Advertisement
Presiden Terima LHP, BPK: Tinggal Sedikit yang Belum WTP
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara. - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) periode semester I/2019 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019).
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan pihaknya menyampaikan LHP kepada Presiden seperti penyerahan yang sama kepada DPR.
Advertisement
"Ada beberapa hal disampaikan terkait hasil laporan keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah, itu progressnya sangat baik, LKPD [Laporan Keuangan Pemerintah Daerah] maupun LKPP [Laporan Keuangan Pemerintah Pusat], presentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP [Wajar Tanpa Pengecualian]," kata Moermahadi.
Kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer adalah Badan Keamanan Laut.
Dalam kesempatan itu, Moermahadi menyatakan dirinya dan sejumlah anggota BPK pamit kepada Presiden karena masa jabatan untuk periode 2014—2019 akan berakhir pada Oktober 2019.
Sementara itu, Jokowi menyatakan hal yang paling penting dari penyerahan LHP itu adalah tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan. Jokowi mengaku senang karena Pemerintah Pusat mendapatkan opini WTP.
"Pemerintah daerah, 32 provinsi sudah WTP. Pemda juga sama. Saya kira peningkatan-peningkatan seperti ini yang kita inginkan agar kepatuhan terhadap undang-undang, keefesienan penggunaan APBN APBD semua bisa kita lakukan," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
Advertisement
Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
DIY Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,9 Persen untuk 2026
Advertisement
Advertisement
Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Honda Srawung Spot di Mandala Krida Expo
Berita Pilihan
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Aturan Rumah Bersubsidi Ukuran Mini Batal Direalisasikan, Ini Daftar dan Ukuran yang Berlaku
Advertisement
Dibuka Mulai 14 Juli, Sekolah Rakyat SMA di Bantul Tampung 200 Siswa dari Keluarga Miskin Ekstrem
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Cari Smart TV untuk Streaming Netflix dan YouTube? Intip Rekomendasinya dari Polytron!
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Tinjau Kantah Virtual Kota Tangerang: Benar-benar Digital Twin
- Rute Penerbangan Yogyakarta-Karimunjawa Dibuka, GIPI Dorong Pemda DIY Ciptakan Pasar
- Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
- Pesan Menteri Nusron dalam Forum Pembangunan Wilayah di Sulteng: Tata Ruang Harus Ketat demi Jaga Ketahanan Pangan
Advertisement
Advertisement
