Advertisement
Curhat Sri Mulyani Betapa Sulitnya Kelola Keuangan Negara Saat Pandemi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pandemi Covid - 19 telah berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan pengelolaan fiskal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan betapa susahnya mengelola anggaran di tengah situasi tidak menentu akibat pandemi virus corona (Covid-19) dalam acara Anti-Corruption Summit 4.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut penerimaan pajak menurun sedangkan kebutuhan belanja semakin meningkat. Untuk menutup kebutuhan belanja, pemerintah mau tak mau harus mencari sumber-sumber pembiayaan non pajak.
Advertisement
"APBN merupakan instrumen yang luar biasa penting di dalam menghadapi pandemi dan dampaknya. Karena kondisinya extra-ordinary atau luar biasa maka langkah pemerintah juga bisa sesuai dengan tantangan yang kita hadapi," kata Sri Mulyani, Rabu (18/11/2020).
Sri Mulyani bercerita di tengah kegentingan tersebut pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/ 2020 yang kemudian menjadi landasan hukum penting bagi keuangan negara dan sektor keuangan.
Salah satu bukti yang penting yakni pemerintah diberi keleluasaan untuk menggunakan defisit di atas 3 persen yang selama ini tidak dibolehkan berdasarkan UU Keuangan Negara. Meskipun relaksasi itu hanya akan berlaku selama 3 tahun dari tahun 2020; 2021, dan 2022.
Selain itu, pemerintah juga melakukan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Di dalam program pemulihan ekonomi dilakukan berbagai macam respon yang fleksibel dan akuntabel untuk kembali membuka perekonomian yang mengalami tekanan akibat pandemi.
Program PEN sendiri mencakup perlindungan sosial, bantuan sektoral dan pemerintah daerah, insentif usaha, UMKM, dan pembiayaan korporasi. Total anggarannya mencapai Rp695,2 triliun.
Kendati demikian, program tersebut juga memiliki implikasi terhadap kinerja APBN. Menkeu menyebut karena program itu APBN mengalami defisit yang tadinya hanya ditargetkan sebesar 1,7 persen dari PDB meningkat menjadi 6,34 persen itu artinya defisit dari APBN kita meningkat dari Rp307 triliun menjadi Rp1.039 triliun.
"Kita berharap setelah semuanya mengalami dampak yang sangat kontraktif, dengan adanya pembukaan kembali kegiatan sosial ekonomi maka kita berharap akselerasi dari recovery akan dilakukan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
Advertisement

Nomor WhatsApp Bupati Kulonprogo Diretas, Sejumlah Orang Sudah Transfer hingga Jutaan Rupiah
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Ini 6 Rute Baru Trans Jabodetabek, Berikut Jadwal dan Trayeknya
- Pertamina Patra Niaga Siap Laksanakan LPG Satu Harga
- Asita DIY Catat Kunjungan Wisman ke DIY pada Juni 2025 Naik 20 Persen
- Pemerintah dan DPR Memproyeksi Inflasi 2025 Sebesar 2,2 Persen hingga 2,6 Persen
- Rencana Kenaikan Tarif Ojek Online, Ini Kata Maxim
- Harga Pangan Hari Ini 4 Juli 20-25: Cabai, Bawang, hingga Daging Ayam Turun
- Jumlah Investor Pasar Modal DIY per Mei 2025 Tumbuh 24,11 Persen
Advertisement
Advertisement