Advertisement
Agar Pembangunan Kota Tak Bebani Keuangan Daerah, Ini Saran IAP
![Agar Pembangunan Kota Tak Bebani Keuangan Daerah, Ini Saran IAP](https://img.harianjogja.com/posts/2020/07/17/1044664/2017-pasar-angkruksari-bantul-diy.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ikatan Ahli Perencana (IAP) mengatakan bahwa pembangunan kota bisa dilakukan tanpa membebani keuangan daerah. Salah satu strateginya adalah dengan mendorong penggunaan teknologi digital.
Ketua MKE IAP Indonesia Bernardus Djonoputro mengatakan, dengan kepemimpinan daerah yang kuat, mekanisme kemitraan perlu didorong dengan tetap memperhatikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk rakyat. “Pembangunan infrastruktur kota melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha dapat menjadi respons atas disrupsi besar-besaran yang terjadi akibat Covid-19,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Jumat (17/7/2020).
Advertisement
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mempercepat kerja sama antara pemerintah dan badan usaha adalah dengan penggunaan teknologi digital. Dengan penggunaan teknologi, pemerintah dapat melakukan proses simplifikasi proses birokrasi, meningkatkan profesionalisme, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbasis data.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi juga mencontohkan ada berbagai inisiatif pengembangan aplikasi digital yang sudah dilakukan dan pada saat ini difokuskan pada penguatan ketangguhan kesehatan kota.
Sejalan dengan hal itu, Peneliti Future Cities Lab Singapore Devisari Tunas mengatakan bahwa perencanaan yang berbasis data digital atau teknologi sistem informasi sangat penting dalam era pembangunan kota ke depan. “Hal ini agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat namun tetap didasarkan atas data-data yang valid,” ujarnya.
Dengan memaksimalkan penggunaan teknologi digital, diharapkan instansi pemerintah daerah bisa lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan refocusing program pembangunan di masa adaptasi kebiasaan baru.
Adapun, IAP bersama Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) menandatangani kesepakatan bersama untuk melakukan sinergi dalam meningkatkan kapasitas perencana di daerah. Sinergi itu juga diarahkan untuk membantu pemerintah daerah dalam merencanakan program pembangunan pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan pasca-Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, DPR Tunggu Keputusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
- Bukan Aoka, BPOM Perintahkan Roti Okko Ditarik dari Pasaran, Berikut Penjelasannya
- Gapmmi Belum Bisa Pastikan Kebenaran Kasus Roti Aoka
- BPBD DIY Bikin Program Hotel Tangguh Bencana, PHRI: Sudah Beberapa Kali Disimulasikan
- Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (19/7), Turun Rp8.000 per Gram
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182749/bus-sekolah.jpg)
Bukan September, Bus Sekolah di Bantul Dipastikan Mengaspal Mulai 17 Agustus 2024
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (27/7/) Anjlok Jadi Rp1,386 Juta per Gram
- Bantah Ada BBM Baru, Begini Penjelasan Luhut
- Bank BPD DIY Luncurkan QRIS Dinamis, Pengguna Tak Perlu Masukkan Nominal Pembayaran
- Ini Lima Negara Pemasok Utang Terbesar untuk Indonesia
- Pj Gubernur Jateng Dampingi Presiden Jokowi Lepas Ekspor 16 Ribu Pasang Sepatu Ke Amerika
- Indonesia Berada di Urutan Empat Produsen Kopi Terbesar di Dunia
- Kolaborasi Telin dan MEF Percepat Transformasi Digital di Indonesia
Advertisement
Advertisement