Bank BPD DIY dukung Pemda DIY Lakukan Digitalisasi Pembayaran

Harianjogja.com, JOGJA--Untuk memperluas akseptasi dan mempercepat digitalisasi transaksi ekonomi dan efisiensi pengelolaan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) DIY menggelar kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Sinergi Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemda dan Rencana Pembentukan TP2DD Pemda DIY.

Acara tersebut diinisiasi oleh Bank Indonesia menggandeng Bank BPD DIY dan Pemerintah Daerah DIY.  Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, mengatakan  Bank BPD DIY merupakan garda terdepan dalam penerimaan daerah.

“Bank BPD DIY berupaya untuk pencapaian penerapan teknologi, mengembangkan inovasi produk, dan perluasan channel pembayaran” katanya dalam rilis yang diterima Harianjogja.com Selasa (13/10/2020).

Bank BPD DIY siap bersinergi meraih transformasi indikator capaian elektronifikasi dari tahap 2 (transformasi) ke tahap 3 (ekspansi).

Digitalisasi transaksi Pemda DIY dari sisi pengeluaran ialah Cash Management Sistem yang saat ini dilakukan oleh instansi-instansi di DIY yang akan segera dikembangkan CMS untuk lingkungan pendidikan untuk memudahkan pengeluaran kebutuhan sekolah.

Dari sisi transaksi penerimaan Bank BPD DIY mendigitalisasi berbagai penerimaan daerah: PBB, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan bermotor (E-Samsat), E Retribusi. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui Mobile Banking Bank BPD DIY, Laku Pandai, ATM, EDC, QRIS. Selain itu Bank BPD DIY bekerjasama dengan Fintech, e-commerce, dll.

“Saat ini tahapan ETP Pemda DIY berada di Tahap II [transformasi]. Bank BPD DIY siap berkolaborasi untuk mencapai tahapan yang lebih tinggi,” katanya

Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan terhadap Bank Indonesia atas peran serta digitalisasi di DIY. Budaya masyarakat saat ini masih berorientasi terhadap pembayaran tunai dalam bertransaksi, sehingga perlu diedukasi tentang sistem pembayaran non tunai yang lebih aman dan efisien.

Untuk mendukung gerakan non tunai tersebut, pemerintah seharusnya menyediakan cara bayar di semua lini ekonomi. Masyarakat DIY mempunyai literasi penggunaan gadget yang tinggi hal tersebut akan mendukung pembayaran secara non tunai.

“Elektronifikasi dan digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan untuk masyarakat. Dengan menggunakan non tunai, keamanan akan lebih terjamin,” ucapnya.