Brasil Desak WTO Menginvestigasi Kebijakan Impor Ayam Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Brasil menolak jawaban Indonesia ke WTO soal kebijakan impor ayam yang dinilai proteksionis. Pemerintah Brasil bersikeras meminta WTO untuk kembali menggelar investigasi atas aturan ekspor impor hewan yang berlaku di Indonesia.

Indonesia mengklaim telah menuruti permintaan World Trade Organizations (WTO) untuk merevisi kebijakan impor hewan dan produk hewan. Namun, klaim tersebut ditolak oleh Brasil, selaku salah satu negara pengekspor ayam ke Tanah Air.

Dikutip dari Reuters, Pemerintah Brasil kembali mengadukan RI ke Organisasi Perdagangan Dunia.

Kali ini, Negeri Samba meminta WTO untuk kembali menginvestigasi kebijakan impor ayam Indonesia dari negara tersebut. Pasalnya, Brasil menilai Indonesia belum merevisi aturan impor hewan dan produk hewan yang dianggap proteksionis oleh perusahaan Brasil.

Sebelumnya, pada 2017, Brasil telah menggugat Indonesia untuk kasus serupa. Pada waktu itu, Pemerintah Indonesia berargumen bahwa ayam dari Brasil tidak memiliki sertifikat halal. Argumen tersebut dipandang sebagai kesengajaan untuk mempersulit ekspor ayam Brasil ke Tanah Air.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan bahwa Indonesia telah melaksanakan putusan dari WTO yang dijatuhkan pada 2017 itu dengan melakukan penyesuaian regulasi dan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

“Saat ini, [tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia] sedang merevisi Permentan [Peraturan Menteri Pertanian] yang baru,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/6).

Oke juga menjelaskan bahwa saat ini permohonan sertifikasi veteriner berdasarkan pengajuan kuesioner oleh Brasil masih dalam tahap kajian internal atau desk review oleh Kementerian Pertanian.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Indonesia, sambungnya, adalah menyelesaikan tahapan pada proses sertifikasi veteriner untuk importasi unggas dari Brasil dan menyelesaikan revisi terbaru Permentan. “Untuk waktunya kapan selesai ada di Kementan,” kata Oke.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com