Advertisement
YLKI: Pengembang Ingkar Janji Dominasi Pengaduan Properti

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengembang yang tak kunjung memenuhi janjinya kepada konsumen masih mendominasi pengaduan yang masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) hingga pertengahan tahun ini.
Menurut Koordinator Pengaduan YLKI Sularsih, hal tersebut merupakan ekses dari maraknya penawaran produk properti berupa rumah susun atau apartemen empat tahun yang lalu di Jakarta dan sekitarnya. Walaupun demikian, kasus serupa sebenarnya sudah sejak lama mendominasi pengaduan di sektor properti yang masuk ke YLKI.
Advertisement
“Pengaduan masih didominasi oleh pembangunan yang tidak sesuai perjanjian awal atau molor. Seharusnya empat tahun setelah dibangun bisa diserahterimakan atau ditempati tapi nyatanya tidak. Ini sudah sejak lama juga sebenarnya,” katanya ketika dihubungi oleh Bisnis belum lama ini.
Sayangnya, Sularsih tak memberikan perincian berapa jumlah pengaduan di sektor properti yang masuk ke YLKI sepanjang tahun ini. Namun yang jelas, pengaduan di sektor tersebut berada di urutan kedua setelah pengaduan terkait platform dagang el.
Adapun, pada tahun lalu total aduan konsumen secara individu mencapai 563 kasus. Dari jumlah tersebut, sekitar 81 kasus di antaranya atau sekitar 14,4% merupakan pelaporan terkait sektor properti.
Masih mengacu pada data tersebut, jenis permasalahan yang paling sering terjadi di sektor properti mencakup pembangunan 26,1%, refund 23,8%, dokumen 9,5%, spesifikasi bangunan 9,5%, dan sistem transaksi 5,9%.
Kemudian Sularsih juga mengungkapkan bahwa permasalahan lain yang sebenarnya banyak terjadi namun tidak diadukan adalah pelanggaran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 11/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah.
Beleid tersebut mengatur apabila konsumen membatalkan pembelian pada saat pemasaran bukan disebabkan kelalaian pengembang, maka pengembang wajib mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong 10% dari pembayaran yang telah diterima, ditambah atas biaya pajak yang telah diperhitungkan.
“Tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak demikian. Uang muka dicicil ke developer belum masuk cicilan KPR (kredit pemilikan rumah) di bank, baru ke developernya saja. Di tengah jalan konsumen batal tetapi uang yang diambil developer lebih dari 10% atau malah yang disetorkan semua tak dikembalikan,” tutur Sularsih.
Adapun, terkait dengan upaya pemerintah melindungi konsumen properti menurut Sularsih masih belum maksimal lantaran tidak adanya pengawasan ketat serta sanksi yang mampu membuat jera pengembang. Oleh karena itu, tak perlu heran jika pengaduan di sektor properti masih saja masuk ke dalam tiga besar pengaduan yang masuk ke YLKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
- Kecurangan Beras Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun harus Ditindak
Advertisement

Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Libur Panjang Tahun Baru Islam, PHRI DIY Sebut Hotel Ramai hingga 4 Hari
- TikTok Akan Dibeli Orang Kaya di AS, Begini Respons Pemerintah China
- Kelola Sampah Sepenuh Hati, Bisnis Hotel Semakin Berseri
- Semarakkan Liburan Sekolah, MORAZEN Yogyakarta dan Waterboom Jogja Gelar Lomba Mewarnai
- Update! Harga Bahan Pangan Selasa 1 Juli 2025
- Pakar Energi UGM Sebut Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Sudah Tepat
- Astra Motor Yogyakarta Ajak Honda Community Riding Santai Malam Hari
Advertisement
Advertisement