Advertisement
PHRI Minta Pemda Perketat Pengawasan Hotel & Restoran
Candi Ratu Boko. Aturan baru pemerintah pusat dan provinsi yang mengharuskan rapid test antigen terkait dengan kunjungan akhir tahun ini membuat wisatawan urung hadir. - TWC.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia meminta agar pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor hotel dan restoran di setiap destinasi wisata.
Menurut Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran, pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar penerapan protokol kesehatan di tempat usaha tanpa sertifikasi clean, healthy, safety, environment (CHSE) benar-benar terlaksana dengan baik.
Advertisement
"Pengawasan terhadap hotel dan restoran tanpa sertifikan CHSE perlu diperketat oleh pihak pemda. Dengan demikian, tidak terjadi pelanggaran protokol yang berdampak terhadap pelaku usaha secara keseluruhan," ujar Maulana kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Kamis (24/12/2020).
Lebih lanjut, Maulana meminta supaya pemda menerapkan sanksi secara parsial jika terjadi pelanggaran yang berakibat pada terjadinya penyebaran virus Covid-19. Dengan kata lain, sanksi dijatuhkan hanya kepada pelaku usaha yang melanggar penerapan protokol.
Dengan demikian, lanjutnya, tempat-tempat usaha yang telah tersertifikasi CHSE dan menerapkan protokol kesehatan tidak terkena dampak dari kelalaian yang dilakukan oleh tempat-tempat usaha yang melanggar protokol dan tidak sesuai dengan standar.
Sebelumnya, PHRI memprediksi tren peningkatan pergerakan masyarakat menggunakan kendaraan jalur darat dari DKI Jakarta selama periode libur Natal 23—27 Desember menumbuhkan tingkat okupansi hotel di destinasi wisata Pulau Jawa sebesar 20 persen. Namun, peningkatan pergerakan masyarakat ke luar wilayah Jakarta tersebut, yakni 15,4 persen, dinilai masih belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan okupansi hotel, terutama karena volume wisatawan yang menginap tidak berbanding lurus dengan volume kendaraan.
Adapun, pertumbuhan okupansi hotel secara bulanan pada Desember 2020 direvisi dari 7 persen menjadi 5—6 persen akibat belum menurunnya tren kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Sementara itu, untuk okupansi secara tahunan, Maulana berharap terjadi pertumbuhan sebesar 10%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ancaman Siber Naik Tajam, OJK Minta Nasabah Jadi Benteng Pertama
- Eh, Ada Diskon 30 Persen Tiket Kereta Api untuk Lebaran, Ini Daftarnya
- BPOM Sita 41 Obat Herbal Ilegal Mengandung Bahan Kimia Obat
- Buyback Emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Turun Serempak
- Cek Saldo Minimum Mandiri, BRI, BNI Terbaru Februari 2026
Advertisement
Jadwal SIM Kulonprogo Februari 2026, Cek Lokasi Layanan
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Disperindag DIY Gelar 3 Pasar Murah, Sediakan 14 Ton Bapok Per Lokasi
- KAI Daop 6 Larang Ngabuburit di Rel, Ancaman 3 Bulan Penjara
- Indonesia Tak Bisa Tarik Pajak Digital Perusahaan AS, Ini Sebabnya
- Manipulasi Saham IMPC, OJK Denda Pelaku Rp5,7 Miliar
- Hotel Tentrem Jogja Sajikan Menu Khas Banjarmasin saat Ramadan
- Produk Tekstil RI Bebas Tarif ke AS, API DIY Soroti Tantangan
- Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Global Trump, Dampak Meluas
Advertisement
Advertisement







