Sri Mulyani Sebut APBN Defisit Rp336,9 Triliun hingga Juli 2021

Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat pendapatan maupun belanja negara tumbuh hingga Juli 2021. Pengeluaran yang masih lebih besar membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit Rp336,9 triliun atau 2,04 persen dari total produk domestik bruto (PDB). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa belanja negara yang sudah terealisasi sebesar Rp1.368,4 triliun atau setara dengan 49,8 persen dari pagu Rp2.750 triliun.

"Realisasi belanja naik 9,3 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya pada konferensi pers APBN Kita secara virtual, Rabu (25/8/2021).

Sri menjelaskan bahwa belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp952,8 triliun atau naik 20,1 persen dibandingkan tahun lalu (year on year/yoy). 

BACA JUGA: 

Lebih lanjut, anggUpah Minimum 2022 Mulai Disusun, Ini Variabelnyaaran transfer ke daerah dan dana desa tercatata sebsar Rp415,5 triliun atau turun 9,4 persen dari tahun lalu (yoy). 

Menkeu mencatat terjadi kenaikan cukup signifikan dari sisi investasi, yaitu 194 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama 2020. Adapun, realisasi hingga Juli 2021 sebesar Rp48,6 triliun atau 26,3 persen dari target Rp184,5 triliun.

Sedangkan dari pendapatan, Sri mengatakan pajak tumbuh 7,6 persen. Mengacu pada data APBN 2021, total Pagu Rp1.229,6 triliun sementara capaian pajak hingga saat ini Rp647,7 triliun.

"Penerimaan pajak hingga saat ini 52,7 persen," imbuhnya. 

Menkeu melanjutkan pendapatan dari bea dan cukai tumbuh dua digit dibandingkan tahun lalu, yaitu 29,5 triliun. Dari target Rp215 triliun, pemerintah sudah merealisasikan sebesar Rp141,2 triliun.

Begitu pula dengan penerimaan negara bukan pajak yang naik 15,8 persen dari tahun lalu. Capaiannya Rp242,1 triliun atau 81,2 persen dari target Rp298,2 triliun.

“Dengan penerimaan yang membaik, belanja kita tetap jaga. Defisit untuk tahun ini pada akhir Juli sebesar Rp336,9 triliun atau 2,04 persen dari PDB di mana primary balance sebesar Rp143,6 triliun,” ucap Menkeu.