Advertisement
Gegara PPN Naik 1%, Sekitar 700.000 Orang Bisa Tambah Miskin

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Bank Dunia menilai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% akan berdampak pada masyarakat miskin sehingga berisiko menambah angka kemiskinan di Indonesia. Kebijakan itu diperkirakan menyebabkan tingkat kemiskinan naik sebesar 0,27 persentase poin atau sekitar 700.000 orang.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa proyeksi Bank Dunia tersebut sejalan dengan kekhawatiran pengamat dan ekonomi selama ini.
Advertisement
Pasalnya, kata Yusuf, kebijakan kenaikan tarif PPN memang berpotensi mempengaruhi beragam kelas, termasuk di dalamnya kelas menengah ke bawah, dikarenakan sifat pengawasan yang sulit.
“Kenaikan yang dinilai pemerintah rendah hanya berada di kisaran satu persen, tetapi pada kenyataannya ternyata menyumbang peningkatan kemiskinan sebesar 0,27 poin persentase,” kata Yusuf, Selasa (28/6/2022).
BACA JUGA: Tiga Tahun Jadi Bagian di Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya: Prinsipnya, Jaga Resonansi
Menurutnya, kondisi ini juga tidak terlepas dari penarikan beragam bantuan sosial oleh pemerintah sehingga bantalan daya beli kelas menengah ke bawah menjadi semakin terbatas. Di sisi lain, Bank Dunia juga menyoroti faktor lain yang juga turut mempengaruhi daya beli masyarakat, yaitu risiko peningkatan inflasi di dalam negeri.
Kenaikan harga yang tinggi sebagai dampak dari kenaikan harga komoditas global dinilai dapat memperlambat pemulihan dan merugikan rumah tangga miskin dan rentan. Oleh karena itu, dukungan fiskal dinilai perlu dirancang untuk memberikan dukungan yang ditargetkan langsung kepada masyarakat rentan.
Di sisi lain, transmisi inflasi tetap perlu menjadi perhatian agar kenaikan harga global ke harga domestik terjadi secara bertahap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Aturan Rumah Bersubsidi Ukuran Mini Batal Direalisasikan, Ini Daftar dan Ukuran yang Berlaku
Advertisement

Sasar 2 Terminal di Gunungkidul, Kegiatan Jumat Bersih Jangan Hanya Seremonial Semata
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- DIY Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,9 Persen untuk 2026
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Cari Smart TV untuk Streaming Netflix dan YouTube? Intip Rekomendasinya dari Polytron!
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Tinjau Kantah Virtual Kota Tangerang: Benar-benar Digital Twin
- Rute Penerbangan Yogyakarta-Karimunjawa Dibuka, GIPI Dorong Pemda DIY Ciptakan Pasar
- Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
Advertisement
Advertisement