Harga Minyak Dunia Turun, Akankah Pertamina Berencana Turunkan Harga BBM?

Harianjogja.com, JAKARTA–Harga minyak dunia mengalami penurunan. Kendati demikian PT Pertamina (Persero) belum menunjukkan tanda-tanda penyesuaian harga bahan bakar minyak.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko Pertamina Heru Setiawan mengatakan untuk menurunkan harga BBM di tengah anjloknya harga minyak dunia, Pertamina mengaku perlu koordinasi dengan para pemangku kepentingan khususnya kementerian terkait. "Harga BBM turun? Wah itu masih jauh, kami masih pelajari, tetapi yang pasti tidak semudah itu perlu koordinasi dengan pemangku kepentingan, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan ,dan pihak lain yang terdampak, ada formulanya itu," katanya seperti dilansir dari Antara, Rabu (11/3).

Kendati demikian, Heru memastikan terus memantau pergerakan harga minyak dunia yang sempat anjlok. Sebelumnya, pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi menyarankan PT Pertamina segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena harga minyak dunia turun drastis sampai di bawah US$50 [Rp718.102] per barel setelah OPEC berupaya menurunkan produksi hingga 1,5 juta barel, tetapi Rusia yang non-OPEC menolaknya. "Jika tidak ada penurunan produksi, maka harga minyak dunia bisa semakin rendah mencapai di bawah US$40 [Rp574.482] AS per barel," kata Fahmy.

Fahmy menjelaskan tidak bisa dihindari margin kontraktor kontrak kerja sama (K3S) pasti turun, bahkan kalau harga minyak dunia terus turun sampai sekitar US$30 [Rp430.668] per barel, K3S harus menanggung kerugian potensial.

Pertamina harus segera menurunkan semua harga BBM, baik yang non-subsidi maupun subsidi. "Pertamina jangan hanya menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia naik, tetapi juga harus menurunkan harga BBM pada saat harga minyak dunia turun," tegas dia.

Di sisi lain, Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut Indonesia akan ikut menikmati dengan subsidi BBM yang langsung hilang. Pertamina akan memiliki kesempatan kembali meraih laba jumbo apabila harga BBM telat diturunkan pemerintah.

Di sisi lain, Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan dari bagi hasil di sektor migas. Termasuk dari pajak-pajak di sektor tersebut. Dahlan berpendapat penurunan pendapatan pemerintah tersebut ditaksir mencapai Rp115,1 triliun. Nilai tersebut merujuk realisasi PNBP sector migas pada tahun lalu.

“Di Indonesia, biaya produksi minyak mentah itu di sekitar [asumsi] US$40 per barel, kalau harga jualnya US$30 per barel, Anda pun bisa membuat corporate decision, tutup saja,” sebutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara