Kanwil DJPB DIY Gelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2021

Harianjogja.com, JOGJA - Dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik, khususnya kepada stakeholder, tentang progress pelaksanaan APBN dan PEN di wilayah DIY, serta sharing knowledge dengan ekonom daerah, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk kemajuan perekonomian DIY, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY menggelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional dengan tema “Peningkatan Aspek Kemanfaatan KFR guna Meningkatkan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Sebagai Upaya Percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di DIY ” melalui zoom meeting pada Kamis (27/05/2021).

Acara diikuti oleh BI, OJK, Bappeda lingkup DIY, BKAD lingkup DIY, Biro Administrasi Perekonomian DIY, Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah lingkup DIY, KPPN Lingkup DIY serta pejabat dan pegawai Kanwil DJPB DIY.

Kepala Kanwil DJPB DIY, Sahat MT Panggabean dalam sambutannya menuturkan bahwa di awal tahun 2021, pandemi Covid-19 masih berimbas secara langsung pada perekonomian Indonesia serta DIY khususnya sehingga banyak aktivitas ekonomi yang terhenti mengakibatkan turunnya kinerja ekonomi. "Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan campur tangan melalui stimulus fiskal untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna memulihkan perekonomian, menjaga keseimbangan sisi permintaan dan penawaran, serta keseimbangan sisi produksi dan konsumsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan difokuskan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan pada dunia usaha," kata dia dalam rllis yang diterima Harianjogja.com, Kamis (10/6/2021). 

Sebagai narasumber pertama Kepala Kanwil DJPB DIY, Sahat MT Panggabean dalam paparannya mengenai Kinerja Fiskal di DIY menyampaikan bahwa di tahun 2020, akibat pandemi covid-19 pemerintah melaksanakan refocusing dengan mengalihkan sebagian alokasi pagu anggaran belanja barang dan belanja modal menjadi belanja bantuan sosial serta fokus pada pelaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), hal ini tercermin pada serapan realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai 98,07 persen dari pagu anggaran.

Sedangkan untuk realisasi belanja triwulan I 2021 dapat dikatakan melampaui target yang ditetapkan. Kenaikan yang signifikan terdapat pada realisasi belanja modal dikarenakan adanya efek refocusing di tahun 2020 yang baru bisa dilaksanakan di tahun 2021. Di satu sisi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di DIY terus digalakkan melalui program perlindungan sosial, bantuan subsidi upah, bantuan langsung tunai dana desa, insentif tenaga kesehatan, program padat karya, bantuan UMKM dan penempatan uang negara pada bank umum.

Baca juga: GUGUR GUNUNG EKONOMI DIY: Berinovasi dengan Memanfaatkan SDA untuk Bangkit

Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Prov. DIY, Mainil Asni dalam paparannya mengenai Perkembangan Indikator Strategis menyampaikan BPS DIY pada April 2021 mencatat inflasi sebesar 0,77 persen dan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 6,14 persen pada triwulan I 2021 bila dibandingkan dengan triwulan I 2020 (y on y). Sumbangan tertinggi pertumbuhan ekonomi berdasarkan kategori berasal dari Informasi dan Komunikasi mengingat di masa Pandemi Covid ini permintaan paket data meningkat terutama untuk kebutuhan pendidikan, perkantoran dan layanan e-commerce serta dari sisi lapangan usaha sektor pertanian terdongkrak naik akibat panen raya padi padariwulan I yang juga meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian. Di sisi lain transportasi mengalami penurunan paling besar dikarenakan masih berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berimbas terpuruknya sektor pariwisata.

Narasumber ketiga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Amri Anjas Asmara memaparkan tentang “Pelaksanaan Program PEN Propinsi DIY: Sudut Pandang Akademisi”. Dalam kesempatan ini Amri memaparkan temuan utama dari hasil evaluasi terhadap tiga jenis program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan di Provinsi DIY yaitu Program Insentif Tenaga Kesehatan, Program Subsidi Bunga dan Program Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Lebih lanjut disampaikan bahwa berdasarkan dari analisa hasil survei yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan yang memiliki keterkaitan dengan penanganan Covid-19 berdampak pada peningkatan tingkat rata-rata pengeluaran bulanan guna pemenuhan kualitas layanan penanganan covid-19, untuk Program Subsidi Bunga yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan perbedaan tingkat rata-rata pendapatan usaha tersebut signifikan secara statistik, sedangkan untuk Program BLT Dana Desa, relatif membuat masyarakat penerima bantuan dapat mempertahankan konsumsi rumah tangganya terutama untuk belanja kelompok bahan makanan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DIY, Beny Suharsono dalam paparannya mengenai Kinerja Pelaksanaan APBD dan Program Pemulihan Ekonomi DIY menyampaikan bahwa ekonomi DIY menunjukkan arah perbaikan, namun demikian perekonomian masih dibayangi oleh ketidakpastian terutama adanya ancaman peningkatan kasus Covid-19 dan pembatasan pergerakan manusia yang menyebabkan tekanan pada sektor pariwisata (sektor unggulan DIY) yang berimbas pada pertumbuhan negatif sektor Akomodasi, Transportasi dan Perdagangan. Terkait kinerja APBD, Beny mengatakan bahwa target keuangan 2021 lebih progresif dengan alokasi belanja sebesar 6,05 triliun. Untuk deviasi APBD triwulan I 2021 relatif kecil karena adanya refocusing dalam rangka penanganan Covid-19 dan pelaksanaan PPKM dalam rangka pencegahan Covid-19. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News