Advertisement
UMKM Ingin Dapat Subsidi Bunga Pinjaman? Ini Syaratnya..
Pengrajin menyelesaikan pembuatan alas sepatu di Jakarta, Jumat (17/1). Bisnis - Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai syarat bagi debitur UMKM yang akan mendapatkan fasilitas berupa subsidi bunga pinjaman.
Dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No.PER - 13/PJ/2020, pemberian NPWP secara jabatan terhadap debitur dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi.
Advertisement
Penelitian administrasi dilakukan atas data debitur yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan data debitur penerima subsidi bunga atau subsidi margin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
BACA JUGA : UMKM Bakal Terima Stimulus Penundaan Pembayaran
Termasuk dalam cakupan ini adalah data atau informasi lainnya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
"Direktur Jenderal Pajak menyampaikan NPWP yang diterbitkan secara jabatan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendukung administrasi pemberian subsidi bunga/subsidi margin dalam Program PEN," tulis beleid itu yang dikutip, Kamis (2/7/2020).
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah program untuk menangani dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 yang sangat memukul bidang kesehatan masyarakat dan ekonomi.
BACA JUGA : UMKM & Investor di DIY Dijanjikan Kemudahan Berusaha
Adapun dalam hal terdapat debitur memenuhi kriteria untuk diberikan subsidi bunga atau margin namun tidak tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak, mereka dapat mengajukan permohonan pendaftaran wajib pajak sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak.
Selain itu, untuk kepentingan validasi atas kebenaran data NPWP debitur, penyalur kredit/pembiayaan tersebut dapat melakukan konfirmasi data NPWP debitur melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau melalui penyediajasa aplikasi perpajakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Cabai Merah Naik, Bawang Merah Turun Hari Ini
Komitmen Anti Fraud, Pegadaian Perkuat Kepatuhan dan Transparansi
Realisasi Investasi Dalam Negeri Triwulan III Capai Rp491,4 Triliun
BI DIY Sebut Sampai Saat Ini Belum Ada Laporan QRIS Palsu
Advertisement
Pengamat Sebut Diskon Tarif Pesawat Nataru Tak Berdampak Signifikan
Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Turun, Cek di Sini
Pasar Modal Indonesia Jadi Terbesar di ASEAN, Ungguli Singapura
Pertamina Jamin SPBU Penuhi Standar Global Hasil Audit Independen
Izin Usaha Mandala Finance Dicabut Seusai Merger dengan Adira Finance
Advertisement
Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Termurah Rp1,2 Juta
Cek Harga Emas Hari Ini, Logam Mulia Antam, UBS, Galeri24 Naik Lagi
BEI Kembali Gelar CMSE 2025, Teguhkan Pasar Modal untuk Rakyat
Ekonomi Malaysia Tumbuh 5,2 Persen di Kuartal III/2025
Danantara Umumkan Segera Melantai ke Pasar Saham Indonesia
Advertisement
Penumpang Kereta Whoosh Capai 12 Juta Selama Dua Tahun Beroperasi
Berita Pilihan
Advertisement
Bongkar Keramba Ikan Hingga Kandang Ayam Normalisasi Sungai Code
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Turun, Cek di Sini
- Pengamat Sebut Diskon Tarif Pesawat Nataru Tak Berdampak Signifikan
- BI DIY Sebut Sampai Saat Ini Belum Ada Laporan QRIS Palsu
- Realisasi Investasi Dalam Negeri Triwulan III Capai Rp491,4 Triliun
- Komitmen Anti Fraud, Pegadaian Perkuat Kepatuhan dan Transparansi
- Harga Cabai Merah Naik, Bawang Merah Turun Hari Ini
Advertisement
Advertisement
