Tidak Bisa Berkembang Sendiri, UMKM Butuh Dukungan Komprehensif

Harianjogja.com, JOGJA—Pengembangan UMKM tidak dapat mengandalkan campur tangan pemerintah maupun mengandalkan kekuatan dari UMKM semata. Semua pihak disebut harus bisa berperan untuk menciptakan UMKM yang Tangguh dan berkembang.

Pengamat Ekonomi UMS, Anton A. Setiawan, mengatakan perlu upaya komprehensif yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan para pengusaha dalam membangun UMKM.

“Hal itu menjadi positif, sebab di Indoensia ini sering terjadi dilema dalam industrial policy, atau pemberian kebijakan bagi industri. Apakah akan memilih industri tertentu untuk dikembangkan. Dulu pernah berkembang one village one produc. Artinya ada satu kawasan yang ada produk unik yang dikembangkan. Kemudian hanya memberikan misalnya iklim investasi itu dan membiarkan berkembang,” kata Anton dalam Webinar Series Nyengkuyung G20 dengan tema Penguatan Industri dan UMKM Sebagai Penggerak Percepatan Pemulihan Ekonomi, yang digelar Solopos Media Group (SMG) dan Harian Jogja dan didukung oleh OJK, Prodia, Telkom dan BPD DIY.

BACA JUGA: Dorong Geliat UMKM, Pemerintah Gencarkan Program Permodalan dan Subsidi

Dia mengatakan, secara ideal, UMKM tidak bisa berkembang sendiri. Dalam perkembangannya UMKM dapat membentuk klaster. Hal itu karena UMKM memiliki sumber daya terbatas baik dari sisi modal, peralatan maupun SDM.

“Berdasarkan penelitian kami sejak 2010, di beberapa klaster di jawa, itu di klaster yang bisa naik kelas, misalnya dalam satu klister ada 200 UMKM, yang naik kelas hanya 4 atau 5 UMKM dan mereka yang akan menjadi motor penggerak. Kata kuncinya memang UMKM tidak bisa bergerak sendiri, harus ada person atau pengusaha yang jadi pendorong pada level mikro,” katanya.

Pengembangan klaster juga dinilai akan bermanfaat ketika orientasinya sudah ekspor. Diketahui, permintaan barang untuk ekspor terkadang juga besar.

“Kalau tidak membentuk klaster, produksinya akan mengalami kendala. Ketika ada order banyak mereka harusnya siap. Sementara tidak semua IKM siap. Itu belum masalah standar kualitas,” kata Anton.

Di sisi lain, menurutnya pemerintah perlu memperkuat upaya pengembangan UMKM tersebut melalui kebijakan lintas sektoral. Hal itu untuk mengantisipasi ketika pengembangan UMKM yang dilakukan oleh kalangan pengusaha juga membutuhkan ruang antar wilayah.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Kadin Indonesia, Bambang Brojonegoro, mengatakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini harus memasuki tahap baru yang lebih menantang serta memiliki target. Hal itu dibutuhkan agar pemberdayaan UMKM lebih optimal dan memiliki daya saing bahkan di tingkat internasional.

BACA JUGA: Lindungi Rakyat Kecil, Kenaikan Tarif Listrik Hanya untuk Pelanggan Mampu 3.500 VA ke Atas

“Pemberdayaan UMKM harus memasuki tahap baru yang lebih menantang dan memiliki target. Sebab pemberdayaan UMKM sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Dibuktikan sudah ada kementerian yang Khusus menangani UMKM. Barangkali yang masih kurang adalah upaya lebih disiplin mencapai target pembinaan UMKM,” katanya.

Dia berharap cara-cara yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKM tidak sekedar mengulang atau mengandalkan CSR. Tapi harus diupayakan pengembangan memakai ekosositem lebih lengkap. Dengan begitu ke depan bisa lebih banyak UMKM yang naik kelas. Jika sebelumnya usaha mikro meningkat menjadi kecil, kemudian yang kecil meningkat menjadi menengah, dari menengah ke besar.

“Harapan kami nanti yang mikro ke kecil dan menengah menenagah ini yang semakin banyak. Ini yang perlu didorong, yakni agar UMKM naik kelas,” kata Anton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.