Catatan Terakhir Dana Pilkada 2020 dari Sri Mulyani

Catatan Terakhir Dana Pilkada 2020 dari Sri MulyaniMenteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) - Foto: Kemenkeu RI
09 Desember 2020 10:07 WIB Hadijah Alaydrus Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp20,4 triliun atau naik dari rencana awal sebesar Rp15,23 triliun. Penyebabnya adalah keperluan tambahan dana untuk protokol kesehatan pada saat Pilkada dilakukan.

Pilkada Serentak 2020 yang digelar hari ini, Rabu (9/12/2020), akan menjadi Pilkada yang bersejarah. Pasalnya, Pilkada ini dilaksanakan dengan jumlah daerah terbanyak dengan melibatkan 270 pemerintah daerah peserta.

Sri Mulyani sebelumnya memaparkan dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp15,23 triliun itu dianggarkan dengan APBD dan disalurkan untuk KPU, dalam hal ini untuk Bawaslu dan pengamanan.

"Sudah direalisasi, ini posisi sampai awal September, adalah Rp14,2 triliun atau 93,2 persen dan sedang dalam tahap pencairan lagi lainnya Rp1,025 triliun dari APBN," ujar Sri Mulyani, Selasa (22/9/2020).

Dengan adanya protokol kesehatan, kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum menjadi sebesar Rp15,01 triliun, dimana Rp10,24 triliun didanai APBD dan sisanya Rp4,77 triliun dibantu APBN.

"Sudah dilakukan pencairan Rp941,4 miliar dan yang tahap kedua 2,84 triliun sedang dalam proses. Ini posisi awal September yang lalu," kata dia.

Sri Mulyani mengungkapkan anggaran Bawaslu adalah Rp3,93 triliun yang berasal dari APBD sebesar Rp3,46 triliun dan Rp474,9 miliar dari APBN.

Dia menambahkan dana dari pemerintah pusat sudah dicairkan dalam dua tahap, yaitu pertama Rp157,4 miliar dan kedua Rp237,4 miliar.

Adapun, anggaran pengaman pemilu sebesar Rp1,52 trilun dan sudah dialokasikan oleh APBD sesuai penganggarannya. Dari data Kemenkeu, sebanyak 246 daerah sudah melakukan transfer 100 persen.

Dari catatan Bisnis, realisasi anggaran Pilkada serentak 2020 sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) mencapai 99 persen untuk KPU dan Bawaslu. Kendati demikian anggaran pengamanan masih di kisaran 69 persen per 25 September 2020.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto juga mengatakan sesuai data 25 September 2020, pukul 16.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 untuk KPU mencapai Rp10,16 triliun atau 99,27 persen.

Selain itu, realisasi anggaran untuk Bawaslu sekitar Rp3,43 triliun atau 99,02 persen dan realisasi anggaran pengamanan mencapai Rp1,05 triliun atau 69,36 persen.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa 260 dari 270 pemda peserta Pilkada telah mentransfer anggaran hibah mencapai 100 persen kepada KPU. Selain itu, 259 pemda juga telah 100 persen transfer ke Bawaslu.

Sumber : bisnis.com