Advertisement
Presiden Terima LHP, BPK: Tinggal Sedikit yang Belum WTP
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara. - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) periode semester I/2019 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019).
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan pihaknya menyampaikan LHP kepada Presiden seperti penyerahan yang sama kepada DPR.
Advertisement
"Ada beberapa hal disampaikan terkait hasil laporan keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah, itu progressnya sangat baik, LKPD [Laporan Keuangan Pemerintah Daerah] maupun LKPP [Laporan Keuangan Pemerintah Pusat], presentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP [Wajar Tanpa Pengecualian]," kata Moermahadi.
Kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA
Lembaga yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer adalah Badan Keamanan Laut.
Dalam kesempatan itu, Moermahadi menyatakan dirinya dan sejumlah anggota BPK pamit kepada Presiden karena masa jabatan untuk periode 2014—2019 akan berakhir pada Oktober 2019.
Sementara itu, Jokowi menyatakan hal yang paling penting dari penyerahan LHP itu adalah tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan. Jokowi mengaku senang karena Pemerintah Pusat mendapatkan opini WTP.
"Pemerintah daerah, 32 provinsi sudah WTP. Pemda juga sama. Saya kira peningkatan-peningkatan seperti ini yang kita inginkan agar kepatuhan terhadap undang-undang, keefesienan penggunaan APBN APBD semua bisa kita lakukan," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pasar Eropa Jadi Tumpuan Baru Ekspor DIY di Tengah Tekanan Global
Harga Emas Dunia Diproyeksikan Melejit dalam Empat Tahun
Penjualan Tiket Kereta Lebaran 2026 Dibuka Mulai 25 Januari
Pidato di WEF, Prabowo Optimistis Ekonomi Indonesia Lebih Kuat
Advertisement
Pembiayaan Utang APBN 2026 Naik Jadi Rp832 Triliun
Bulog Rancang Pembayaran Digital Gabah Petani Mulai 2026
Puluhan Ribu Kopdes Merah Putih Ditarget Beroperasi April 2026
Taspen Tegaskan Perlindungan Peserta Seusai Vonis Kasus Penipuan
Update Harga Emas: Antam Naik Tajam, UBS-Galeri24 Merosot
Advertisement
Pulau Jawa Dominasi Laporan Penipuan Keuangan, Kerugian Capai Rp9,1 T
INDEF: Ekonomi Indonesia 2026 Dihantui Tantangan Struktur dan Global
Kemendag Optimistis Harga Minyakita Turun Jelang Ramadan 2026
Barang Tertinggal di KAI Daop 6 Capai Rp2,46 Miliar Sepanjang 2025
Kuota Impor Daging Sapi Dipersempit, Pemerintah Klaim Jaga Harga
Advertisement
Menkeu Purbaya Pastikan Stabilitas Rupiah Tetap Terjaga
Berita Pilihan
Advertisement
RSUD Sleman Tegaskan Ambulans Relawan Tak Dikenai Tarif Parkir
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Pulau Jawa Dominasi Laporan Penipuan Keuangan, Kerugian Capai Rp9,1 T
- Update Harga Emas: Antam Naik Tajam, UBS-Galeri24 Merosot
- Taspen Tegaskan Perlindungan Peserta Seusai Vonis Kasus Penipuan
- Puluhan Ribu Kopdes Merah Putih Ditarget Beroperasi April 2026
- Bulog Rancang Pembayaran Digital Gabah Petani Mulai 2026
- Pembiayaan Utang APBN 2026 Naik Jadi Rp832 Triliun
- Pidato di WEF, Prabowo Optimistis Ekonomi Indonesia Lebih Kuat
Advertisement
Advertisement
