Sri Mulyani Sebut APBN Defisit Hampir Rp1.000 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA - Realisasi pendapatan negara hingga akhir Desember tercatat sebesar Rp1.633,6 triliun, dari target APBN sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

Realisasi ini lebih rendah Rp327 triliun dari tahun 2019 atau lebih rendah Rp599,6 triliun dari target APBN 2020.

Angka ini adalah 96,1 persen dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 dan 16,7 persen di bawah realisasi 2019.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN KiTa secara virtual, Rabu (6/1/2021).

"Itu adalah shock dari kombinasi penerimaan pajak yang turun dan insentif yang kita berikan untuk membantu sektor usaha," tegas Sri Mulyani, Rabu (6/1/2021).

Adapun, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak tercatat Rp 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target di Perpes No.72/2020 dan 19,7 persen di bawah pencapaian tahun 2019.

Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp212,8 triliun, atau 3,5 persen di atas target di Perpres No 72/2020 dan 0,3 persen di bawah realisasi 2019.

Lebih lanjut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adlah Rp338,5 triliun. PNBP mencapai 115,1 persen dari target Perpres No 72/2020, namun 17,2 persen di bawah 2019.

Sementara itu, di sisi belanja negara, Sri Mulyani menyampaikan total belanja negara sepanjang 2020 mencapai Rp2.589,9 triliun, atau 94,6 persen dari target atau meningkat 12,2% dari posisi 2019.

Belanja negara naik 12,2 persen dari realisasi 2019 yang didukung oleh kebijakan refocussing atau realokasi anggaran belanja K/L dan TKDD.

Realokasi belanja, menurut Sri Mulyani, diarahkan untuk mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp579,8 triliun yang dituangkan dalam program PEN.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan belanja negara ini didorong oleh belanja pemerintah pusat yang tercatat sebesar Rp1.827,4 triliun atau 92,5 persen dari target di Perpres 72/2020 dan 22,1 persen di atas realiasi 2019.

Adapun, realisasi transfer ke daerah dan dana desa selama 2020 mencapai Rp762,5 triliun atau 99,8 persen dari target dan 6,2 persen lebih rendah dari realisasi 2019.

Dengan demikian, defisit anggaran pada APBN 2020 tercatat Rp956,3 triliun alias hampir Rp1.000 triliun atau 6,09 persen PDB.

Defisit ini lebih rendah dari sasaran di dalam Perpre 72/2020 sebesar Rp1.039,2 atau 6,34 persen PDB.

"Dengan demikian keseimbangan primer kita juga mengalami lonjakan dari semula kita desain Rp12,2 triliun menjadi Rp642,2 triliun," tegas Sri Mulyani.

Menurutnya, realisasi ini menunjukkan bahwa APBN telah bekerja luar biasa sehingga APBN harus dijaga kedepannya.

"Ini yang menjadi desain konsolidasi tetapi mendukung pemulihan."