Kuartal I 2022, Realisasi Belanja APBN DIY Mencapai Rp4,23 Triliun

Harianjogja.com, SLEMAN — Realisasi belanja negara di wilayah DIY hingga akhir Maret 2022 mencapai Rp4,23 triliun (19,38%) dari target realisasi Rp22 Triliun dana APBN untuk DIY.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan di Provinsi DIY masih sangat tergantung dari dana transfer dari Pusat. Artinya dana APBN masih berperan besar di Provinsi DIY. Hal ini terjadi karena kemampuan fiskal APBD di Provinsi DIY rata-rata baru sebatas 15-20%. Sehingga 80% dana operasional pemerintah di DIY masih tergantung transfer dari Pusat.

"Dana APBN yang akan mengalir tahun ini di DIY sekitar Rp22 Triliun. Untuk triwulan pertama tahun ini baru tercapai Rp4,23 Triliun," katanya saat jumpa pers di Kantor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (21/4/2022).

Realisasi belanja negara di DIY tersebut terdiri dan Belanja Kementerian/Lembaga (KL) sebesar Rp1,85 triliun (15,55%) target APBN dan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2,39 triliun (23,94%), Realisasi belanja K/L terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp879,51 miliar (18,77% pagu belanja pegawai), belanja barang Rp424,12 miliar (9,93% pagu belanja barang) dan belanja modal Rp544,44 miliar (18,50% pagu belanja modal).

"Belanja tersebut digunakan membayar gaji dan tunjangan karena rutin setiap bulan, namun juga untuk mendukung program-program kementerian Lembaga antara lain pengadaan peralatan dan mesin pembangunan jalan dan jaringan, serta penyaluran bantuan sosial atau bansos," katanya.

Arif berharap, kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata sehingga belanja negara mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional.

Untuk mendorong akselerasi belanja, katanya, maka Kementerian/Lembaga perlu segera melakukan percepatan pelaksanaan program kegiatan proyek, percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta percepatan penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas belanja dapat diupayakan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money), serta meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.

"Jadi kami harapkan di triwulan kedua ini kegiatan segera dieksekusi dan jangan ditunda-tunda lagi," harap Arif.

Arif menjelaskan, untuk penyaluran TKDD di wilayah DIY terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp48,50 miliar (18,34%), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.73 triliun (33,33%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp241,43 miliar (12,75%), Dana Keistimewaan DIY Rp198 miliar (13,32%), dan Dana Desa Rp165,13 miliar (37,59%).

"Realisasi TKDD tumbuh negatif 6,02 persen (yoy), hal ini karena penurunan realisasi DAK Non Fisik (TPG baru disalurkan di bulan April 2022) serta adanya penurunan DBH karena penerimaan DBH belum terealisasi untuk seluruh pemda," katanya.

Meski TKDD tumbuh negatif, namun dari sisi penerimaan negara realisasi yang dibukukan hingga Maret 2022 mencapai Rp1.49 triliun atau tumbuh 2,85% (yoy). Kontribusi terbesarnya, kata Arif berasal dari penerimaan perpajakan mencapai Rp1,14 triliun atau tumbuh 18.48% (yoy).

"Pertumbuhan tersebut didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan eceran, Industri pengolahan serta Jasa Pendidikan yang tumbuh signifikan, masing-masing sebesar 30,56 persen, 57.05 persen dan 52,93 persen," papar Arif.

Demikian halnya dengan penerimaan Bea dan Cukai tercatat mencapai Rp158,53 miliar (33,73%) dari target yang ditetapkan dalam APBN 2022 (Rp470 miliar). Adapun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp355,25 miliar, tumbuh negatif 27,68% (yoy).

Lebih lanjut, Arif menjelaskan, Kinerja Belanja Daerah di DIY hingga Maret 2022 ditunjukkan dengan realisasi belanja yang mencapai Rp1,67 triliun (12%) dari pagu. Sedangkan realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp3,06 triliun (20%) dari target dan didominasi oleh komponen pendapatan dari dana transfer sebesar Rp1,94 triliun (63,37%).

"Belanja daerah memiliki peranan sangat penting dalam mendorong pemulihan ekonomi masing-masing daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan akselerasi belanja daerah," ujar Arif.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY Ayu Norita Wuryansari menambahkan penerimaan pajak sampai dengan triwulan 1 tahun 2022 sudah mencapai Rp1,02 triliun atau 21,82% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp4,68 triliun.

Capaian ini, lanjut Ayu, mengalami pertumbuhan netto positip sebesar 12,89% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 pada periode yang sama yaitu sebesar Rp904,796 miliar.

"Kinerja penerimaan pajak periode Januari-Maret 2022 ini ditopang oleh kegiatan ekonomi di DIY yang
telah bangkit dan semakin membaik, adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), adanya trend kenaikan kunjungan wisatawan ke DIY dan banyaknya kegiatan yang berbentuk meeting serta event pariwisata, seni, dan budaya," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News