Pertumbuhan Bisnis BPR Tipis

Harianjogja.com, JOGJA—Pertumbuhan bisnis industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah dirasakan cukup berat pada 2019. Meskipun tetap tumbuh, tetapi pertumbuhan masih belum signifikan. Kondisi ini diharapkan membaik pada 2020. 

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) DIY Ascar Setiyono menyebutkan baik dari sisi aset maupun pembiayaan diharapkan terus bertumbuh mendekati penghujung 2019 ini. "Optimisme itu didukung dengan prospek pertumbuhan pembiayaan dengan fokus pada pakemnya, menjaga loyalitas nasabah, memberikan pelayanan yang terbaik, dan mengikuti kemajuan teknologi hingga menjawab tantangan ketatnya persaingan dengan perbankan umum di DIY," kata dia ketika ditemui di Plaza Ambarrukmo, Sleman, pekan lalu.

Ia mengatakan perkembangan industri BPR di DIY hingga Juni 2019 atau pertengahan tahun ini tercatat untuk penyaluran kredit atau outstanding loan tercatat mencapai Rp5,5 triliun dengan aset sebesar Rp7,5 triliun. "Meskipun angkanya dikatakan sudah cukup besar, tetapi secara proporsional pangsa pasar BPR baik dari sisi aset maupun kredit dibandingkan perbankan yang ada di DIY masih relatif kecil yakni di kisaran sembilan hingga 11 persen," kata dia.

Perbarindo DIY mengamati pertumbuhan industri BPR di DIY terjadi karena adanya persaingan kredit khususnya dalam pemasarannya. Pasalnya, di satu sisi BPR cukup likuid tetapi penyaluran kredit masih relatif pelan. Berbagai persaingan penyaluran kredit diakui cukup ketat, terlebih di tingkat mikro ada kredit usaha rakyat (KUR) dan teknologi finansial (tekfin). "Hal yang perlu diperhatikan kualitas kredit BPR di DIY masih di angka 5,8 persen per Juni 2019 untuk non-performing loan [NPL]. Angka itu masih cukup tinggi sehingga kita perlu melakukan upaya-upaya menurunan NPL tersebut hingga akhir tahun ini," kata dia.

Meski demikian, ia mengaku optimistis industri BPR di DIY bisa menurunkan NPL yang tinggi dengan berbagai upaya. Di samping itu, ia menilai perlunya antisipasi akan adanya kententuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan diterapkan akhir tahun ini, di antaranya POJK No. 33/2018  tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat

terkait dengan kualitas aset produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR yang memperhitungkan tunggakan kredit dari empat menjadi lima kolektibilitas. "BPR harus berupaya mencegah nasabah supaya tidak menunggak sejak kredit itu dicairkan. Jadi, BPR harus melakukan monitoring ketat terhadap para debiturnya serta lebih meningkatkan kualitas analisanya," ungkap dia.

Ia mengaku meskipun pertumbuhan bisnis tahun ini kurang dari 10%, Perbarindo DIY masih optimistis pertumbuhan industri BPR di DIY bisa di atas 10% pada 2020. Untuk mewujudkan optimisme itu BPR harus menjawab tantangan khususnya persaingan dengan industri perbankan umum.