Mulai 31 Mei, Distribusi Migor Curah Bersubsidi Pakai Dana BPDPKS

Harianjogja.com, JAKARTA--Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akhirnya mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses distribusi minyak goreng (migor) curah bersubsidi demi menekan harga di pasaran.

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan dana tersebut diambil dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Kami tinggal menunggu ditandatanganinya oleh Menteri Perindustrian [Agus Gumiwang] ad interim," kata Putu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (24/5/2022).

Perihal pendanaan distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut, sambungnya, akan diatur dalam Permenperin tentang Perubahan Ketiga Permenperin No.8/2022 tentang Terminasi Program Penyediaan MGC Bersubsidi yang masih berstatus rancangan.

Putu menambahkan, konsep soal determinasi program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi menggunakan dana BPDPKS telah disampaikan kepada Menperin Agus Gumiwang dan akan berlaku pada 31 Mei 2022.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai diperlukan biaya transportasi dalam proses distribusi minyak goreng curah untuk memastikan harga komoditas tersebut sesuai dengan HET, yakni Rp14.000 per liter.

Terkait dengan biaya transportasi proses distribusi, dia mengatakan pemerintah bisa mengalokasikan anggaran  BPDPKS.

"Semestinya penganggarannya ada. Sebab, dana BPDPKS yang diperoleh dari pungutan ekspor jumlahnya triliunan rupiah. Jadi, bukan dari APBN," ujarnya.

Dana BPDPKS, sambungnya, dialokasikan untuk berbagai macam kepentingan, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan distribusi minyak goreng.