Sinergi Atasi Tantangan Pembiayaan Ultra Mikro

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pihak yang paling terkena dampak selama masa pandemi. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, mengingat perannya yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia serta jumlahnya yang sangat besar dalam dunia usaha di mana berdasarkan data Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di tahun 2021 terdapat 5 juta unit usaha di Indonesia dimana 98 persen berada pada segmen usaha mikro dan baru 29,69 persen yang memiliki akses ke layanan keuangan formal seperti perbankan (bankable).

Untuk membangkitkan UMKM, pemerintah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan diantaranya relaksasi pembiayaan. Sebagai bentuk dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY yang memiliki fungsi dan peran dalam pembinaan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) maupun kredit program dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyelenggarakan rapat koordinasi mengenai Kinerja dan Evaluasi Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Pembiayaan Super Mikro (KUR) Tahun 2021 serta Proyeksi Penyaluran di tahun 2022 untuk menggali berbagai kendala ataupun masalah sehingga dapat dilakukan optimalisasi penyaluran. Rapat dilaksanakan secara luring bertempat di Ruang Rapat lantai II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY (Kamis,20/1/2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh penyalur UMi dalam hal ini Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu PT Pegadaian Area Yogyakarta, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Yogyakarta, PT Sarana Yogya Ventura, anak perusahaan PT Bahana Artha Ventura untuk wilayah Yogyakarta dan PT BRI Regional Head Officer Yogyakarta sebagai salah satu penyalur pembiayaan Super Mikro serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta, KPPN Wates dan KPPN Wonosari.

"Sampai dengan 31 Desember 2021 penyaluran UMi di DIY mencapai Rp172,63 miliar untuk 49.564 debitur. Jumlah ini belum menggembirakan bila dibandingkan dengan jumlah UMKM di DIY yang sebanyak 300.000 di mana 140.000 telah berhasil mengakses KUR (bankable), sedangkan sisanya berada pada segmen mikro yang notabene unbankable sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan peluang ini oleh para penyalur pembiayaan ultra mikro," tutur Arif Wibawa, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY dalam paparannya melalui rilis yang diterima Harianjogja.com, Jumat (21/1/2022).

Banyaknya pengajuan kredit yang tertolak oleh Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang mencapai 55 persen dari total pengajuan dikarenakan calon nasabah telah mendapatkan kredit program dari lembaga pembiayaan lain, serta keengganan calon debitur untuk mengakses UMi dengan alasan tidak dapat mengajukan kredit program lainnya bila telah mengambil Umi merupakan penyebab belum optimalnya penyaluran UMi sebagaimana disampaikan oleh Widada Prihantara dari PT Pegadaian Area Yogyakarta, sehingga untuk tahun 2022 hanya memproyeksikan kenaikan sebesar 25 persen dari realisasi penyaluran di tahun 2021 sebesar Rp7,4 miliar untuk 1.555 debitur.

Sedangkan PT PNM Yogyakarta yang memiliki pola pembiayaan kelompok khusus perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) dengan 2 area pelayanan yaitu DIY dan Klaten, sementara di tahun 2022 memproyeksikan penyaluran sebesar Rp 11 miliar untuk wilayah DIY dari realisasi penyaluran UMi (DIY dan Klaten) sebesar Rp 21,20 miliar untuk 7.339 debitur tutur Hendra Jalius, Wakil Pemimpin Cabang PT PNM Yogyakarta.

Untuk penyaluran UMi melalui PT Bahana Artha Ventura (BAV) dengan Lembaga linkagenya yaitu koperasi, adanya kesamaan target market pembiayaan dengan kredit program lainnya seperti KUR di mana melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya mengenakan tingkat suku bunga sebesar 3 persen serta kredit/pembiayaan dari Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi dengan tingkat rate 3 persen, membuat koperasi (tingkat rate 6 persen) kalah bersaing dalam menarik calon debitur sebagaimana disampaikan Gregorius Puspito Sukindro dari Sarana Yogya Ventura Yogyakarta, anak perusahaan PT BAV.

Berbeda dengan capaian UMi, penyaluran kredit Super Mikro yang merupakan program KUR yang diluncurkan sejak tahun 2020 dengan segmen pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ibu rumah tangga pemilik usaha produktif berskala mikro atau usaha rumahan mencapai target yang menggembirakan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp237,72 miliar (105,51 persen) dari target sebesar Rp 225,30 miliar sebagaimana disampaikan Novan dari Divisi Mikro PT BRI Regional Officer Head Yogyakarta. Sehingga di tahun 2022 ini ditargetkan penyaluran mencapai Rp459 miliar atau 99 persen dari capaian di tahun 2021.

Dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan UMi, Supermikro maupun produk lainnya dari penyalur, PT Pegadaian, PNM dan PT BRI telah melakukan kolaborasi dalam bentuk Co-location melalui program Senyum di wilayah Yogyakarta dengan jumlah mencapai lebih dari 100 kantor. Dalam satu kantor co-location akan diperoleh berbagai layanan atau multi layanan.

"Selanjutnya kami berharap melalui forum ini untuk dapat mendorong percepatan pencapaian penyaluran KUR di tahun 2022 dengan berkolaborasi dengan berbagai dinas dan instansi seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, Kemendes dan layanan umum yang notabene mereka memiliki database terkait pihak yang telah mendapatkan bantuan sehingga dapat dijadikan tagline bagi kami untuk dijadikan alat kontrol dalam eksekusi mempercepat penyaluran KUR," pungkas Novan.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News