Transaksi Ekonomi Digital Indonesia Terbesar di Asia Tenggara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat tiba di depan Ruang Rapat Paripurna I untuk menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis - Arief Hermawan P

11 Desember 2021 23:07 WIB Herdanang Ahmad Fauzan Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan nilai transaksi digital Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara.

Hal itu diungkapkan Menkeu saat membuka acara Indonesia Fintech Summit 2021 di Bali pada Sabtu (11/12/2021).

"Di Indonesia kita semua memahami bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa. Penelitian Google, Temasek dan Bein Company menunjukkan bahwa pembayaran digital akan terus tumbuh pesat di Indonesia dengan nilai transaksi bruto pada 2025 akan mencapai US$1,2 triliun," kata Sri Mulyani.

Dia melanjutkan sektor teknologi finansial atau fintech didominasi oleh peer to peer lending (P2P Lending) dan pembayaran digital. Dari sisi P2P Lending, lanjutnya, beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan, baik dari jumlah akun peminjam maupun pemberi pinjaman, serta nilai total pinjaman.

Selain itu, nominal transaksi uang elektronik juga meningkat pesar. Sri Mulyani mengungkapkan transaksi uang elektronik Indonesia hanya Rp2 triliun rupiah pada 2012 kini meroket lebih dari 100 kali menjadi Rp205 triliun pada 2020.

Menurutnya, data tersebut menggambarkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade kenaikan 100 kali transaksi uang elektronik di Indonesia.

"Jadi kita tidak bicara pertumbuhan linier single digit, ini adalah eksponensial. Total nilai penjualan dari merchandise value ekonomi digital di Indonesia pada 2021 mencapai US$70 miliar. Ini merupakan nilai terbesar di Asia Tenggara," imbuhnya.

Dia mengatakan adopsi perilaku keuangan digital dan perubahan perilaku masyarakat kita menuju pada ekonomi digital. Hal itu justru diakselerasi pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menilai sektor keuangan digital termasuk fintech dalam posisi yang kuat untuk bisa berperan dalam dan semakin penting. Oleh karena itu pemerintah dan regulator harus terus menciptakan lingkungan.

"Presiden [Joko Widodo] telah menyampaikan light touch dari sisi regulasi, tapi bukan berarti without regulation. Karena ini akan memberikan excess, baik yang positif. Namun, juga kita lihat yang negatif," ucap Menkeu.