Akhir Januari 2022, Belanja APBN DIY Capai Rp1,12 Triliun

Harianjogja.com, JOGJA — Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp1,12 triliun atau 5,13 persen target APBN. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menteri Keuangan telah menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2022 pada pimpinan K/L yang meliputi 5 (lima) hal, yaitu: (1) Perbaikan Perencanaan; (2) Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek; (3) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa; (4) Percepatan Penyaluran Dana Bansos dan Banper yang tepat sasaran; dan (5) Peningkatan Monitoring dan Efektivitas Belanja.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa realisasi belanja negara di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir Januari 2022 terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp249,67 miliar atau 2,11 persen target APBN dan TKDD sebesar Rp867,47 miliar atau 8,71 persen.
Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh negatif sebesar 59,19 persen (yoy), terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp232,05 miliar (4,97 persen pagu belanja pegawai), belanja barang Rp17,58 miliar (0,42 persen pagu belanja barang) dan belanja modal Rp62,85 juta (0,002 persen pagu belanja modal). Belanja K/L antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta bantuan sosial. Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Program PC-PEN tahun 2022 secara Nasional yang akan dimonitor secara intensif diperkirakan mencapai Rp455,62 triliun, terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. APBN menjadi pelindung dari masyarakat terhadap pressure dari energi dan dari sisi kesehatan. Ini menggambarkan APBN berperan penting sebagai instrumen pelindung masyarakat, karena guncangan dunia yang masih terjadi dari berbagai segi, seperti kesehatan akibat merebaknya virus varian omicron, harga komoditas akibat geopolitik, dan recovery yang tidak merata, serta kompleksitas dari kenaikan suku bunga global.
Selanjutnya, penyaluran TKDD di wilayah DIY sampai dengan 31 Januari 2022 mencapai Rp867,47 miliar atau 8,71 persen dari target APBN DIY 2022 yang sebesar Rp9,96 triliun. Penyaluran TKDD Januari 2022 ini tumbuh negative 12,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini karena realisasi DAU yang lebih rendah dan permohonan salur Dana Desa Tahap I baru diajukan pada tanggal 31 Januari 2021, sehingga baru terealisasi pada awal Februari 2022.
Realisasi belanja APBD DIY sebesar 1,95 persen dari pagu perlu diakselerasi, mengingat realisasi pendapatan daerah telah mencapai 8,13 persen. Surplus APBD berdampak pada peningkatan posisi dana Pemda di Bank.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi yang dibukukan sampai dengan Januari 2022 mencapai Rp412,22 miliar atau meningkat 18,44 persen (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan mencapai Rp377,06 miliar, tumbuh 18,01 persen (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan positif komponen PPh Non Migas, PPN dan Pajak Lainnya. Penerimaan Bea dan Cukai per 31 Januari 2022 mencapai Rp38,96 miliar, tumbuh signifikan utamanya didukung membaiknya penerimaan Cukai. Penerimaan Cukai mencapai Rp38,48 miliar, tumbuh sebesar 86,75 persen (yoy), dipengaruhi implementasi kebijakan pelunasan cukai dan pengawasan dibidang Cukai, serta kebijakan relaksasi (pembukaan) daerah tujuan wisata.
Sementara itu realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp35,17 miliar atau 1,61 persen dari target, tumbuh 23,21 persen (yoy) yang didukung oleh membaiknya komponen PNBP Lainnya.
Selaras dengan kinerja APBN Nasional, kinerja APBN di DIY di awal tahun cukup bagus. Diharapkan kerja keras APBN terus berlanjut agar dapat berperan secara optimal, sehingga arah kebijakan ekonomi dapat tercapai dan tetap sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal di 2023.(*)