Menteri Pertanian Sebut Beras Subsidi Oplosan Beredar di Minimarket

Newswire

Rabu, 02 Juli 2025 - 19:17 WIB

Maya Herawati

Menteri Pertanian Sebut Beras Subsidi Oplosan Beredar di Minimarket

Ilustrasi beras / Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Beras subsidi oplosan yang dikemas ulang sebagai produk premium beredar di sejumlah minimarket terkenal.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan pengungkapan beras oplosan itu setelah tim terkait melakukan pengambilan sampel dari berbagai tingkatan distribusi, termasuk dari beberapa minimarket dan supermarket. “Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” kata Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Namun, saat ini pihaknya mengaku telah melihat pihak minimarket yang secara tiba-tiba menarik produk beras oplosan tersebut dari peredaran setelah Amran membongkar kasus tersebut. Diharapkan langkah ini akan berdampak positif bagi konsumen. Meski demikian, Amran menyebut bukti-bukti terkait praktik pengoplosan ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Terkait dengan sanksi, Amran meminta agar penindakan hukum difokuskan pada produsen besar yang melakukan kecurangan, bukan kepada pedagang kecil. “Jangan korbankan pedagang kecil. Tapi ke produsennya yang besar-besar. Janganlah yang penjual eceran,” kata dia.

Pasalnya, ia menjelaskan pedagang eceran seringkali hanya menerima dan menjual barang tanpa mengetahui apakah produk tersebut sesuai standar atau tidak. Amran mengaku geram dengan pihak-pihak yang mempermainkan harga beras. Meskipun stok beras melimpah, harga di pasaran justru naik akibat praktik kotor ini.

Ia mengatakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi ikut dioplos menjadi beras premium. Modusnya, 80% beras SPHP diambil dan dicampur untuk dijadikan beras premium, sementara 20% sisanya dijual sesuai ketentuan di kios-kios.

Amran memperkirakan kerugian akibat pengoplosan beras SPHP ini mencapai Rp10 triliun dalam lima tahun terakhir, atau sekitar Rp2 triliun per tahun. Ia menyebutkan ada 212 produsen merek bebas yang terlibat dalam kecurangan ini, dan mereka telah mulai dipanggil oleh Satgas Pangan Polri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara