Advertisement
REI Petakan Minat Milenial

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—DPD Real Estat Indonesia (REI) DIY tengah memetakan minat generasi milenial terhadap properti sehingga bisa menyediakan bentuk properti yang pas untuk kaum milenial.
Ketua DPD REI DIY Rama Adyaksa Pradipta menyebutkan jumlah penduduk milenial di Indonesia cukup besar. Secara demografi hal ini jelas dipandang sebagai potensi pasar. "Untuk generasi milenial, Pemerintah juga menyiapkan skema tertentu yaknu uang muka rendah karena mereka enggak perlu subsidi di sisi bunga karena memiliki kemampuan mencicil meskipun mungkin belum punya cukup uang untuk uang muka. Oleh karena itu, mereka dapat keringanan uang muka dan tenor KPR-nya bisa sampai 30 tahun," kata dia, Kamis (26/12).
Advertisement
Meski demikian, REI melihat kebutuhan milenial karena mereka memiliki pola pikir yang berbeda. Menurut Rama, generasi milenial memang memerlukan tempat tinggal, tetapi belum tentu mereka ingin memiliki rumah. "Mungkin mereka memilih sewa karena pola kerja enggak terpaku di salah satu kota saja. Bisa berpindah-pindah. Namun, mereka tetap butuh tempat tinggal," kata dia.
Karena itu, REI merumuskan bentuk properti yang pas untuk kaum milenial dan cocok dengan gaya hidup mereka. Bentuk properti tersebut misalnya yang memiliki coworking space atau coliving yang diadaptasi dan disesuaikan dengan kaidah moral yang berlaku di DIY.
"Kami harus membuat itu dan lihat respons pasar. Penyedia harus berani memulai agar tahu respons milenial. Mereka enggak masalah dengan hunian vertikal. Enggak harus landed. Yang penting kami godok pola pembiayaan yang pas," kata dia.
Ia mengakui pada 2019 pertumbuhan bisnis properti tidak menggembirakan meskipun tidak lebih rendah dari tahun sebelumnya. Bisnis properti pada 2019 cenderung stagnan. Untuk suplai rumah sekitar 3.000 unit di mana serapan rumah diperkirakan 1.500 unit. "Sebanyak 95 persen komersial atau non-fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan harga Rp300 juta hingga Rp500 juta. Untuk FLPP penjualan kecil sekitar 250 unit per tahun," kata dia.
Ia berharap tahun depan suplai untuk FLPP diharapkan lebih banyak dan ada satu skema yang digodok Pemerintah mengenai skema rumah subsidi yang dikhususkan untuk ASN, TNI, Polri. Skemanya enggak batasi harga jual, tetapi yang dibatasi platform maksimal KPR yang direncanakan Rp300 juta. Untuk pasar Jogja itu lebih realistis. Rumah harga Rp300juta sampai Rp600 juta pun masih bisa pakai skema ini. Tipe dan lokasi juga enggak dibatasi," jelas dia.
Ia mengatakan REI DIY menargetkan bisa mencapai pertumbuhan sekitar 10% untuk 2020. REI optimistis 2020 akan membaik karena banyaknya pembangunan infrastruktur di DIY. "Enggak muluk-muluk sampai nanti infrastruktur benar-benar siap. Semakin cepat pembangunan, maka properti juga bisa semakin terpacu," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jakarta Fair 2025 Berakhir, Transaksi Sentuh Rp7,3 Triliun
- Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32 Persen untuk Indonesia Masih Nego
- 404.192 Badan Usaha Terjerat Kredit Macet Ke Pinjol, Naik Tajam
- Bank Syariah Matahari Milik Muhammadiyah Incar BPRS di Jogja untuk Merger
- Akhir Libur Sekolah, Sejumlah Tol Jasa Marga Diskon 20 Persen hingga 13 Juli 2025, Ini Daftarnya
Advertisement
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Jakarta Fair 2025 Berakhir, Transaksi Sentuh Rp7,3 Triliun
- Suzuki Jogja Gelar Seremoni Penyerahan Perdana Fronx, Apresiasi Kepercayaan Pelanggan
- Jelajahi Kreativitas Lokal dengan Cangkang Laut, Astra Motor Yogyakarta Gelar City Rolling Bersama Honda Scoopy di Cilacap
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Naik Bawang Merah Turun
- Rayakan HUT ke-17, Qhomemart Hadirkan Promo Spektakuler dari Diskon hingga Gratis Ongkir se Jawa
- Buka Kuliah Umum PPTR, Wamen Ossy Tekankan Tata Kelola Agraria serta Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan
- Menteri Nusron Ajak Alumni PMII Berperan dalam Mewujudkan Keadilan, Pemerataan dan Kesinambungan Ekonomi
Advertisement
Advertisement