Advertisement
Harga Elpiji dan Pertalite Bakal Naik, Pengamat: Pemerintah Salah Prioritas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pakar Kebijakan Publik dan Ketua Pusat Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup karena windfall kenaikan harga komoditas. Oleh karena itu, harga BBM, elpiji, dan listrik tidak perlu naik di tengah inflasi harga energi global akibat kondisi geopolitik global.
Achmad menjelaskan bahwa konflik Rusia dan Ukraina mendorong harga batu bara dan minyak sawit sepanjang 2022. Hal itu membuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor kedua komoditas meningkat tajam, sehingga terjadi windfall.
Advertisement
Dia memperkirakan, windfall PNBP dari kedua komoditas tersebut mencapai Rp144-200 triliun pada tahun ini. Realisasinya bergantung kepada seberapa besar kenaikan harga minyak dari asumsi APBN, yakni US$63 per barel.
BACA JUGA: PHRI Minta Perpanjangan Relaksasi Restrukturisasi Kredit
Dia menilai bahwa dana Rp144-200 triliun itu cukup untuk mempertahankan harga Pertalite dan solar di level saat ini, yaitu Rp7.650 dan Rp5.150. Bahkan, dana sebesar itu cukup untuk menjaga harga berbagai komoditas lainnya.
“Dana tersebut cukup menutupi seluruh subsidi energi yang meliputi bahan bakar minyak [BBM], listik, dan elpiji tiga kilogram yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp134,03 triliun,” ujar Achmad, Rabu (13/4/2022).
Menurutnya, harga elpiji tiga kilogram dan listrik semestinya tidak naik sepanjang 2022 karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini memiliki ruang fiskal yang cukup. Kondisinya akan berbeda jika PNBP diprioritskan untuk pembayaran utang.
“Bila hal tersebut ditempuh maka pemerintah akan tetap ngotot menaikan Pertalite, listrik, dan elpiji tiga kilogram pada tahun ini. Ini sama artinya pemerintah salah prioritas, bukannya rakyat menikmati windfall profit dari kekayaan negerinya malah yang menikmati negara debitur,” katanya.
Achmad memahami bahwa negara memang harus membayar bunga utang dan cicilannya, tetapi menurutnya otorita ekonomi harus memperlihatkan dengan baik kecerdasannya dalam menempatkan alokasi anggaran. “Tim ekonomi saat ini harus pandai mengatakan kepada debitur bahwa Indonesia tetap komitmen pada pembayaran utang, tetapi prioritas di era kenaikan harga saat ini, kepentingan domestik menjadi perhatian pertama,” ujar Achmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Masuk Indonesia, Minuman Beralkohol dan Daging Babi Asal Amerika Serikat Tetap Kena Tarif Impor
- Ribut-Ribut Beras Oplosan, Kemendag Minta Produsen Tarik Beras dari Peredaran
- 10 Besar Produk Ekspor Nonmigas AS ke Indonesia yang Kini Dipatok Tarif 0 Persen
- Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Mulai Rp996.000
- Bersiap Impor Minyak dari Amerika Serikat, Pertamina Minta Dukungan Aturan dari Pemerintah
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Mulai Rp996.000
- 10 Besar Produk Ekspor Nonmigas AS ke Indonesia yang Kini Dipatok Tarif 0 Persen
- Konsumsi Pertalite di Jawa Tengah dan DIY Turun 6 Persen
- Ribut-Ribut Beras Oplosan, Kemendag Minta Produsen Tarik Beras dari Peredaran
- Masuk Indonesia, Minuman Beralkohol dan Daging Babi Asal Amerika Serikat Tetap Kena Tarif Impor
- eL Hotel Yogyakarta - Malioboro Raih Penghargaan The Top 10% of Hotels Worldwide dalam Tripadvisor Travelers Choice Award 2025
Advertisement
Advertisement