Advertisement
Muncul Aksi Borongan, Pemerintah Perlu Membuat Skema Khusus, Setuju?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah perlu menyiapkan skema yang lebih ketat dalam mengontrol aksi pembelian kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang terus menambah korban jiwa. Aksi borongan (rush buying) yang kini terjadi di berbagai wilayah diperkirakan bakal memberi efek domino pada stabilitas keamanan.Â
"Pihak yang memiliki kemampuan lebih harus sadar bahwa kebutuhan bukan milik mereka saja. Jika ada yang membeli melebihi kebutuhan dan pasokan menipis serta ada pihak yang tak mendapat jatah, apa dampaknya? Akan ada penjarahan," kata Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Rabu (18/3).
Advertisement
Menyikapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengendalian penyebaran Covid-19 berupa imbauan pembatasan mobilitas, Agus mengatakan pengambilan opsi ini tak lepas dari kelambanan pemerintah dalam memberlakukan lockdown atau karantina di daerah tujuan kunjungan warga negara China.
"Lockdown biaya terlalu besar, untuk pasokan makanan harus pemerintah yang menyalurkan karena tidak bisa ada mobilitas. Seharusnya dilakukan sejak Januari di daerah-daerah destinasi warga negara China, kalau sekarang terlanjur meluas," ujarnya.
Opsi karantina sendiri telah ditepikan oleh Presiden Joko Widodo. Sekalipun diberlakukan, Agus mengatakan imbasnya akan sangat dirasakan oleh kelompok dengan ekonomi menengah ke bawah yang penghasilannya tergantung pada upah harian dan cenderung melibatkan aktivitas fisik.
"Kalau dalam skema pembatasan mobilitas, kelompok menengah ke bawah tidak peduli, literasi Covid-19 mereka rendah. Jika mereka tidak bekerja, tidak keluar rumah, mereka tidak memperoleh penghasilan," tuturnya.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan situasi pemberlakuan karantina sejatinya tak diharapkan. Namun dalam skenario terburuk, Agus tak menutup peluang pasokan kebutuhan akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan.
"Situasi lockdown ini tidak diharapkan. Dalam hal ini, Kemendag akan meningkatkan stok. Mungkin peningkatan dua kali lipat atau sampai jangka panjang, jadi kami antisipasi dengan hal tersebut," kata dia di Jakarta, Rabu.
Berkaitan dengan imbauan pembatasan pembelian bahan pokok penting, Agus mengemukakan hal tersebut dilakukan untuk mencegah spekulan dan menyeimbangkan permintaan dan penawaran. "Kami sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan maksud kebijakan ini untuk memberikan pemerataan kepada masyarakat," lanjutnya.
Ketua Umum Asoasiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan pengawasan dan implementasi pembatasan transaksi bahan pokok penting dilakukan sesuai standar operasional masing-masing toko. Pihaknya mengaku bakal menggandeng Satgas Pangan untuk mencegah aksi spekulan dan penimbunan di tengah kebijakan pembatasan pembelian bapokting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Jelang Deadline Tarif Trump, Begini Tanggapan Asmindo DIY
- Harga Pangan Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, Beras, Cabai, Minyak, hingga Bawang Turun
- Cek Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24
- Harga Bahan Pangan Hari Ini Minggu 6 Juni 2025: Cabai Rawit Merah Rp51 Ribu
- Produksi Kopi Indonesia Masuk Jajaran Lima Besar Dunia
- Insentfif Motor Listrik Banyak Ditunggu Konsumen
- QHOMEMART Launching Toko Material
Advertisement
Advertisement