Advertisement
UMKM Ingin Dapat Subsidi Bunga Pinjaman? Ini Syaratnya..
Pengrajin menyelesaikan pembuatan alas sepatu di Jakarta, Jumat (17/1). Bisnis - Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai syarat bagi debitur UMKM yang akan mendapatkan fasilitas berupa subsidi bunga pinjaman.
Dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No.PER - 13/PJ/2020, pemberian NPWP secara jabatan terhadap debitur dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi.
Penelitian administrasi dilakukan atas data debitur yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan data debitur penerima subsidi bunga atau subsidi margin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
BACA JUGA : UMKM Bakal Terima Stimulus Penundaan Pembayaran
Termasuk dalam cakupan ini adalah data atau informasi lainnya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
"Direktur Jenderal Pajak menyampaikan NPWP yang diterbitkan secara jabatan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendukung administrasi pemberian subsidi bunga/subsidi margin dalam Program PEN," tulis beleid itu yang dikutip, Kamis (2/7/2020).
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah program untuk menangani dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 yang sangat memukul bidang kesehatan masyarakat dan ekonomi.
BACA JUGA : UMKM & Investor di DIY Dijanjikan Kemudahan Berusaha
Adapun dalam hal terdapat debitur memenuhi kriteria untuk diberikan subsidi bunga atau margin namun tidak tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak, mereka dapat mengajukan permohonan pendaftaran wajib pajak sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak.
Selain itu, untuk kepentingan validasi atas kebenaran data NPWP debitur, penyalur kredit/pembiayaan tersebut dapat melakukan konfirmasi data NPWP debitur melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau melalui penyediajasa aplikasi perpajakan.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik
Minat Warga DIY pada Pasar Modal Kian Besar
Industri Fintech Pendanaan Terus Berkembang, OJK: Per April 2023 Salurkan Rp601,41 T
Banyak Warga Jogja Terjebak Pegadaian Ilegal, Ini Penjelasan Ekonom
Advertisement
Saat Kepepet, Warga Jogja Tak Peduli Pegadaian Itu Legal atau Tidak
Smartfren Business Dukung Keberhasilan UMKM di Indonesia Melalui Gerakan UMKM #BISA
Bank MAS Buka Kantor Cabang di DIY
Transportasi di DIY: Jumlah Penumpang Pesawat dan Kereta Meningkat
Ngeri! 4 Tahun, Masyarakat Rugi Rp126 Triliun karena Investasi Bodong
Advertisement
XL Axiata Gelar Pelatihan Literasi Digital Bagi Penyandang Disabilitas di UGM
PLN : Selangkah Lagi Menuju Rasio Elektrifikasi 100% di Yogyakarta
Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Kian Murah, Ini Rinciannya
Kadin: Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Tidak Akan Menanjak
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Sabtu 10 Juni 2023, Perjalanan Lebih Cepat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- XL Axiata Gelar Pelatihan Literasi Digital Bagi Penyandang Disabilitas di UGM
- Ngeri! 4 Tahun, Masyarakat Rugi Rp126 Triliun karena Investasi Bodong
- Transportasi di DIY: Jumlah Penumpang Pesawat dan Kereta Meningkat
- Bank MAS Buka Kantor Cabang di DIY
- Smartfren Business Dukung Keberhasilan UMKM di Indonesia Melalui Gerakan UMKM #BISA
- Saat Kepepet, Warga Jogja Tak Peduli Pegadaian Itu Legal atau Tidak
- Banyak Warga Jogja Terjebak Pegadaian Ilegal, Ini Penjelasan Ekonom
Advertisement
Advertisement
