Advertisement
Single Identity Mutlak Diperlukan
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Menanggapi bisnis digital yang makin berkembang pesat terutama yang berkaitan dengan urusan finansial seperti teknologi finansial (tekfin), Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mengusahakan penerapan single identity. Hal itu dilakukan untuk menjamin tak ada penipuan bagi produsen dan mencegah konsumen dari kerugian.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zuhdan Arif Fakrullah mengatakan tak bisa dipungkiri bisnis di bidang finansial akan selalu berhimpitan dengan urusan hukum. Pasalnya dalam urusan finansial akan selalu regulasi hukum yang mengatur secara ketat, baik di pihak penyedia layanan ataupun konsumen. Tanpa adanya regulasi hukum yang mengikat, pemalsuan saat pengajuan kredit perbankan misalnya akan sangat mungkin terjadi. "Kredit bank, tekfin, polis asuransi sangat mungkin dipalsukan tanpa adanya single identity dan regulasi yang kuat di era digital," katanya pada Sabtu (2/2).
Advertisement
Zuhdan menuturkan di era bisnis digital yang terus berkembang seperti saat inilah pemetintah terus mengusahakan penerapan single identity. Sebab dalam era siber, ada dua hal yang perlu dicapai yakni kecepatan dan keamanan. Seluruh layanan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus cepat. Mulai dari layanana data kependudukan hingga membuka rekening bank atau bahkan mengajukan kredit online. Namun Zuhdan menyebut kecepatan harus didukung dengan keamanan. Yakni melalui ketepatan data digital yang dimiliki oleh masing-masing induvidu.
Maka menurut Zuhdan single identity berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa jadi solusi. Data NIK yang ada di Kemendagri, terutama di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil bisa diintegrasikan dengan data-data berupa nomor-nomor lainnya. Baik nomor induk mahasiswa, nomor induk pegawai, dan lain-lain. "Jadi saat perusahaan akan memverifikasi data mereka tinggal akses data dukcapil saja. Satu nomor untuk semua keperluan," ujarnya.
Zuhdan mengaku hal tersebut tengah diusahakan dengan model adjustment policy. Artinya identitas yang sudah ada selain NIK akan sedikit demi sedikit disesuaikan dan digantikan secara bertahap. Hal ini menurutnya akan sangat membantu mendorong kualitas layanan publik menjadi lebih baik dan cepat tetapi dengan akurasi yang tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Stabilisasi Harga Beras, Disperindag DIY Ajukan Usulan Tambahan Anggaran untuk Operasi Pasar
- Daya Beli Menurun, Penggunaan Layanan Buy Now Pay Later Justru Meningkat, Indef: Hati-hati Kredit Macet!
- Hingga September 2024, Belum Ada Perusahaan DIY Daftar IPO, Ini Kendalanya
- Profil Dirut Baru Bulog Wahyu Suparyono Penganti Bayu Krisnamurthi
- Penghasilan Makin Tipis, Daya Beli Kelas Menengah di Indonesia Turun, APPBI: Lebih Suka Barang Murah
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Petani Tembakau dan Pengusaha Kompak Tolak Kenaikan Cukai Rokok
- Aturan Kemasan Polos Dipertanyakan oleh Industri Tembakau Alternatif
- Kehadiran Kementerian Perumahan Prabowo Didukung Menteri PUPR, Ini Alasannya
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Kamis 12 September 2024: Telur Ayam dan Daging Sapi Naik
- Gara-gara SLIK Bermasalah Penjualan Mobil Turun
- Ternyata Proses Cetak Selembar Uang Kertas Butuh Waktu Nyaris Sebulan
- Angkat Produk Lokal, Alfamart Pasarkan 8 Produk UMKM Kota Jogja
Advertisement
Advertisement