Advertisement
Tarik Bantuan IMF, Tanda Pemerintah Kekurangan Dana Pemulihan Ekonomi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kurangnya dana untuk biaya pemulihan ekonomi dinilai menjadi penyebab pemerintah Indonesia menarik Special Drawing Rights atau SDR dari Dana Moneter Internasional atau IMF sebesar Rp90,23 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, menanggapi keputusan pemerintah dalam menarik 4,46 miliar SDR atau setara dengan US$6,31 miliar dari IMF.
Advertisement
Menurutnya, dana itu harus digunakan dengan efisien dan efektif. Dia menilai bahwa kebutuhan biaya yang mendesak membuat pemerintah 'menabrak' berbagai sumber dana, mulai dari meningkatkan utang pada tahun lalu, meminta Bank Indonesia membeli obligasi atau burden sharing, penagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), hingga penarikan SDR.
"Semua upaya menandakan pemerintah kekurangan dana untuk membiayai pemulihan ekonomi," ujar Didik kepada Bisnis, Selasa (7/9/2021).
Dia menilai bahwa tambahan dana dari SDR dapat meningkatkan konsumsi masyarakat atau belanja pemerintah. Hal tersebut diharapkan dapat menahan pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh rendah atau kembali negatif.
Didik menilai ke depannya pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seringkali banyak tersisa, termasuk anggaran pemerintah daerah.
Pada tahun anggaran 2020, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hingga Rp245,6 triliun. Dari jumlah itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Rp139,4 triliun di antaranya akan digunakan pada tahun ini, sebagian dialokasikan di aspek kesehatan.
Didik menilai bahwa pemerintah harus meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan SiLPA yang ada. Masuknya dana tambahan dari SDR membuat penggunaan uang negara harus lebih bertanggung jawab.
"Dana seperti itu kalau masuk kantong APBN dan APBN-nya boros ya dicabik-cabik ke sana kemari. APBN kita punya masalah boros dalam pengeluaran, terutama untuk infrastruktur," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Ekonomi: Mengurangi Ketidakpastian Jangka Pendek
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Kenaikan BI-Rate Bakal Berdampak Positif untuk Pasar Modal Lokal
- BI Naikkan Suku Bunga Acuan 25 Basis Poin Jadi 6,25%
- Pasca-Lebaran, Bisnis Properti di DIY Reborn
- Tren Perlintasan Penumpang di Bandara Soetta Naik 10 Persen di Lebaran 2024
- InJourney Dukung Japanese Domestic Market di Sirkuit Mandalika
Advertisement
Advertisement