Advertisement
Dukung Program UMi, Kanwil DJPb DIY Gandeng UGM dan Pemkab Kulonprogo
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-- Direktur Pusat Investasi Pemerintah, Ririn Kadariyah didampingi Kepala Kanwil DJPb DIY Heru Pudyo Nugroho menandatangani Perjanjian Kerja Sama Mengenai Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro Melalui Program Kuliah Kerja Nyata Tahun 2020 dengan Direktur Pengabdian Kepada Masyarakat UGM, Irfan Dwidya Prijambada.
Selain itu Direktur PIP juga melakukan pelepasaan mahasiswa KKN Tahap I sebanyak 60 peserta. KKN-PPM UGM tahap I mempunyai program pengembangan potensi desa wisata Sermo dan pengembangan potensi desa wisata untuk mendukung Sermo di desa Hargorejo, Kulonprogo serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan kampung KB di desa Pandowoharjo, Sewon Bantul.
Advertisement
Peserta KKN diharapkan dapat mensosialisasikan program pembiayaan ultra mikro kepada para pelaku usaha guna mensukseskan program tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Direktur PIP beserta jajarannya ke DIY 12-13 Maret 2020.
Esok harinya, Jumat (13/3/2020), Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi PIP, Sochif Winarno melaksanakan FGD tindak lanjut MoU PIP dengan pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kulonprogo, OPD terkait (Biro Perekonomian, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMPT, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian & Perdagangan), KPPN Wates dan Kanwil DJPb DIY.
Dalam arahannya Sekda Kulonprogo, Astungkoro menyampaikan pembiayaan ultra mikro merupakan salah satu peluang bagi pelaku usaha ultra mikro yang belum bankable untuk menambah permodalan.
"Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ultra mikro dan menurunkan angka kemiskinan di Kulonprogo," katanya, dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Sabtu (14/3/2020).
Dalam FGD tersebut Sochif Winarno menyampaikan pembiayaan ultra mikro selain mengatasi masalah permodalan bagi pelaku usaha juga mempunyai keunggulan yaitu adanya pendampingan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
Di DIY per 11 Maret 2020 sudah tersalur kredit ultar mikro sebesar Rp80,04 miliar untuk 23.115 debitur. Sedangkan di Kulonprogo sendiri angka penyaluran mencapai 9,9 miliar untuk 2.830 debitur yang disalurkan melalui 9 penyalur dengan penyalur UMi terbesar yaitu KSPPS Tamzis Bina Utama yang menyalurkan Rp3,33 miliar untuk 971 debitur.
Kerja sama antara pemerintah daerah dapat dilakukan dengan tiga bentuk yaitu kerja sama program, kerja sama enchanment dan kerjasama pendanaan. Dalam kerjasama program, pemerintah daerah membantu menyediakan data calon debitur UMi potensial yang termasuk diantaranya data Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi penyalur UMi.
Untuk kerjasama enchanment pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi bunga atau hibah kepada masyarakat melalui penyalur UMi. Sedangkan dalam kerja sama pendanaan pemerintah daerah dapat memberikan penyertaan modal atau alokasi pengeluaran pembiayaan kepada penyalur UMi. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mempunyai perhatian terhadap kesuksesan program UMi di daerahnya.
Di akhir pertemuan, ia mengharapkan pemerintah daerah dapat menelaah kerja sama yang akan dilakukan sehingga MOu antara PIP dengan Pemerintah Daerah Kulonprogo tanggal 20 Januari 2020 kemarin dapat segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
Advertisement
Potensi Wisata Offroad Mulai Diminati Segmen Komunitas dan Keluarga di Jogja
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Hari Ini Harga Telur Ayam Terpantau Naik hingga Rp31 Ribu per Kilogram
- Per Maret 2024, APBN Surplus Rp8,1 Triliun
- Biaya Pembangunan IKN Mencapai Rp72,1 Triliun dari APBN
- UMKM DIY Bisa Manfaatkan Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Selain Perbankan
- Kadin DIY Optimis Ekonomi Masih Stabil di Tengah Pelemahan Rupiah
- Digitalisasi Keuangan Daerah, BPD DIY Dukung Penuh Pemkot Jogja
- Journalist Competition Astra Motor Yogyakarta Kembali Digelar
Advertisement
Advertisement