Kemenperin Dorong Pertumbuhan Bisnis IKM Furnitur

Kemenperin Dorong Pertumbuhan Bisnis IKM FurniturPengunjung melihat produk dan berbincang dengan peserta pameran dalam ajang Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia (Jiffina) 2019 yang berlangsung di Jogja Expo Center, Bantul, Rabu (13/3). / JIBI/Harian Jogja - Desi Suryanto
15 Maret 2019 11:57 WIB Kusnul Isti Qomah Ekbis Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong peningkatan kapasitas industri kecil menengah khususnya furnitur. Bisnis IKM furnitur diharapkan bertumbuh sehingga target ekspor yang ditentukan bisa tercapai.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengungkapkan target ekspor furnitur ditargetkan menjadi US$5 miliar. Kemenperin pun mengaku siap untuk mendorong tercapainya target itu. "Untuk mencapai target US$ 5 miliar [Rp71,3 triliunr] itu butuh apa, kami siap. Upaya untuk meningkatkan kontribusi ke PDB harus ditingkatkan," ujar dia di Jogja Expo Center, Bantul, Rabu (13/3).

Upaya yang dilakukan Kemenperin dalam mendorong pertumbuhan bisnis furnitur yakni dengan memfasilitasi berupa pameran baik secara luring maupun daring. Untum meningkatkan pemasaran, Kememperin pun menggandeng marketplace online.

"Ternyata enggak cukup karena kuncinya juga di sumber daya manusia (SDM), enggak cuma mesin. Revolusi Industri 4.0 ini SDM jadi kunci," jelas dia.

SDM diakui menjadi kendala. Namun, selain itu segi bahan baku, mesin, dan peralatan harus benar-benar didukung. Selain itu, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) juga masih menjadi kendala karena tidak semua industri kecil dan menengah (IKM) sanggup membayar untuk mendapatkan sertifikat SVLK.

"Tetapi, dari waktu ke waktu dipermudah. Selain itu SDM jadi kendala karena dahulu enggak ada sekolahnya. Sekarang sudah ada, banyak SMK, dan diperkuat dengan politeknik furnitur di Kendal yakni Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Semoga ke depan tidak ada kendala lagi," ujar dia.

Menurutnya yang dibutuhkan SDM di dunia bisnis furnitur adalah keterampilan. Namun, unuk mendukung produksi yang lebih banyak harus ada dukungan peralatan yang memadai. Di sinilah pemerintah hadir dengan program restrukturisasi.

"Pemerintah bayar 30 persen dari harga mesin kalau buatan dalam negeri. Pemerintah bayar 25 persen kalau impor dengan nilao minimum Rp5 juta, maksimum Rp500 juta. Jadi, masyarakat bisa beli maksimal Rp1,5 miliar," kata dia.

Selain online, pemasaran offline tetap penting karena furnitur harus dilihat langsung untuk desainnya dan dilihat secara detail. "Itu detail sekali. Offline tetap perlu dilakukan dan kalau buyer lihat kenyataan di lapangan lebih puas lagi," kata dia.

Ia menyebutkan ada 4,4 juta IKM di Indonesia. Sayangnya, Kemenperin  kesulitan mendapatkan data rinci IKM tersebut. Oleh karena itu diperlukan digitalisasi.

Ketua Committee Jogja International Furniture & Craft Fair Indonesia (Jiffina) 2019 Endro Wardoyo mendukung dengan pengembangan IKM di Indonesia. "Kami berharap pendampingan kepada IKM terus dilakukan dan program-program yang mendukung majunya IKM semakin banyak," kata dia.