Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester II TA 2019

Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester II TA 2019Kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, Selasa (28/1/2020). - Ist
29 Januari 2020 05:37 WIB Media Digital Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJAKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester II TA 2019 serta Pemberian Penghargaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dalam Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) TA 2019 di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta, Selasa (28/1/2020).

Dalam sambutannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran selama periode 2019 dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk 2020. "Selain itu juga untuk membangun komitmen dalam memantau kinerja pelaksanaan anggaran, meningkatkan compliance terhadap regulasi, dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan pada tahun 2020, sehingga kinerja pelaksanaan anggaran menjadi lebih baik," katanya dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Selasa (28/1/2020).

Heru menyampaikan, sampai dengan akhir 2019, APBN 2019 dihadapkan pada situasi perekonomian yang masih penuh tekanan, namun demikian masih mampu tumbuh secara positif. Pola penyerapan akumulatif bulanan pada 2019 di wilayah DIY relatif lebih tinggi dibandingkan 2018.

Realisasi belanja negara di wilayah DIY sampai dengan akhir semester II 2019 mencapai 93,82%. Capaian ini meningkat sebesar 0,09% dibandingkan 2018. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 825,98 miliar atau 95,36%, meningkat 1,59%(yoy).

Selanjutnya dalam diskusi panel, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, M.I. Sri Nuryati menyampaikan pelaksanaan anggaran 2019, selain meningkatnya realisasi belanja K/L selama kurun 2015-2019 dengan rata-rata pertumbuhan 0,45%, kualitas pelaksanaan anggaran yang diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran juga meningkat pada 2019. Namun penggunaan KKP masih minim, dari total nilai Uang Persediaan (UP) KKP yang sebesar Rp12,83 miliar baru direalisasikan Rp3,99 miliar.

Narasumber kedua, Kepala KPPN Yogyakarta, Istu Wahudi, menyampaikan evaluasi pelaksanaan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) KPPN Yogyakarta 2019. Ia menjelaskan, pada November 2019, deviasi antara realisasi dan PPDH yang disampaikan ke KPPN Yogyakarta sebesar 38,10% dan Desember 29,41. "Hal tersebut menunjukkan rendahnya tingkat akurasi penyampaian PPDH, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, serta keterlambatan administrasi dan penyelesaian tagihan," tuturnya.

Reformulasi IKPA Tahun Anggaran 2020 merupakan materi terakhir yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B, Tiyok Subekti. Ia menjelaskan, terdapat perubahan jumlah indikator IKPA Tahun 2020 menjadi 13 indikator dari semula 12 indikator. Konfirmasi Capaian Output merupakan indikator baru dalam IKPA 2020 ini.

"Indikator konfirmasi capaian output ini bertujuan mendorong validitas pengisian data capaian output satker sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran yang telah disusun berdasarkan basis kinerja. Sedangkan untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan kas dan likuiditas kas negara, nilai indikator Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA akan dikunci setiap awal periode triwulanan," jelas dia.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan atas Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dalam Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) TA 2019, yaitu Balai Diklat Industri Yogyakarta, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, dan Balai Besar Kerajinan Batik. Ketiga saker terpilih berdasarkan kriteria besarnya realisasi dan banyaknya frekuensi penggunaan KKP dalam transaksi keuangan negara.