Jaga Kestabilan Bahan Pangan Butuh Strategi Tepat

Harianjogja.com, JOGJA—Kestabilan pasokan dan harga bahan pangan menjadi fokus utama pemerintah DIY dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY. Berbagai upaya dilakukan termasuk menjalin kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bersama KPPU, Pemda DIY akan segera merumuskan rencana kerja dan strategi yang tepat untuk persoalan kestabilan pasokan dan harga bahan pangan.

Kepala Biro Administrasi, Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengungkapkan kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberi harapan besar untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga di DIY. "Kenapa kemudian gandeng KPPU harapannya bisa banyak belajar karena KPPU sudah banyak mendampingi banyak daerah. Ada

kebijakan yang mungkin di daerah kabupaten/ kota dirasanya monopoli atau bukan," kata dia di Gedhong Pracimosono, kompleks Kepatihan, Jogja, Kamis (26/9).

Made mengungkapkan dengan kerja sama dengan KPPU diharapkan ada pendampingan kepada Pemda DIY dalam menjaga kestabilan pasokan bahan pangan sehingga harga bisa terkendali. Ia mengakui ke depan, unit yang akan bekerja sama pertama kali yakni Biro Administrasi, Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda DIY.

"Kami bisa konsultasi dengan KPPU. Ada advokasi juga. Meskipun untuk kestabilan harga tergantung mekanisme pasar, nanti dilihat kasusnya seperti apa. Pekan depan akan koordinasi dengan KPPU untuk buat rencana kerja. Akan dibahas apa saja yang akan dilakukan antarkedua belah pihak," kata dia.

Made mengungkapkan ada beberapa bahan panganyang mengalami gejolak soa kestabilan harga dan pasokan. Misalnya saja soal daging ayam, daging, sapi, dan cabai. Untuk cabai, Made menyebutkan produksi di DIY sebetulnya surplus sehingga seharusnya bisa memenuhi kebutuhan lokal DIY.

"Kita surplus tetapi enggak bisa kendalikan karena mekanisme lelang yang sudah ada dan yang menang orang luar. Kita mau lihat ada enggak jembatan dari sebenarnya surplus ini masuk ke daerah dulu. Produk lokal penuhi dulu DIY baru dibuang ke luar. Itu kemarin didiskusikan juga karena susah memang belum ada strategi tepat yang dipilih untuk kendalikan itu," papar dia.

Made mengakui harga pada akhirnya ditentukan oleh pasar. Pemerintah pun tidak bisa membeli stok cabai yang. Upaya yang bisa dilakukan yakni memberikan pengertian kepada petani dan produsen untuk memprioritaskan pasokan ke dalam DIY. Konsekuensinya,  Pemerintah harus memberikan pendampingan karena soal harga akan menjadi bagian dalam suatu usaha ekonomi.

Saat ini pemerintah akan fokus ke sistem distribusi dan kelengkapan data. Ia mengakui data menjadi problem tersendiri karena data yang ada saat ini tidak bisa disinkronkan karena tiap wilayah memiliki metode dan cara baca data yang berbeda. Hal ini harus diseragamkan sehingga ditemukan data holistik di DIY. "Datanya beda jadi enggak bisa diperbandingkan. Kami sudah punya potensi data misal suatu daerah komoditasnya apa untuk pertanian. Kapan masa tanam, panen kapan, produksi berapa, dan distirbusi ke mana. Kita tahu itu kemudian intervensi seperti apa. Ada informasi saling silang. Ke depan mau ke arah sana. Ada pertukaran informasi. Jadi, tukar informasi itu penting.

Kepala Kantor Wilayah IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dendy Rakhmad Sutrisno menyampaikan dengan kerja sama ini KPPU diberikan ruang yang cukup untuk mulai berperan serta membantu di DIY khususnya TPID DIY. "KPPU memiliki komitmen untuk melakukan proses-proses yang diperlukan TPID DIY. Kami berharap dengan kerja sama ini, pengamanan dan stabilisasi harga jelang hari besar keagamaan tahun depan harus dimulai dari sekarang sehingga harus terpetakan," terang Dendy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News