Advertisement

Ekonom Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Afirmatif dalam Penerapan UMP 2022

Nyoman Ary Wahyudi
Selasa, 26 Oktober 2021 - 06:27 WIB
Budi Cahyana
Ekonom Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Afirmatif dalam Penerapan UMP 2022 Pekerja perempuan memproduksi alat pelindung diri sebuah perusahaan garmen saat kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (1/7/2020). - Antara/M. Risyal Hidayat

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Ekonom Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi berpendapat penerapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 mesti diiringi dengan kebijakan afirmatif bagi perusahaan yang belum pulih dari dampak pandemi tahun ini. 

Faisal mengatakan kebijakan afirmatif itu memberi relaksasi bagi perusahaan yang masih terkendala arus kas akibat pandemi. Artinya, perusahaan yang memperoleh relaksasi dapat  menunda pemberlakuan kenaikan UMP tahun depan. 

Advertisement

PROMOTED:  5 Mitos dan Fakta Kesehatan Anak ala Tokopedia Parents

Menurut dia, langkah itu juga dapat menjaga tren pemulihan ekonomi nasional seiring membaiknya indeks manajer pembelian manufaktur dalam negeri. 

“Harus ada afirmasi, industri mana yang sudah pulih, mana yang belum, karena kalau ini diwajibkan semua maka akan meningkatkan ongkos produksi mereka di saat masa pemulihan,” kata Faisal melalui sambungan telepon kepada JIBI, Senin (25/10/2021). 

Dengan demikian, dia mengatakan kebijakan afirmasi itu dapat menghindarkan industri dalam negeri dari potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat naiknya biaya produksi.

“Kalau momentum pemulihan ini tidak bisa dijaga, mereka akan menghasilkan PHK yang jauh lebih besar,” kata dia. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, masih ada dialog-dialog yang harus dilakukan pemerintah terkait penetapan UMP tahun depan.

Langkah itu diambil untuk menciptakan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan yang menyediakan lapangan pekerja.

Advertisement

"Penetapan upah minimum tidak dapat memuaskan seluruh pihak, mengingat energi seluruh anak bangsa telah terkuras untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 [Covid-19]. Namun, lebih baik daripada 2021," seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (23/10/2021).

Jelang penetapan UM 2022, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar perbincangan bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) di Jakarta. Dalam pertemuan ini sepakat untuk mendorong penetapan Upah Minimum yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

PROMOTED:  Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Piala Dunia 2022

Advertisement

alt

Ini Progres Pembangunan Jalur Alternatif Gunungkidul-Sleman

Gunungkidul
| Jum'at, 02 Desember 2022, 20:37 WIB

Advertisement

alt

Punya 100 Gerbong, Kereta Api Ini Mampu Meliuk di Pegunungan Alpen

Wisata
| Kamis, 01 Desember 2022, 22:07 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement