QRIS Bertahap Diterapkan di DIY, Ini Perkembangan Sementaranya
Direktur Operasional Ritel PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Anton F Siregar (kiri) bersama CEO PT Fintek Karya Nusantara (Link Aja!) Danu Wicaksana , membuka aplikasi DigiAsk selepas menandatangani naskah kerja sama, di Jakarta, Rabu (27/3). Askrindo bersama LinkAja! memperkenalkan DigiAsk untuk membayar polis Asuransi Kecelakaan Diri melalui e-wallet atau keuangan berbasis elektronik. - Bisnis Indonesia/Endang Muchtar Harianjogja.com, JOGJA—Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020 untuk memberikan masa transisi persiapan bagi PJSP. Penerapan QRIS di DIY pun sudah dilakukan secara bertahap.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Hilman Tisnawan mengungkapkan penerapan QRIS di DIY sudah banyak dilakukan. BI DIY pun sudah berkoordinasi dengan penyelenggara pembayaran antara lain bank yang tergabung dalam Link Aja. "Sudah banyak yang berubah merchant-nya. Memang ada yang belum karena memang proses bertahap untuk konversi ke QRIS," ujar dia, Minggu (12/1).
Selain itu, ada beberapa bank di daerah yang kebijakannya mengikuti kebijakan Pusat di Jakarta. Namun, secara umum pengantian alat dan kode sudah dilakukan meskipun belum 100%. "Saya berharap di Januari-Februari ini sudah bisa [100 persen]. Kami akan awasi terus karena gampang untuk konversi. Kalau yang belum kompatibel tinggal menyesuaikan. Merchant yang sudah punya QR code tetapi belum standar QRIS kan juga banyak. Jadi, harus disesuaikan dahulu," kata dia.
Ia menjelaskan peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019. QRIS yang mengusung semangat Unggul yakni Universal, Gampang, Untung dan Langsung (lihat grafis).
"Hal ini bertujuan mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM], yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar dia.
QRIS disusun Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1 untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara. Hal ini memudahkan interoperabilitas antarpenyelenggara, antarinstrumen, termasuk antarnegara.
