Advertisement
Tarik Bantuan IMF, Tanda Pemerintah Kekurangan Dana Pemulihan Ekonomi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kurangnya dana untuk biaya pemulihan ekonomi dinilai menjadi penyebab pemerintah Indonesia menarik Special Drawing Rights atau SDR dari Dana Moneter Internasional atau IMF sebesar Rp90,23 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, menanggapi keputusan pemerintah dalam menarik 4,46 miliar SDR atau setara dengan US$6,31 miliar dari IMF.
Advertisement
Menurutnya, dana itu harus digunakan dengan efisien dan efektif. Dia menilai bahwa kebutuhan biaya yang mendesak membuat pemerintah 'menabrak' berbagai sumber dana, mulai dari meningkatkan utang pada tahun lalu, meminta Bank Indonesia membeli obligasi atau burden sharing, penagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), hingga penarikan SDR.
"Semua upaya menandakan pemerintah kekurangan dana untuk membiayai pemulihan ekonomi," ujar Didik kepada Bisnis, Selasa (7/9/2021).
Dia menilai bahwa tambahan dana dari SDR dapat meningkatkan konsumsi masyarakat atau belanja pemerintah. Hal tersebut diharapkan dapat menahan pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh rendah atau kembali negatif.
Didik menilai ke depannya pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seringkali banyak tersisa, termasuk anggaran pemerintah daerah.
Pada tahun anggaran 2020, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hingga Rp245,6 triliun. Dari jumlah itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Rp139,4 triliun di antaranya akan digunakan pada tahun ini, sebagian dialokasikan di aspek kesehatan.
Didik menilai bahwa pemerintah harus meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan SiLPA yang ada. Masuknya dana tambahan dari SDR membuat penggunaan uang negara harus lebih bertanggung jawab.
"Dana seperti itu kalau masuk kantong APBN dan APBN-nya boros ya dicabik-cabik ke sana kemari. APBN kita punya masalah boros dalam pengeluaran, terutama untuk infrastruktur," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Upaya OJK DIY Tekan Gap Literasi dan Inklusi Keuangan yang Masih Lebar
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
- Asosiasi E-Commerce Diajak untuk Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar
- Serapan Tenaga Kerja DIY Capai 34.950 Orang dalam Setahun
Advertisement

Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Senin 12 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Lempuyangan hingga Purwosari
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Harga Bahan Pangan Hari Ini Minggu 11 Mei 2025, Bawang Merah Rp39 Ribu hingga Cabai Rpp51 Ribu
- Libur Waisak 2025, KAI Commuter tambah 4 Perjalanan KRL Jogja Solo
- Libur Panjang Waisak, Asita DIY Sebut DIY dan Jawa Tengah Masih Jadi Favorit Wisatawan
- Ada Diskon Tambah Daya 50 Persen dari PLN, Cek Syaratnya
Advertisement