Agar Pembangunan Kota Tak Bebani Keuangan Daerah, Ini Saran IAP

Agar Pembangunan Kota Tak Bebani Keuangan Daerah, Ini Saran IAPIlustrasi pembangunan. - Harian Jogja/Arief Junianto
17 Juli 2020 13:47 WIB Mutiara Nabila Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Ikatan Ahli Perencana (IAP) mengatakan bahwa pembangunan kota bisa dilakukan tanpa membebani keuangan daerah. Salah satu strateginya adalah dengan mendorong penggunaan teknologi digital.

Ketua MKE IAP Indonesia Bernardus Djonoputro mengatakan, dengan kepemimpinan daerah yang kuat, mekanisme kemitraan perlu didorong dengan tetap memperhatikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk rakyat. “Pembangunan infrastruktur kota melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha dapat menjadi respons atas disrupsi besar-besaran yang terjadi akibat Covid-19,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Jumat (17/7/2020).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mempercepat kerja sama antara pemerintah dan badan usaha adalah dengan penggunaan teknologi digital. Dengan penggunaan teknologi, pemerintah dapat melakukan proses simplifikasi proses birokrasi, meningkatkan profesionalisme, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbasis data.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi juga mencontohkan ada berbagai inisiatif pengembangan aplikasi digital yang sudah dilakukan dan pada saat ini difokuskan pada penguatan ketangguhan kesehatan kota.

Sejalan dengan hal itu, Peneliti Future Cities Lab Singapore Devisari Tunas mengatakan bahwa perencanaan yang berbasis data digital atau teknologi sistem informasi sangat penting dalam era pembangunan kota ke depan. “Hal ini agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat namun tetap didasarkan atas data-data yang valid,” ujarnya.

Dengan memaksimalkan penggunaan teknologi digital, diharapkan instansi pemerintah daerah bisa lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan refocusing program pembangunan di masa adaptasi kebiasaan baru.

Adapun, IAP bersama Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) menandatangani kesepakatan bersama untuk melakukan sinergi dalam meningkatkan kapasitas perencana di daerah. Sinergi itu juga diarahkan untuk membantu pemerintah daerah dalam merencanakan program pembangunan pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan pasca-Covid-19.

Sumber : JIBI/Bisnis.com