Capaian Pajak Akan Digenjot di Semester II

Harianjogja.com, JOGJA—Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menggenjot penerimaan pajak pada semester II/2019 lantaran penerimaan pada semester I/2019 belum optimal. Penerimaan pajak pada semester I/2019 baru sekitar 40% dari target 2019. 

Kepala Kanwil DJP DIY Dionysius Lucas Hendrawan mengatakan saat ini pertumbuhan penerimaan pajak secara nasional tumbuh 4%. Pertumbuhan di DIY pun senada dengan nasional yakni hanya satu digit. Ia mengungkapkan banyak penerimaan pajak yang belum semuanya tertangkap, salah satunya yang berhubungan dengan pembangunan bandara. Adanya pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo diharapkan memiliki kontribusi cukup besar untuk penerimaan pajak khususnya bagi KPP Pratama Wates. "Tetapi, perlambatan ekonomi nasional juga berpengaruh di kami. Capaian semester I belum begitu bagus karena juga ada perpolitikan. Tumbuhnya hampir empat persen. Itu pun sebenarnya banyak dikarenakan restitusi-restitusi yang tahun lalu, baru bisa dikeualrkan tahun ini. Ada yang harus diganti untuk penerimaan yang terkait restitusi itu. Itu juga menurunkan penerimaan. Semester satu baru mencapai 40 persen dari target Rp6,1 triliun," kata dia pekan lalu.

Ia mengatakan akan melakukan berbagai upaya untuk menggenjot penerimaan pajak pada semester dua. DJP DIY akan berupaya semakin mendekatkan diri dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pihaknya juga berharap sinergi dengan bea cukai semakin bagus sehingga kenaikan penerimaan pajak bisa signifikan.

"Ada juga kawasan industri di DIY, ekspor-impor. Ini juga jadi bagian yang akan kami sasar. Dan perdagangan-perdagangan besar ataupun kecil di DIY yang banyak berkontribusi memang perdagangan. Kami imbau untuk melaporkan perpajakan secara benar karena banyak yang tidak melaporkan pajak secara penuh. Kami harapkan bisa mencapai amanah yang diharapkan. Kami targetkan pada semester II bisa tumbuh 20 persen karena perpolitikan sudah selesai, dan sudah bisa mengerjakan kegiatan bisnisnya karena kondisi sudah stabil. Semoga ada imbas positif ke ke kita," terang dia. 

Potensi UMKM

Lucas mengungkapkan UMKM memiliki potensi yang besar dalam berkontribusi terhadap penerimaan pajak meskipun dari sisi penerimaan turun. Hal itu disebabkan adanya PP No.23/2018 yang memungkasi PP No.46 yang hadir lima tahun sebelumnya. Isu besar yang dibawa PP 23 adalah pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dari yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5% dari omzet.  “Kalau dilihat dari penerimaan turunnya hanya sekitar 15-20 persen. Jadi, sebenarnya kalau pakai tarif sama pasti naik, kalau ada tarif berbeda itu kami me-reduce 30 persen. Itu sinyal bagus untuk DJP DIY di DIY," terang dia.

Penerimaan pajak dari sektor UMKM masih bisa dioptimalkan karena banyak UMKM yang diampu oleh BUMN sehingga semakin perkembang. Ia berharap pertumbuhan UMKM berkorelasi dengan pertumbuhan pembayaran pajak. "UMKM pun kalau sudah punya penghasilan, penjualan, dan omzetnya jangan lupa bayar pajak 0,5 persen dari omzet," terang dia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sempat mengatakan pertumbuhan ekonomi DIY yang tinggi salah satu sumbernya dari sektor infrastruktur yakni adanya pembangunan YIA di Kulonprogo. Ke depan, dibutuhkan butuh sumber pertumbuhan baru misalnya UMKM. "Itu tentu saja akan bagus. Kami sudah buktikan dari 898 UMKM binaan BI, sebanyak 91 UMKM sudah ekspor sebesar Rp1,4 triliun setahun terakhir ini. Sebanyak 355 UMKM sudah go digital," kata dia di Gedung Kantor Perwakilan (KPw) BI DIY, Jogja, Kamis (1/8).

Upaya yang dilakukan BI dapat mengangkat potensi UMKM dan akhirnya menyejahterakan masyarakat. BI memiliki program bagaimana menghubungkan UMKM dengan desainer, pembeli dari luar negeri, dan masuk platform digital. BI menilai UMKM sangat mampu untuk melakukan itu semua. "Selain UMKM, ada pariwisata. Pariwisata enggak cuma dorong ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakar dan mengurangi kesenjangan," jelas dia.

Ia melihat saat ini di DIY destinasi wisata semakin berkembang. Jika dahulu konsentrasi wisatawan melulu di Malioboro, kini wisatawan dihadapkan pada banyak pilihan tujuan wisata yang makin berkembang misalnya di Kulonprogo dan Gunungkidul.

"Ini bisa menumbuhkan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Banyak yang bisa kita lakukan. BI tiap tiga bulan melakukan kajian ekonomi regional dan disampaikan kepada pemda untuk masukan, dibicarakan dengan perbankan, akademisi, dunia usaja jadi masukan-masukan untuk secara bersama mengembangkan ekonomi DIY," papar dia. 

Kendala Pengusaha

Pengusaha menilai sektor permodalan dan bahan baku masih menjadi penghambat pelaku usaha untuk mengekspor barang. “Kendala ekspor sebenarnya kompleks.Terbesar kendalanya masalah permodalan dan bahan baku. Selain itu juga berkaitan dengan pajak,” ucap Ketua Aliansi Pengusaha Nasional (Apnas) DIY, Mirwan Syamsudin Syukur, Senin (5/8).

Guna mengatasi persoalan itu, Mirwan mengharapkan dapat diberlakukan kebijakan khusus. Misalnya, menurunkan suku bunga untuk masalah permodalan sehingga memudahkan pengusaha untuk mengakses suntikan investasi. Selain itu, dia mengusulkan penundaan pajak ntuk usaha yang masih berkembang.

“Pajak seakan malah menjadi momok. Orang mau usaha menjadi takut. Sebaiknya kalau yang masih skala UMKM ya tidak ada pajak. Padahal dunia usaha ini kan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Mengenai masalah bahan baku, Mirwan mengatakan seharunya tidak hanya pengusaha dengan pengusaha yang berhubungan. Namun, pemerintah turut serta terlibat dalam pengadaan bahan baku ini.

Menurut Mirwan, sebenarnya produk-produk dari Jogja berpotensi untuk dikembangkan dan dipasarkan ke luar negeri. Terutama produk-produk kerajinan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Johanes De Britto Priyono pada rilis Kamis (1/8) mengatakan ekspor pada Juni 2019 US$22,1 juta [Rp315,009 miliar] menurun 42,89% dari Mei yang mencapai US$38,7 juta [Rp551,6 miliar]. Secara kumulatif, nilai ekspor Januari-Juni 2019 mencapai US$195,3 juta [Rp2,7 triliun] atau menurun 7,00% dibanding periode yang sama 2018.

Tiga besar negara tujuan utama ekspor barang DIY pada Juni 2019 adalah Amerika Serikat dengan total nilai ekspor mencapai US$8,7 juta [Rp124 miliar], kemudian Jerman dengan total nilai US$2,7 juta [Rp38,4 miliar] dan Jepang dengan total nilai US$2,6 juta [Rp37 miliar].

Tiga besar komoditas utama ekspor dari DIY pada Juni 2019, pertama pakaian jadi bukan rajutan mencapai US$9,2 juta [Rp131,1 miliar], disusul barang-barang dari kulit US$2,5 juta [Rp35,6 miliar] dan perabot, penerangan rumah US$2,2 juta [Rp31,3 miliar].

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News