Advertisement
Harga Elpiji dan Pertalite Bakal Naik, Pengamat: Pemerintah Salah Prioritas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pakar Kebijakan Publik dan Ketua Pusat Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup karena windfall kenaikan harga komoditas. Oleh karena itu, harga BBM, elpiji, dan listrik tidak perlu naik di tengah inflasi harga energi global akibat kondisi geopolitik global.
Achmad menjelaskan bahwa konflik Rusia dan Ukraina mendorong harga batu bara dan minyak sawit sepanjang 2022. Hal itu membuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor kedua komoditas meningkat tajam, sehingga terjadi windfall.
Advertisement
Dia memperkirakan, windfall PNBP dari kedua komoditas tersebut mencapai Rp144-200 triliun pada tahun ini. Realisasinya bergantung kepada seberapa besar kenaikan harga minyak dari asumsi APBN, yakni US$63 per barel.
BACA JUGA: PHRI Minta Perpanjangan Relaksasi Restrukturisasi Kredit
Dia menilai bahwa dana Rp144-200 triliun itu cukup untuk mempertahankan harga Pertalite dan solar di level saat ini, yaitu Rp7.650 dan Rp5.150. Bahkan, dana sebesar itu cukup untuk menjaga harga berbagai komoditas lainnya.
“Dana tersebut cukup menutupi seluruh subsidi energi yang meliputi bahan bakar minyak [BBM], listik, dan elpiji tiga kilogram yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp134,03 triliun,” ujar Achmad, Rabu (13/4/2022).
Menurutnya, harga elpiji tiga kilogram dan listrik semestinya tidak naik sepanjang 2022 karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini memiliki ruang fiskal yang cukup. Kondisinya akan berbeda jika PNBP diprioritskan untuk pembayaran utang.
“Bila hal tersebut ditempuh maka pemerintah akan tetap ngotot menaikan Pertalite, listrik, dan elpiji tiga kilogram pada tahun ini. Ini sama artinya pemerintah salah prioritas, bukannya rakyat menikmati windfall profit dari kekayaan negerinya malah yang menikmati negara debitur,” katanya.
Achmad memahami bahwa negara memang harus membayar bunga utang dan cicilannya, tetapi menurutnya otorita ekonomi harus memperlihatkan dengan baik kecerdasannya dalam menempatkan alokasi anggaran. “Tim ekonomi saat ini harus pandai mengatakan kepada debitur bahwa Indonesia tetap komitmen pada pembayaran utang, tetapi prioritas di era kenaikan harga saat ini, kepentingan domestik menjadi perhatian pertama,” ujar Achmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement

BPBD Gunungkidul Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun
- Harga Beras, Bawang, hingga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini
- Permintaan Kredit Belum Terpacu, Ini Kata Gubernur BI
- Pemerintah Siapkan Skema Impor BBM Satu Pintu Pertamina
- Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Dana Cair dari Bank Himbara
- Iuran JKK Industri Padat Karya Dapat Keringanan hingga 2026
- Kredit Mengendap di Perbankan Tembus Rp2.372 Triliun
Advertisement
Advertisement