Diikuti 85 Perusahaan, GPFE 2022 Targetkan Transaksi di Atas Rp100 Miliar

Harianjogja.com, JOGJA-Perhelatan The 7th Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2022 kembali digelar di Jogja Expo Center pada Rabu (20/7/2022) hingga Jumat (22/7/2022). Event yang mempertemukan antara perusahaan dengan buyer dari kalangan pemerintahan melalui pengadaan barang dan jasa ini diperkirakan menghasilkan transaksi di atas Rp100 miliar.

Ketua Panitia GPFE 2022 Moch Ruslim menjelaskan peminat event tersebut sangat besar. Jumlah buyer yang sudah mendaftar untuk hadir sebanyak 2.500. Mereka berasal dari berbagai stakeholder dan ahli pengadaan yang berperan langsung dalam Proses PBJ (Pengadaan barang/Jasa) di kalangan pemerintah. Sedangkan jumlah perusahaan yang menampilkan berbagai produknya sebanyak 85 yang terdiri atas skala lokal dan nasional. Ia optimistis kegiatan itu mampu memberikan dampak transaksi lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Sebenarnya kami belum menargetkan berapa jumlah transaksi, tetapi kami optimistis bisa lebih dari tahun lalu [2021], karena tahun lalu mencapai Rp100 miliar. Saat ini bisa ketemu langsung dan perusahaan lebih lengkap ada alkes dan beragam perangkat teknologi. Harapan dengan membantu penyedia e-katalog ini untuk bisa berkomunikasi dengan buyer,” kata pria yang juga Direktur Feraco ini di sela-sela pembukaan, Rabu.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Baca juga: Asyik, Pelaku Ekonomi Kreatif Kini Bisa Dapat Insentif

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Abdullah Azwar Anas mengapresiasi terselenggarakan event tersebut. Pemerintah mendorong agar ke depan belanja APBN lebih meningkat. Menurutnya secara nasional pada 2022 ini ada potensi Rp1.100 triliun belanja menggunakan APBN sehingga perlu didorong adanya percepatan penyerapan APBD.

“Kalau pakai e-katalog tidak perlu lelang cukup diklik saja, sudah dipermudah semua syaratnya. Untuk mendorong agar pengusaha lokal dan pengusaha kecil bisa masuk di e-katalog lokal. Termasuk semua kabupaten dan kota sehingga yang masuk e katalog,” katanya di sela-sela membuka acara.

Pemerintah sudah memberikan kemudahan ada usaha kecil seperti UMKM bisa masuk ke e-katalog. Sebelumnya untuk masuk ke e-katalog harus melalui delapan tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi dan lainnya, namun sesuai perintah Presiden dipangkas hanya dua tahapan saja yaitu melalui aplikasi Sikap dan e-katalog penayangan produk. Untuk kemudahan akses pembayaran saat ini sudah disiapkan kartu kredit Pemda sehingga transaksi bisa dilakukan dengan cepat tanpa menunggu berbulan-bulan.

“Kalau dulu pelaku usaha kecil sulit masuk e-katalog karena harus pakai SNI, sekarang instruksi Bapak Presiden semua dipangkas. Pembayaran supaya tidak dihutang oleh Pemda sekarang ada kartu kredit pemda, maka sebagai merespons baik kegiatan pameran ini. Harapannya produk lokal bisa terus berjaya,” ucapnya.