Advertisement
Soal Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan, YLKI: Yang Mampu Harus Bayar Lebih Tinggi
Ilustrasi BPJS Kesehatan. - Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai reformasi total pengelolaan sangat diperlukan bila pemerintah benar-benar menaikkan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Reformasi yang pertama adalah menghilangkan kelas layanan dan iuran yang berkeadilan. Yang mampu harus membayar lebih tinggi," kata Ketua Pengurus Harian YLKI ulus Abadi melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Advertisement
Tulus mengatakan daftar peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan juga perlu diverifikasi ulang. Agar lebih baik, transparan dan akuntabel, nama penerima bantuan iuran harus bisa diakses publik.
Manajemen BPJS Kesehatan juga harus membereskan tunggakan iuran dari peserta mandiri dan pekerja bukan penerima upah yang mencapai 54%.
"Bila dibiarkan, tunggakan itu akan menjadi benalu bagi BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran juga akan memicu tunggakan semakin tinggi," tuturnya.
Tulus juga mengusulkan agar fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi mitra BPJS Kesehatan seperti puskesmas dan klinik juga diverifikasi, terutama tentang ketersediaan dan jumlah dokter yang ada.
Menurut Tulus, rencana pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan seharusnya menjadi skenario terakhir karena dapat membebani masyarakat.
"Pemerintah bisa saja melakukan relokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok. Skema seperti itu tidak akan membebani masyarakat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Dana dari Bank Himbara Cair
Pemerintah Siapkan Skema Impor BBM Satu Pintu Pertamina
Permintaan Kredit Belum Terpacu, Ini Kata Gubernur BI
Harga Beras, Bawang, hingga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini
Advertisement
Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun
Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora, Kementerian BUMN Berpotensi Hilang
Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
BI Yakin Ekonomi RI 2025 Tumbuh di Atas Titik Tengah
Dukung Ekonomi Nasional, BI Rate Dipangkas Jadi 4,75 Persen
Advertisement
Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina Terkait Stok
Kadin: Renovasi 500 Rumah Layak Huni Ditarget Selesai April 2025
Harga Pangan Hari Ini: Beras Medium, Bawang, hingga Cabai Turun
Kendalikan Konsumsi, Ekonom UGM Usul Cukai Rokok Sebaiknya Naik
Jelang Merger, Pelita Air Buka Rute Singapura-Jakarta Kelas Premium
Advertisement
Harga Jual Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Kompak Naik
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement
Respons Wamen Nezar Patria Terkait Usulan Satu Orang Satu Akun
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora, Kementerian BUMN Berpotensi Hilang
- Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun
- Harga Beras, Bawang, hingga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini
- Permintaan Kredit Belum Terpacu, Ini Kata Gubernur BI
- Pemerintah Siapkan Skema Impor BBM Satu Pintu Pertamina
- Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Dana dari Bank Himbara Cair
Advertisement
Advertisement
