Gas Melon Bakal Dikonversi ke Kompor Induksi, Pengamat: Segera Realisasikan!

Harianjogja.com, JOGJA--Pakar Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radi menilai rencana pemerintah mengalihkan penggunaan elpiji tiga kilogram ke kompor induksi atau listrik sangat tepat sehingga perlu segera direalisasikan.

"Saya kira kalau itu memungkinkan migrasi dari elpiji ke kompor listrik sangat tepat sekali karena [kompor] listrik biaya per unitnya sesungguhnya lebih murah dibandingkan dengan elpiji," ujar Fahmy, Rabu (22/6/2022).

BACA JUGA: Nikmati Masa Liburan Sekolah di Artotel Jogja

Menurut dia, selama ini beban biaya yang harus dikeluarkan dari APBN sangat besar untuk impor elpiji serta untuk menanggung subsidi elpiji tiga kilogram yang sebagian besar tidak tepat sasaran.

"Beban pertama adalah pengeluaran devisa untuk impor elpiji, kedua adalah beban untuk memberikan subsidi melon tiga kilogram yang sebagian besar salah sasaran," ujar dia.

Meski dinilai tepat, imbuh Fahmy, konversi elpiji ke kompor listrik bersifat terbatas karena kemungkinan hanya bisa menjangkau pelanggan listrik dengan daya minimal 1.300 VA.

Karena itu, dia mengusulkan rencana konversi tersebut didukung dengan dua program lain yakni membangun jaringan pipa gas (jargas) untuk masyarakat yang tinggal di wilayah dekat sumber gas dan gasifikasi atau konversi batu bara menjadi produk gas.

BACA JUGA: Revisi Perpres BBM Kelar, Pembatasan Pertalite di Depan Mata

Menurut dia, tiga program untuk mengalihkan subsidi elpiji melon tersebut bisa segera diimplementasikan secara bertahap. "Sekarang waktunya harus migrasi ke tiga bauran tersebut, kompor listrik bukan satu-satunya tapi ada jaringan gas, ada juga gasifikasi," kata dia.

Dia meyakini masyarakat secara perlahan akan menerima dan menyesuaikan secara bertahap seperti saat awal program konversi minyak tanah ke elpiji dicanangkan di masa lalu. "Tidak perlu wacana lagi karena itu sudah harus direalisasikan secara bertahap," ucap dia.

Menurut Fahmy, pemerintah, PLN, Pertamina, dan PGN perlu menggencarkan komunikasi publik untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan rencana itu mulai dari sekarang. "Kemudian Kementerian ESDM harus mengawal proses migrasi ini sampai tuntas," ujar Fahmy Radi.