Advertisement
Jokowi Minta DPR Segera Bahas Pengampunan Pajak Jilid II
Petugas pajak melayani warga yang mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Direktorat Jendral Pajak, Jakarta.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). RUU yang telah masuk program legislasi nasional prioritas 2021 ini membahas beberapa hal terkait pungutan pajak di Indonesia.
Selain kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan di dalam RUU KUP juga mengatur Pajak Penghasilan (PPh), pengurangan PPh badan, PPnBM, carbon tax, dan juga tax amnesty jilid II.
Advertisement
“Di dalamnya juga ada terkait dengan pengampuanan pajak (tax amnesty). Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas,” katanya saat bincang-bincang dengan wartawan secara virtual, Rabu (19/5/2021).
Sebelumnya, kebijakan tax amnesty tertuang dalam UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Implementasi kebijakan ini adalah rekonsiliasi antara wajib pajak dan pemerintah. Dimulai pada Juli 2016, pemerintah telah mengantongi data deklarasi harta senilai Rp4.884,2 triliun yang Rp1.036,7 triliun di antaranya berasal luar negeri.
Selain itu, otoritas pajak juga mencatat adanya repatriasi aset senilai Rp146,7 triliun dan uang tebusan dari wajib pajak senilai Rp114,5 triliun. Dari sisi tingkat partisipasi, jumlah wajib pajak yang ikut pengampunan pajak kurang dari 1 juta atau tepatnya hanya 973.426. Jumlah tersebut hanya 2,4 persen dari wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 yakni pada angka 39,1 juta.
Dari segi uang tebusan, realisasi Rp114,5 triliun jumlah masih di luar ekspektasi pemerintah yang sebelumnya berada pada angka Rp165 triliun.
Realisasi repatriasi juga di bawah target yaitu Rp146,7 triliun, berbanding jauh dengan janji awal yang sempat dibahas di DPR yaitu sebesar Rp1.000 triliun. Pemerintah sempat menyinggung opsi tax amnesty sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Rayakan HUT ke-4, Novotel Suites Malioboro Gandeng 10 Seniman Mural
Mirota Tetap Konsisten Jaga Kualitas Susu Lactona
Pertamina Patra Niaga JBT Make Over SPBU di Pemalang
Pengguna MyPertamina di Jateng & DIY Capai 2,4 Juta
Advertisement
DIY Dapat Alokasi APBN 2024 Sebesar Rp25,82 Triliun
OJK Tak Akan Perpanjang Lagi Restrukturisasi Kredit Covid-19
OJK Berencana Turunkan Jumlah BPR, Dari 1.600 Jadi 1.000
Jumlah Usaha Pertanian DIY Susut 26,18 Persen dalam 10 Tahun
Advertisement
Roti Ropi Akan Buka 5 Outlet di Uni Emirat Arab Hingga Maret 2023
Harga Gula di Dalam Negeri Mahal, Ini Penyebabnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Ada 243 Titik Rawan Perjalanan Kereta Api, PT KAI Gelar Inspeksi Hadapi Libur Akhir Tahun
- Harga Gula di Dalam Negeri Mahal, Ini Penyebabnya
- TikTok Shop Kembali ke Indonesia Gandeng E-Commerce, Ini Reaksi Kemenkop
- Jokowi Buka Opsi Perpanjangan Kontrak Freeport 20 Tahun, Ini Syaratnya
- Lonjakan Harga Bahan Pokok Tak Terkendali
Advertisement
Advertisement
Jelang Natal Saatnya Wisata Ziarah ke Goa Maria Tritis di Gunungkidul, Ini Rute dan Sejarahnya
Advertisement
Berita Populer
- DIY Dapat Alokasi APBN 2024 Sebesar Rp25,82 Triliun
- Pengguna MyPertamina di Jateng & DIY Capai 2,4 Juta
- Pertamina Patra Niaga JBT Make Over SPBU di Pemalang
- Mirota Tetap Konsisten Jaga Kualitas Susu Lactona
- Rayakan HUT ke-4, Novotel Suites Malioboro Gandeng 10 Seniman Mural
- Ada 243 Titik Rawan Perjalanan Kereta Api, PT KAI Gelar Inspeksi Hadapi Libur Akhir Tahun
- Kebutuhan Meningkat, Kasus Pinjol Ilegal Berpotensi Naik Jelang Nataru
Advertisement
Advertisement
