Advertisement
Dukung UMKM, Pemerintah Berikan Berbagai Insentif dan Pembiayaan

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah terus mendorong upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak percepatan pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan untuk mendukung hal tersebut.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pemberdayaan UMKM tersebut dalam Webinar Series Nyengkuyung G20 dengan tema Penguatan Industri dan UMKM Sebagai Penggerak Percepatan Pemulihan Ekonomi, yang digelar Solopos Media Group (SMG) dan Harian Jogja dan didukung didukung oleh OJK, Prodia, Telkom dan BPD DIY, Selasa (14/6/2022).
Advertisement
“Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk pemulihan ekonomi di kuartal I 2022 dimana ekonomi bisa tumbuh sekitar 5,01% dan PDB Indonesia melampaui [capaian masa] prepandemi dan pendapatan perkapita juga kembali masuk dalam upper middle income country’s. Berbagai kebijakan yang mendukung para pelaku usaha agar bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN] di 2022 dengan total anggaran Rp455,62 triliun. Hingga 3 Juni realisasinya sekitar 20,19% dari jumlah alokasi,” kata Airlangga.
BACA JUGA: Dorong Geliat UMKM, Pemerintah Gencarkan Program Permodalan dan Subsidi
Dia menjelaskan, PEN mendukung langsung ke masyarakat dengan menciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial. Hal itu seiring dengan simulasi kerja industri, UMKM dan koperasi melalui berbagai insentif usaha dan dukungan pembiayaan.
Terkait pemulihan ekonomi di sektor industri, pemerintah pun telah memberikan fasilitasi fiskal dan nonfiskal. Dukungan yang diberikan antara lain pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang, pembebasan PPN dan pembebasan PPH pasal 22 untuk impor.
Sementara untuk fasilitas nonfiskal di antaranya ada kemudahan perizianan, kemudahan memperoleh lokasi atau lahan, pemberian dukungan teknis dan pengaturan terhadap produk industri strategis yang telah tersedia di dalam negeri dan sebagainya.
Di sisi lain pemerintah juga terus mendukung dan menguatkan daya saing industri kecil dan menengah. Di antaranya dengan penguatan akses pembiayaan, fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi, peningkatan kualitas produk dan SDM, peningkatan akses pasar, serta akses sumber bahan baku melalui pendekatan material center.
BACA JUGA: Tak Bisa Bergerak Sendiri, Ini yang Dibutuhkan UMKM agar Bisa Berkembang
Airlangga menyebutkan kebijakan pembangunan material center adalah salah satu wujud keberpihakan pemerintah untuk memberikan bahan baku untuk menolong industri kecil dan menengah sesuai kebijakan pemerintah.
“Material center berfokus pada penyelesaian isu pemenuhan pasokan bahan baku. Berupa bahan baku dengan spesifikasi khusus, penjadwalan antara logostik dan harga bahan baku serta minimum order yang banyak tidak bisa dipenuhi IKM,” katanya.
Dia menyebutkan beberapa pilot project untuk material center telah dilakukan di 2022 yaitu di sentra furnitur di Jepara, sentra IKM TPT, sentra IKM alat angkut di Tegal dan material center perkakas pertanian di Bandung.
Lebih lanjut dia mengatakan sektor UMKM juga terus didorong untuk diberikan berbagai dukungan pembiayaan seperti subsidi bunga, BPUM, bantuan tunai PKL, warung dan nelayan, penjaminan kredit modal kerja dan sebagainya. Menurut Airlangga, dengan fasilitas itu diharapkan bisa memastikan UMKM benar-benar bisa naik kelas.
Tidak terkecuali tentang penguasaan teknologi. Menurtnya pandemi Covid-19 harus menjadi momentum transformasi UMKM, yakni melalui teknologi digital. Airlangga mengatakan guna mendukung transformasi dikgital UMKM, pemerintah dengan berbagai pihak telah mendorong daya saing UMKM dengan berbagai bantuan. Termasuk di antaranya peningkatan skill pelaku usaha.
Menurutnya pemerintah saat ini juga terus mendorong akses pasar melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dengan mendorong adanya digitalisasi dan membuka pasar ekspor bagi UMKM. “Pemerintah memberikan kebijakan yang berpihak melalui UU Cipta Kerja tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM,” kata Airlangga.
Dengan adanya kegiatan Presidensi G20, diharapkan juga bisa menjadi ajang para pelaku UMKM untuk tampil.
“Tahun 2022 pemerintah [Indonesia] menjadi Presidensi G20. UMKM diharapkan bisa berperan dalam kegiatan itu. Diperkirakan 33.000 UMKM akan mendapatkan kesempatan, sehingga penyerapan tenaga kerja bis maksimal. Kami berharap kegiatan ini berdampak baik terhadap kapasitas industri maupun UMKM sehingga pemulihan ekonomi bisa lebih terasa dan lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
Advertisement

Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Prambanan Jazz 2025, Daop 6 Yogyakarta Hadirkan Diskon Tiket 20 Persen, Begini Cara Mendapatkannya
- Begini Cara BEI DIY Agar Investor Baru Tidak FOMO
- Waspada Penipuan Mengatasnamakan PT TASPEN Persero
- Promo Holiday Spesial Juli di Kotta GO Yogyakarta: Liburan Nyaman dan Menyenangkan
- PT KAI Daop 6 Yogyakarta Tidak Akan Menoleransi Aksi Pelemparan Kereta Api
- Kementerian ESDM Umumkan Harga Bioetanol Juli Rp10.832 per Liter
- Selalu Tepat Waktu Melayani Penerbangan Haji 2025, Lion Air Dapat Pujian dari Menteri Agama
Advertisement
Advertisement