Perkuat Peran APBN untuk Pemulihan Ekonomi, Belanja Negara di DIY Capai 64,06 Persen hingga Agustus

Harianjogja.com, JOGJA--APBN hadir di masyarakat dalam bentuk terjaganya Belanja Negara dalam menopang penerapan PPKM saat pandemi. Belanja Negara sampai dengan akhir Agustus 2021 telah mencapai Rp14,07 triliun atau 64,06 persen dan mampu tumbuh 8,67 persen (yoy).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Sahat M.T. Panggabean menyampaikan realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat berupa Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp6,96 triliun atau 58,78 persen dan TKDD sebesar Rp7,11 triliun atau 70,24 persen.

Realisasi belanja negara didukung oleh pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 29,34 persen (yoy).

“Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada semua jenis belanja, yaitu realisasi belanja pegawai sebesar Rp3,07 triliun atau 66,97 persen, tumbuh 1,27 persen (yoy); realisasi belanja barang sebesar Rp2,07 triliun atau 50,47 persen, tumbuh 16,27 persen (yoy); realisasi belanja modal mencapai Rp1,80 triliun atau 57,73 persen, tumbuh signifikan sebesar 224,66 persen (yoy); dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp7,53 miliar atau 46,76 persen, tumbuh 23,97 persen (yoy),” katanya dalam rilis Rabu (29/9/2021).

Ia menambahkan dari sisi manfaat yang diberikan kepada masyarakat, sampai dengan akhir Agustus 2021, capaian output untuk jenis belanja barang di antaranya adalah obat-obatan pada rumah sakit, progres 70,75persen dari target 25 paket senilai Rp292,98 miliar. Kemudian bantuan BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri), progres 30,96persen dari target 12 PT senilai Rp65,91 miliar; siswa penerima BOS, progres 59,45 persen dari target 26.845 siswa senilai Rp28,88 miliar; dan bantuan pendidikan, progres 100 persen dari target 120 orang senilai Rp712 juta.

Selanjutnya capaian output untuk jenis belanja modal antara lain daerah irigasi yg dibangun/ ditingkatkan/direhabilitasi, progres 54,56 persen dari target 56,51 KM senilai Rp438,99 miliar; pembangunan jalan strategis, progres 56,18 persen dari target 6 km senilai Rp288,41 miliar; pembangunan bendungan, progres 95,18 persen dari target 1 unit senilai Rp283,59 miliar. “Pembangunan jembatan kawasan prioritas, progres 38,17 persen dari target 2.150 m senilai Rp251,48 miliar; pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik, progres 10,01 persen dari target 4.970 KK senilai Rp133,88 miliar; alat kesehatan, progres 17,38 persen dari target 87 unit senilai Rp54,88 miliar; dan sarpras madrasah, progres 18,31 persen dari target 6 unit senilai Rp28,64 miliar,: ujarnya. 

Sedangkan capaian output untuk jenis belanja bansos berupa siswa penerima PIP, progress 25,13 persen dari target 249 siswa senilai Rp243,5 juta dan mahasiswa penerima Bidikmisi/ KIP Mahasiswa, progres 48,11 persen dari target 1.482 mahasiswa senilai Rp16,08 miliar.  

Realisasi TKDD terdiri dari realisasi DBH  sebesar Rp169,47 miliar atau 68,95 persen dari total alokasi DBH, DAU sebesar Rp3,91 triliun atau 75,28 persen, DAK Fisik sebesar Rp167,01 miliar atau 26,39 persen, DAK Non Fisik sebesar Rp1,19 triliun atau 61,39 persen, Dana Keistimewaan sebesar Rp1,06 triliun atau 80 persen,  DID sebesar Rp237,50 miliar atau 72,85 persen, dan Dana Desa sebesar Rp376,72 miliar atau 81,81 persen.  

“Penyaluran TKDD tumbuh negatif 6,02 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam mendorong realisasi TKDD, salah satunya dengan percepatan pemenuhan syarat penyaluran DAK, baik pada DAK Fisik maupun DAK NonFisik (DAKNF).  Dibanding tahun lalu yang mampu mencapai 63,19 persen, realisasi Penyaluran DAK Fisik di DIY sd 31 Agustus 2021 tercatat masih rendah (26,39 persen). Kondisi ini dipengaruhi oleh belum tersalurkannya DAK Fisik dengan mekanisme penyaluran Campuran (sekaligus-rekomendasi), terutama DAK Fisik Bidang Kesehatan,” ucapnya.  

Ia menambahkan selain itu, terdapat perbedaan mekanisme penyaluran DAK Fisik di tahun 2020 dan tahun 2021, dimana di tahun 2020 terdapat relaksasi penyaluran untuk jenis DAK Fisik Bertahap, disalurkan sebesar kontrak yang telah yang telah terdaftar pada OMSPAN. Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021.

Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan Varian Delta.  

“Terkait implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di wilayah DIY, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY menyampaikan bahwa realisasi sampai dengan 17 September 2021 dari sektor perlindungan sosial berupa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp379,36 miliar kepada 576.357 KPM; penyaluran Program Sembako sebesar Rp539,03 miliar kepada 2.695.167 KPM; penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp231,87 miliar kepada 772.893 KPM; penyaluran Program Kartu Prakerja sebesar Rp423,08 miliar kepada 119.178 KPM; penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp84,87 miliar kepada 282.906 KPM; serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp124,45 miliar kepada 124.451 KPM,” katanya.

Sementara dari sektor kesehatan, klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 mencapai Rp517,54 miliar dari perawatan 7.792 pasien di 49 Rumah Sakit dan Insentif Nakes sebesar Rp249,44 miliar diberikan kepada 37.207 Nakes pada 88 Faskes.  Selanjutnya, klaster Dukungan UMKM, penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah mencapai 141,92 miliar untuk 118.264 Pelaku Usaha Mikro (PUM).  

Sedangkan dari sektoral K/L dan Pemda, untuk Program Padat Karya Kementerian Pertanian telah terealisasi sebesar Rp5,98 miliar (65 persen) dengan tenaga kerja terserap sebanyak 2.090 orang; untuk Program Padat Karya Kementerian PUPR realisasi mencapai Rp307,96 miliar (78,39 persen) dengan serapan tenaga kerja mencapai 20.980 orang, dan untuk Program Padat Karya Kementerian Perhubungan realisasinya mencapai Rp205,26 miliar (51,51 persen) dengan serapan tenaga kerja  sebanyak 566 orang.

Selanjutnya, penyerapan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari earmarking DAU/DBH di DIY tercatat masih berada dibawah 50 persen.  Realisasi penganggaran penanganan pandemi covid-19 sampai dengan 31 Agustus 2021 sebesar Rp187,96 miliar (42,39 persen dari  anggaran yang sebesar Rp443,41 miliar) yang terinci sebagai berikut: (i) Penanganan covid-19 sebesar Rp32,49 miliar (18,17 persen), (ii) Dukungan vaksinasi sebesar Rp2,36 Miliar (3,96 persen), (iii) Dukungan pada kelurahan sebesar Rp103,46 juta (8,52 persen), (iv) Insentif Tenaga Kesehatan Rp44,54 Miliar (29,58 persen) dan (v) Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp29,23 Miliar (55,09 persen).

“Peran penting APBN terus diperkuat dalam memastikan pemulihan ekonomi di masa pandemi sejalan peran aktif masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan keikutsertaan program vaksinasi untuk mencapai target kekebalan komunal di akhir tahun 2021,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News