Pemerintah Setujui Kredit Rumah Subsidi untuk 101.707 Orang, Butuh APBN Rp12,59 Triliun

Newswire

Jum'at, 20 Juni 2025 - 18:47 WIB

Maya Herawati

Pemerintah Setujui Kredit Rumah Subsidi untuk 101.707 Orang, Butuh APBN Rp12,59 Triliun

Perumahan/rumah - Ilustrasi - Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Realisasi belanja fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai Rp12,59 triliun per 31 Mei 2025. Jumlah itu menurut Kementerian Keuangan dikucurkan untuk 101.707 pembeli rumah bersubsidi alias para pejuang kredit kepemilikan rumah (KPR) di 379 kabupaten/kota.

"Pada sektor perumahan melalui program FLPP, realisasi hingga Mei mencapai Rp12,59 triliun, tumbuh dari Rp10,96 triliun pada bulan sebelumnya," kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Jumat (20/6/2025).

FLPP merupakan bagian dari pembiayaan investasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar lebih mudah mengakses pembiayaan rumah.

Dibandingkan bulan sebelumnya, realisasi FLPP menunjukkan peningkatan, baik dari sisi nilai maupun cakupan wilayah. Pada April 2025, anggaran FLPP terserap sebesar Rp10,96 triliun untuk 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota.

Pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP tahun ini sebesar Rp18,77 triliun, dengan target penyaluran 220.000 unit rumah. Hingga akhir Mei, sekitar 66,8% dari target anggaran telah terealisasi.

"Dari total alokasi tahun 2025 sebesar Rp18,77 triliun, pemerintah telah mencairkan Rp11,5 triliun kepada BP Tapera dan menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung target program 3 juta rumah," ujar Thomas.

Sejak diluncurkan pada 2010, program FLPP telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.598.879 unit rumah dengan nilai kumulatif mencapai Rp151,22 triliun hingga akhir 2024.

FLPP menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh kementerian untuk mempercepat pelaksanaan program-program strategis, termasuk FLPP.

Akselerasi tersebut mencakup perluasan skala dan percepatan pencairan anggaran agar program mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara