Advertisement
Insentif Pajak Baru Terserap 24,6%
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Insetif yang diberikan pemerintah di dunia perpajakan belum maksimal. Serapan insentif masih 24,6% padahal tinggal tersisa 2,5 bulan pada tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga saat ini realisasi insentif perpajakan masih belum mencapai Rp30 triliun.
Advertisement
"Kami akan tetap berjuang menyampaikan ke seluruh wajib pajak bahwa pemerintah hadir untuk membantu mereka. Bantuan pemerintah bisa berupa insentif pajak, restrukturisasi, dan berbagai bantuan UMKM seperti subsidi bunga dan bantuan kredit produktif," katanya dalam Acara Spectaxcular 2020, Jumat (23/10/2020).
Sri Mulyani memaparkan, insentif perpajakan dalam bentuk PPh 21 sejauh ini baru terealisasi sebesar Rp2,18 triliun dan pembebasan PPh impor juga baru terealisasi sebesar Rp7,3 triliun.
"Kemudian perusahaan-perusahaan yang mengalami tantangan luar biasa, mereka boleh mencicil penurunan angsuran hingga 50 persen, sudah terealisir Rp10,2 triliun," jekasnya.
Meski harus memberikan insentif kepada dunia usaha, Sri Mulyani mengatakan sektor perpajakan ikut mengalami tekanan yang dalam akibat pandei Covid-19.
Penerimaan pajak tercatat telah terkontraksi lebih dari 17 persen. Di sisi lain, belanja pemerintah mengalami peningkatan, sehingga defisit APBN pada tahun ini mencapai 6,3 persen dari PDB.
"Kita tetap memberikan insentif agar wajib pajak bisa bertahan dan bisa pulih kembali. Itu tantangan yang tidak mudah bagi kita semua," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Umumkan Segera Melantai ke Pasar Saham Indonesia
Penumpang Kereta Whoosh Capai 12 Juta Selama Dua Tahun Beroperasi
TKD Dipangkas, Ini Kata Para Ekonom Soal Masa Depan Ekonomi DIY
Daftar Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri Hari ini 17 Oktober 2025
Advertisement
Transformasi SDM Teknis Jadi Kunci Adaptasi Industri di Era Digital
Menkeu Purbaya Tolak Permintaan Luhut Cairkan Rp50 Triliun ke INA
Presiden Prabowo Minta Purbaya Tinjau Ulang PP Devisa Hasil Ekspor
Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi
Kopdes Merah Putih Didorong Jadi Pusat Logistik dan Pemasaran Desa
Advertisement
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini, Tembus Rp2,6 Juta
Trump Klaim India Tak Lagi Beli Minyak dari Rusia
Pertamina Patra Niaga Kembangkan SAF dari Minyak Jelantah
Prabowo Pangkas BUMN Jadi 200 Entitas Usaha, Optimistis Untung
CEO Danantara Ungkap Alasan Pergantian Direksi Garuda Indonesia
Advertisement
1.000 Kampung Nelayan Merah Putih Siap Dibangun 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Hindari Kejadian Luar Biasa, SPPG di Gunungkidul Wajib Kantongi SLHS
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi
- Presiden Prabowo Minta Purbaya Tinjau Ulang PP Devisa Hasil Ekspor
- Menkeu Purbaya Tolak Permintaan Luhut Cairkan Rp50 Triliun ke INA
- Transformasi SDM Teknis Jadi Kunci Adaptasi Industri di Era Digital
- Daftar Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri Hari ini 17 Oktober 2025
- TKD Dipangkas, Ini Kata Para Ekonom Soal Masa Depan Ekonomi DIY
- Penumpang Kereta Whoosh Capai 12 Juta Selama Dua Tahun Beroperasi
Advertisement
Advertisement
