Advertisement
Jokowi Minta DPR Segera Bahas Pengampunan Pajak Jilid II
Petugas pajak melayani warga yang mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Direktorat Jendral Pajak, Jakarta.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). RUU yang telah masuk program legislasi nasional prioritas 2021 ini membahas beberapa hal terkait pungutan pajak di Indonesia.
Selain kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan di dalam RUU KUP juga mengatur Pajak Penghasilan (PPh), pengurangan PPh badan, PPnBM, carbon tax, dan juga tax amnesty jilid II.
“Di dalamnya juga ada terkait dengan pengampuanan pajak (tax amnesty). Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas,” katanya saat bincang-bincang dengan wartawan secara virtual, Rabu (19/5/2021).
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Sebelumnya, kebijakan tax amnesty tertuang dalam UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Implementasi kebijakan ini adalah rekonsiliasi antara wajib pajak dan pemerintah. Dimulai pada Juli 2016, pemerintah telah mengantongi data deklarasi harta senilai Rp4.884,2 triliun yang Rp1.036,7 triliun di antaranya berasal luar negeri.
Selain itu, otoritas pajak juga mencatat adanya repatriasi aset senilai Rp146,7 triliun dan uang tebusan dari wajib pajak senilai Rp114,5 triliun. Dari sisi tingkat partisipasi, jumlah wajib pajak yang ikut pengampunan pajak kurang dari 1 juta atau tepatnya hanya 973.426. Jumlah tersebut hanya 2,4 persen dari wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 yakni pada angka 39,1 juta.
Dari segi uang tebusan, realisasi Rp114,5 triliun jumlah masih di luar ekspektasi pemerintah yang sebelumnya berada pada angka Rp165 triliun.
Realisasi repatriasi juga di bawah target yaitu Rp146,7 triliun, berbanding jauh dengan janji awal yang sempat dibahas di DPR yaitu sebesar Rp1.000 triliun. Pemerintah sempat menyinggung opsi tax amnesty sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Astra Motor, Ditlantas Polda DIY dan PMI Bentuk Generasi Cari Aman
Astra Motor Yogyakarta Ajak Keluarga Konsumen Seru-Seruan
Pemerintah Tak Naikkan Tarif Listrik Hingga Akhir 2022
Advertisement
Kliring Berjangka Indonesia Umumkan Direksi Baru
Ini Daftar 9 Startup Unicorn yang Ada di Indonesia
AirAsia Luncurkan Taksi Online di Bali Mulai November 2022
Perbaiki Fungsi Intermediasi Perbankan, LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan
Bank BPD DIY Launching Layanan BI Fast untuk Layanan Cemumuah
Advertisement
Ada Promo Staycation & All You Can Eat di Grand Kangen Jogja
Pegadaian Ajak Ubah Sampah Jadi Emas, Caranya Mudah!
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Dolar dan Rupiah di Bank Umum Serta BPR
Honda Custom Playground Wadahi Kreativitas Generasi Muda Jogja
Convert Pulsa Jadi Uang dengan Viapulsa! Anti Ribet, Anti Lelet
Advertisement
Dukung Pertumbuhan Ekonomi, PLN Salurkan 40 MVA ke Kendal
Berita Pilihan
- Honda Custom Playground Wadahi Kreativitas Generasi Muda Jogja
- Convert Pulsa Jadi Uang dengan Viapulsa! Anti Ribet, Anti Lelet
- Dukung Pertumbuhan Ekonomi, PLN Salurkan 40 MVA ke Kendal
- PLN Kenalkan Electrifying Lifestyle di Car Free Day Semarang
- WTP 13 Kali Berturut-turut, Pemkot Jogja Terima Penghargaan dari Kemenkeu RI
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ada Promo Staycation & All You Can Eat di Grand Kangen Jogja
- AirAsia Luncurkan Taksi Online di Bali Mulai November 2022
- Bank BPD DIY Launching Layanan BI Fast untuk Layanan Cemumuah
- Perbaiki Fungsi Intermediasi Perbankan, LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan
- Kliring Berjangka Indonesia Umumkan Direksi Baru
- Ini Daftar 9 Startup Unicorn yang Ada di Indonesia
- Pemerintah Tak Naikkan Tarif Listrik Hingga Akhir 2022
Advertisement
Advertisement
