Advertisement
8 Bulan, BPJS Kesehatan Sukses Kumpulkan Tunggakan Rp9,3 Miliar

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Sepanjang Januari-September 2019, BPJS Kesehatan dan Kejaksaan RI berhasil mengumpulkan tunggakan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemberi kerja senilai Rp9,3 miliar.
Tunggakan tersebut merupakan hasil dari mediasi selama sembilan bulan pertama 2019, terhadap 1.495 badan usaha yang menunggak iuran JKN.
Advertisement
Sepanjang tahun lalu, BPJS Kesehatan dan Kejaksaan telah memediasi dan mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada 3.224 pemberi kerja. Proses tersebut berbuah terkumpulnya tunggakan iuran hingga Rp26 miliar.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan kerap ditemukan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Permasalahan bisa timbul dari klien, mitra kerja, peserta, atau bahkan pihak internal dan makin hari makin kompleks.
"Karena itu, diperlukan pihak eksternal yang kompeten, yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi BPJS Kesehatan dari sisi hukum agar implementasi Program JKN berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya seperti dikutip Bisnis, Selasa (29/10/2019).
Hal tersebut mendasari penguatan kerja sama BPJS Kesehatan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
Menurut Fachmi, hal tersebut merupakan upaya untuk memperkuat penegakan kepatuhan, khususnya bagi pemberi kerja seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum.
“Sinergi yang dilakukan melalui bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara, utamanya untuk menyelesaikan upaya penegakan kepatuhan,” tuturnya.
Plt Jamdatun Tarmizi menjelaskan pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan kepada BPJS Kesehatan sejalan dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Bidang tersebut memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit). Bidang itu pun dapat memberikan bantuan hukum (non litigasi dan litigasi) dan tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan serta memulihkan keuangan/kekayaan negara.
“Kami siap mendukung BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan JKN dan mencapai kinerja yang diamanahkan UU, menegakkan kepatuhan para pemberi kerja sesuai dengan ketentuan,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
- Kecurangan Beras Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun harus Ditindak
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Ada Potensi Kecurangan Beras Subsidi Oplosan Dikomersialkan, Kerugian Negara Tembus Rp100 Triliun
- Tarif Ojek Online Bakal Naik hingga 15 Persen Sesuai Zona, Begini Penjelasannya
- Kemendag Mencabut Empat Aturan untuk Mempermudah Izin Usaha, Ini Daftarnya
- Mulai Hari Ini! Marhen J Toko Tas Ala Idol Korea Menutup Semua Gerai di Indonesia
- Kementerian ESDM Distribusikan 3,49 Juta Ton LPG, Masih Ada Stok 4,68 Juta Ton
- Apindo DIY Dukung Penarikan Pajak E-commerce, Beri Usulan Insentif Gratis Ongkir
- Mendag Budi Santoso Ungkap Alasan Cabut 4 Regulasi: Pelaku Usaha Sering Menunggu Lama Izin dari Pemda
Advertisement
Advertisement