Advertisement
Aturan Percepatan Swasembada Gula Bisa Picu Monopoli, Ini Alasannya
Ilustrasi gula pasir (JIBI/Bisnis Indonesia - Rachman)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Swasembada Gula pada 2025 memicu monopoli.
Hal itu terkait dengan salah satu isi dalam perpres tersebut, yakni penujukan PTPN III sebagai pengolah gula kristal putih dan gula rafinasi
Advertisement
"Jika monopoli, bisa jadi PTPN III ini akan monopsoni juga di mana nantinya untuk pembelian tebu dari petani akan dikendalikan oleh PTPN III," kata dia, Kamis (6/10/2022).
Terlebih, lanjut Nailul, sebelumnya Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mematok harga pembelian gula kristal putih (GKP) minimal Rp11.500 per kilogram di tingkat petani.
Harga tersebut, lanjutnya, dinilai akan membuat industri memilih melakukan impor ketimbang menyerap gula petani dalam negeri. "Ada kekhawatiran mengenai sistem pembelian dari PTPN III ke petani. Bahkan ini kalau dilihat tarifnya kan Rp11.500 per kg dari petani ke PTPN III, nah bisa memperlebar dengan harga gula internasional," ujarnya.
BACA JUGA: Ramai PHK, Klaim JPK BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp18 Miliar
Menurut dia, hal itu pasti akan menyebabkan banyak yang memilih impor ketimbang menyerap dari dalam negeri kemudian stok dalam negeri tidak terserap. Makanya industri ini butuh keseimbangan.
Nailul menambahkan daripada menerbitkan aturan baru yang berpotensi merugikan petani, lebih baik pemerintah memperbaiki sistem tanam tebu dan produksi gula di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga seharusnya melakukan berbagai upaya guna memberantas adanya makelar di sistem lelang tebu yang membuat petani merugi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Emas 2026 Diramal Tembus Rp4,2 Juta per Gram
Kadin Minta Prabowo Batalkan Impor 105.000 Mobil Kopdes Merah Putih
Sektor Jasa Keuangan Tumbuh 7,92 Persen, Sinyal Ekonomi Menguat
Prof. Budi Guntoro Tegaskan Kewajiban Halal Tidak Hilang Pasca ART
Advertisement
Ekonom UGM Sebut Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Sulit Tercapai
THR Swasta Wajib Cair H-14 Lebaran, Melanggar Kena Sanksi
Putusan MA AS Batalkan Tarif Trump Dinilai Untungkan Indonesia
Ekspor DIY Desember 2025 Turun, Industri Pengolahan Tertekan
Harga Emas Antam Melonjak Tajam, Tembus Rp3 Juta per Gram
Advertisement
Putusan MA Batasi Wewenang, Trump Terapkan Tarif Global Baru 10 Persen
Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Global Trump, Dampak Meluas
Produk Tekstil RI Bebas Tarif ke AS, API DIY Soroti Tantangan
Hotel Tentrem Jogja Sajikan Menu Khas Banjarmasin saat Ramadan
Manipulasi Saham IMPC, OJK Denda Pelaku Rp5,7 Miliar
Advertisement
Indonesia Tak Bisa Tarik Pajak Digital Perusahaan AS, Ini Sebabnya
Berita Pilihan
- Ancaman Siber Naik Tajam, OJK Minta Nasabah Jadi Benteng Pertama
- Eh, Ada Diskon 30 Persen Tiket Kereta Api untuk Lebaran, Ini Daftarnya
- BPOM Sita 41 Obat Herbal Ilegal Mengandung Bahan Kimia Obat
- Buyback Emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Turun Serempak
- Cek Saldo Minimum Mandiri, BRI, BNI Terbaru Februari 2026
Advertisement
BMKG Yogyakarta Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem hingga 25 Februari
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
