Advertisement
Pada UU Ciptaker Sanksi Perpajakan Disebut Lebih Rendah
Pajak ilustrasi / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sanksi perpajakan dalam omnimbus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) disebut lebih rendah dibandingkan yang tertera dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyebut hal itu dikarenakan pada UU Ciptaker sanksi diterapkan dengan menyesuakan tingkat bunga.
Advertisement
“Misalnya kekurangan atau keterlambatan membayar pajak, saat ini sanksi dua persen per bulan, dalam RUU Cipta Kerja diubah menyesuaikan tingkat bunga yang berlaku dibagi 12,” katanya dalam jumpa pers daring APBN Kita di Jakarta, Senin (19/10/2020).
Menurut dia, alasan menggunakan tingkat suku bunga yang berlaku karena keterlambatan pembayaran pajak berefek kepada nilai uang.
Adapun mekanisme penghitungannya, lanjut dia, tingkat suku bunga ditambah tambahan 5 persen karena pembetulan SPT kemudian dibagi 12.
“Tingkat bunga misalnya 6 persen ditambah 5 persen karena pembetulan SPT dibagi 12, jadi kurang dari 1 persen apabila bandingkan dengan posisi sanksi saat ini 2 persen per bulan,” katanya.
Sanksi 100%
Sementara itu pengenaan sanksi 100%, lanjut dia, dikenakan atas pengungkapan yang tidak benar pada saat wajib pajak diperiksa bukti permulaannya.
Angka 100% itu, kata dia, juga lebih rendah dari pengenaan yang saat ini berlaku dalam Undang-Undang KUP.
“Apabila dibandingkan UU KUP, untuk pengungkapan ketidakbenaran pada waktu pemeriksaan bukti permulaan itu besarannya 150 persen,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kadin DIY Galang Dana dan Magang untuk Korban Banjir Sumatera
Harga Emas UBS & Galeri24 Naik, Simak Update 23 Desember
Harga Emas Naik, UBS dan Galeri24 Kompak Melonjak
Bulog Salurkan 35 Persen Minyakita Langsung ke Pengecer
Advertisement
BI Optimistis Pertumbuhan Kredit 2025 Tembus 8 Persen
Upah Minimum Naik, Industri Tekstil Waspadai PHK dan Otomatisasi
Viral Roti O Tolak Pembayaran Tunai, Ini Aturan Tegas BI
Harga Emas Antam Naik Rp11.000, Kini Rp2.502.000 per Gram
Samsung Biologics Akuisisi Pabrik Obat GSK US$280 Juta
Advertisement
Harga BBM Pertamina hingga Shell Stabil Jelang Nataru
Harga Cabai Rawit dan Bawang Merah Nasional Turun
Harga Emas Pegadaian Hari Ini Stabil, UBS & Galeri24
Harga Emas Pegadaian Naik, UBS dan Galeri24 Kompak Menguat
Pakar UMY Tekankan Peran LKM Jaga Perputaran Ekonomi Desa
Advertisement
OJK DIY Ingatkan Risiko Bunga Tinggi dari Pinjol
Berita Pilihan
- Upah Minimum Naik, Industri Tekstil Waspadai PHK dan Otomatisasi
- Harga Emas Antam Naik Rp11.000, Kini Rp2.502.000 per Gram
- KSPI Perkirakan Kenaikan UMP 2026 Hanya 4-6 Persen
- Penundaan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan Dinilai Tepat
- Promo Libur Nataru Pertamina: BBM, Bright Gas, dan Hotel Patra Jasa
Advertisement
Arus Kendaraan Nataru di Kulonprogo Mulai Meningkat
Advertisement
9 Desa Wisata Pilihan untuk Liburan Akhir Tahun di Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- Upah Minimum Naik, Industri Tekstil Waspadai PHK dan Otomatisasi
- BI Optimistis Pertumbuhan Kredit 2025 Tembus 8 Persen
- Bulog Salurkan 35 Persen Minyakita Langsung ke Pengecer
- Harga Emas Naik, UBS dan Galeri24 Kompak Melonjak
- Harga Emas UBS & Galeri24 Naik, Simak Update 23 Desember
- Kadin DIY Galang Dana dan Magang untuk Korban Banjir Sumatera
Advertisement
Advertisement
