Advertisement
Dalam 2 Hari, Maskapai Harus Ikuti Aturan Tarif atau Dijatuhi Sanksi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. - JIBI/Bisnis Indonesia/Rinaldi M. Azka
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menjatuhkan sanksi bagi maskapai yang tidak mengikuti aturan tarif batas atas (TBA) tiket penerbangan yang baru.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, penurunan TBA secara rata-rata 15% dengan jarak 12%--16%. "Semua bersepakat satu jalan yang baik lakukan evaluasi TBA. Harapannya tarif teratas itu enggak dipakai," tuturnya, Kamis (16/5/2019).
Advertisement
Dia menuturkan, penurunan tersebut berdasarkan kriteria masing-masing rute penerbangan. Penerbangan jarak dekat turun berkisar 12%, sedangkan penerbangan jarak jauh di kisaran 15%--16%.
"Bila maskapai masih melanggar itu, kami akan beri peringatan. Kami harap mereka ikut apa yang kami regulasikan, yang tidak mengikuti kami kasih penalti dengan tidak melayani," katanya.
Dia menuturkan, dengan perubahan TBA tersebut, seluruh maskapai termasuk maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier (LCC) turut menyesuaikan tarifnya. DIa berharap, maskapai LCC memberi harga yang dapat dijangkau berkisar 50% dari TBA, supaya penyebaran tarifnya antara 50%--85%. "Kami berikan waktu 2 hari sampai besok, lusa harus efektif," ujar dia.
"Kami tetapkan suatu evaluasi, persuasi dunia penerbangan, dan juga banyaknya keluhan masyarakat seluruh Indonesia dan komplain dunia pariwisata, perhotelan menjadi pemicu inflasi kami lakukan rapat koordinasi dengan pak menko," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
DLH Gunungkidul Anggarkan Rp160 Juta untuk Pakan Monyet
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- AMDATARA Siap Dorong Transformasi Industri AMDK
- PHRI DIY Bidik Okupansi Hotel 85 Persen pada 2026
- Asuransi Kesehatan Terus Tumbuh, Ini Tantangan Industri Jiwa
- Harga Emas Pegadaian Naik, Galeri24 dan UBS Meroket
- Trump Umumkan Tarif 25 Persen untuk Negara yang Berbisnis dengan Iran
- Pemerintah Siapkan KUR Pertanian Rp300 Triliun pada 2026
- AS Mundur dari Organisasi Global, Pakar UMY Soroti Risiko Dunia
Advertisement
Advertisement




