Advertisement
Penyerapan Garam Rakyat Selalu Bermasalah, Ini Penyebabnya
Presiden Joko Widodo membuka rapat terbatas mengenai Percepatan Penyerapan Garam Rakyat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/10 - 2020) / Youtube Setpres.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Penyerapan garam rakyat selama ini hampir selalu bermasalah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabarkan dua masalah utama penyerapan garam rakyat.
Satu di antaranya adalah kualitas yang tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Berdasarkan data per 22 September, Presiden menyatakan sebanyak 738.000 ton garam rakyat tidak terserap oleh industri.
Advertisement
“Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Permasalahan kedua adalah rendahnya produksi garam nasional. Dengan demikian solusi termudah untuk mengisi kebutuhan pasar adalah impor. Menurut Jokowi, hal itu telah berlangsung lama dan tidak pernah ada penyelesaiannya.
Dia mencontohkan pada 2020 kebutuhan garam nasional sebanyak 4 juta ton per tahun, sedangkan produksi garam nasional hanya 2 juta ton. Akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi yaitu 2,9 Ton.
"Saya kira ini langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain, mulai hulu sampai hilir,” kata Jokowi.
Ketersediaan Lahan Produksi
Dia pun meminta jajarannya untuk memerhatikan ketersediaan lahan produksi dan mempercepat integrasi ekstensifikasi lahan di 10 provinsi. Selain itu, juga harus ada upaya untuk mendongkrak produktivitas dan kualitas garam rakyat.
Para petani garam harus dibantu untuk menerapkan inovasi teknologi produksi, terutama washing plant. Kemudian kegiatan pasca produksi lain juga harus menjadi perhatian, terutama terkait gudang penyimpanan.
“Sekali lagi persiapan pengembangan hilirasi industri garam harus betul-betul dikerjakan dengan kemudian mengembangkan industri turunannya,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KAI Operasionalkan Kereta Uap Wisata KA Baru Klinthing, Ini Rute dan harga Tiketnya
Inflasi Juni 2025 Capai 0,19 Persen, Harga Beras hingga Cabai Jadi Biang Kerok
Astra Motor Yogyakarta Ajak Honda Community Riding Santai Malam Hari
Pakar Energi UGM Sebut Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Sudah Tepat
Advertisement
Update! Harga Bahan Pangan Selasa 1 Juli 2025
Kelola Sampah Sepenuh Hati, Bisnis Hotel Semakin Berseri
TikTok Akan Dibeli Orang Kaya di AS, Begini Respons Pemerintah China
Libur Panjang Tahun Baru Islam, PHRI DIY Sebut Hotel Ramai hingga 4 Hari
Advertisement
Apindo DIY Dukung Penarikan Pajak E-commerce, Beri Usulan Insentif Gratis Ongkir
Kementerian ESDM Distribusikan 3,49 Juta Ton LPG, Masih Ada Stok 4,68 Juta Ton
Advertisement
Mulai Hari Ini! Marhen J Toko Tas Ala Idol Korea Menutup Semua Gerai di Indonesia
Berita Pilihan
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
- Kecurangan Beras Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun harus Ditindak
- Harga Bawang Merah Masih Tinggi di Level Rp42.528 per Kilogram
Advertisement
Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Ada Potensi Kecurangan Beras Subsidi Oplosan Dikomersialkan, Kerugian Negara Tembus Rp100 Triliun
- Tarif Ojek Online Bakal Naik hingga 15 Persen Sesuai Zona, Begini Penjelasannya
- Kemendag Mencabut Empat Aturan untuk Mempermudah Izin Usaha, Ini Daftarnya
- Mulai Hari Ini! Marhen J Toko Tas Ala Idol Korea Menutup Semua Gerai di Indonesia
- Kementerian ESDM Distribusikan 3,49 Juta Ton LPG, Masih Ada Stok 4,68 Juta Ton
- Apindo DIY Dukung Penarikan Pajak E-commerce, Beri Usulan Insentif Gratis Ongkir
- Mendag Budi Santoso Ungkap Alasan Cabut 4 Regulasi: Pelaku Usaha Sering Menunggu Lama Izin dari Pemda
Advertisement
Advertisement
