Advertisement
Tidak Bisa Berkembang Sendiri, UMKM Butuh Dukungan Komprehensif
![Tidak Bisa Berkembang Sendiri, UMKM Butuh Dukungan Komprehensif](https://img.harianjogja.com/posts/2022/06/15/1103535/4-memo-solo.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pengembangan UMKM tidak dapat mengandalkan campur tangan pemerintah maupun mengandalkan kekuatan dari UMKM semata. Semua pihak disebut harus bisa berperan untuk menciptakan UMKM yang Tangguh dan berkembang.
Pengamat Ekonomi UMS, Anton A. Setiawan, mengatakan perlu upaya komprehensif yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan para pengusaha dalam membangun UMKM.
Advertisement
“Hal itu menjadi positif, sebab di Indoensia ini sering terjadi dilema dalam industrial policy, atau pemberian kebijakan bagi industri. Apakah akan memilih industri tertentu untuk dikembangkan. Dulu pernah berkembang one village one produc. Artinya ada satu kawasan yang ada produk unik yang dikembangkan. Kemudian hanya memberikan misalnya iklim investasi itu dan membiarkan berkembang,” kata Anton dalam Webinar Series Nyengkuyung G20 dengan tema Penguatan Industri dan UMKM Sebagai Penggerak Percepatan Pemulihan Ekonomi, yang digelar Solopos Media Group (SMG) dan Harian Jogja dan didukung oleh OJK, Prodia, Telkom dan BPD DIY.
BACA JUGA: Dorong Geliat UMKM, Pemerintah Gencarkan Program Permodalan dan Subsidi
Dia mengatakan, secara ideal, UMKM tidak bisa berkembang sendiri. Dalam perkembangannya UMKM dapat membentuk klaster. Hal itu karena UMKM memiliki sumber daya terbatas baik dari sisi modal, peralatan maupun SDM.
“Berdasarkan penelitian kami sejak 2010, di beberapa klaster di jawa, itu di klaster yang bisa naik kelas, misalnya dalam satu klister ada 200 UMKM, yang naik kelas hanya 4 atau 5 UMKM dan mereka yang akan menjadi motor penggerak. Kata kuncinya memang UMKM tidak bisa bergerak sendiri, harus ada person atau pengusaha yang jadi pendorong pada level mikro,” katanya.
Pengembangan klaster juga dinilai akan bermanfaat ketika orientasinya sudah ekspor. Diketahui, permintaan barang untuk ekspor terkadang juga besar.
“Kalau tidak membentuk klaster, produksinya akan mengalami kendala. Ketika ada order banyak mereka harusnya siap. Sementara tidak semua IKM siap. Itu belum masalah standar kualitas,” kata Anton.
Di sisi lain, menurutnya pemerintah perlu memperkuat upaya pengembangan UMKM tersebut melalui kebijakan lintas sektoral. Hal itu untuk mengantisipasi ketika pengembangan UMKM yang dilakukan oleh kalangan pengusaha juga membutuhkan ruang antar wilayah.
Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Kadin Indonesia, Bambang Brojonegoro, mengatakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini harus memasuki tahap baru yang lebih menantang serta memiliki target. Hal itu dibutuhkan agar pemberdayaan UMKM lebih optimal dan memiliki daya saing bahkan di tingkat internasional.
“Pemberdayaan UMKM harus memasuki tahap baru yang lebih menantang dan memiliki target. Sebab pemberdayaan UMKM sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Dibuktikan sudah ada kementerian yang Khusus menangani UMKM. Barangkali yang masih kurang adalah upaya lebih disiplin mencapai target pembinaan UMKM,” katanya.
Dia berharap cara-cara yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKM tidak sekedar mengulang atau mengandalkan CSR. Tapi harus diupayakan pengembangan memakai ekosositem lebih lengkap. Dengan begitu ke depan bisa lebih banyak UMKM yang naik kelas. Jika sebelumnya usaha mikro meningkat menjadi kecil, kemudian yang kecil meningkat menjadi menengah, dari menengah ke besar.
“Harapan kami nanti yang mikro ke kecil dan menengah menenagah ini yang semakin banyak. Ini yang perlu didorong, yakni agar UMKM naik kelas,” kata Anton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Gibran Minta Teguh Prakosa Berjejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pengusaha
- Tepergok Curi Ponsel Marbot Masjib, Pemuda Karangmalang Sragen Ditangkap Warga
- Kemenag Serahkan SK Izin Operasional YBM BRILiaN Sebagai LAZ Skala Nasional
- Resmikan Pasar Jongke Solo, Presiden Jokowi Akui Kaget dan Sampaikan Pesan ini
Berita Pilihan
- Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, DPR Tunggu Keputusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
- Bukan Aoka, BPOM Perintahkan Roti Okko Ditarik dari Pasaran, Berikut Penjelasannya
- Gapmmi Belum Bisa Pastikan Kebenaran Kasus Roti Aoka
- BPBD DIY Bikin Program Hotel Tangguh Bencana, PHRI: Sudah Beberapa Kali Disimulasikan
- Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (19/7), Turun Rp8.000 per Gram
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182749/bus-sekolah.jpg)
Bukan September, Bus Sekolah di Bantul Dipastikan Mengaspal Mulai 17 Agustus 2024
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (27/7/) Anjlok Jadi Rp1,386 Juta per Gram
- Bantah Ada BBM Baru, Begini Penjelasan Luhut
- Bank BPD DIY Luncurkan QRIS Dinamis, Pengguna Tak Perlu Masukkan Nominal Pembayaran
- Ini Lima Negara Pemasok Utang Terbesar untuk Indonesia
- Pj Gubernur Jateng Dampingi Presiden Jokowi Lepas Ekspor 16 Ribu Pasang Sepatu Ke Amerika
- Indonesia Berada di Urutan Empat Produsen Kopi Terbesar di Dunia
- Kolaborasi Telin dan MEF Percepat Transformasi Digital di Indonesia
Advertisement
Advertisement