Advertisement
Aturan Percepatan Swasembada Gula Bisa Picu Monopoli, Ini Alasannya
Ilustrasi gula pasir (JIBI/Bisnis Indonesia - Rachman)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Swasembada Gula pada 2025 memicu monopoli.
Hal itu terkait dengan salah satu isi dalam perpres tersebut, yakni penujukan PTPN III sebagai pengolah gula kristal putih dan gula rafinasi
Advertisement
"Jika monopoli, bisa jadi PTPN III ini akan monopsoni juga di mana nantinya untuk pembelian tebu dari petani akan dikendalikan oleh PTPN III," kata dia, Kamis (6/10/2022).
Terlebih, lanjut Nailul, sebelumnya Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mematok harga pembelian gula kristal putih (GKP) minimal Rp11.500 per kilogram di tingkat petani.
Harga tersebut, lanjutnya, dinilai akan membuat industri memilih melakukan impor ketimbang menyerap gula petani dalam negeri. "Ada kekhawatiran mengenai sistem pembelian dari PTPN III ke petani. Bahkan ini kalau dilihat tarifnya kan Rp11.500 per kg dari petani ke PTPN III, nah bisa memperlebar dengan harga gula internasional," ujarnya.
BACA JUGA: Ramai PHK, Klaim JPK BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp18 Miliar
Menurut dia, hal itu pasti akan menyebabkan banyak yang memilih impor ketimbang menyerap dari dalam negeri kemudian stok dalam negeri tidak terserap. Makanya industri ini butuh keseimbangan.
Nailul menambahkan daripada menerbitkan aturan baru yang berpotensi merugikan petani, lebih baik pemerintah memperbaiki sistem tanam tebu dan produksi gula di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga seharusnya melakukan berbagai upaya guna memberantas adanya makelar di sistem lelang tebu yang membuat petani merugi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun
Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora, Kementerian BUMN Berpotensi Hilang
Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
BI Yakin Ekonomi RI 2025 Tumbuh di Atas Titik Tengah
Advertisement
Dukung Ekonomi Nasional, BI Rate Dipangkas Jadi 4,75 Persen
Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina Terkait Stok
Kadin: Renovasi 500 Rumah Layak Huni Ditarget Selesai April 2025
Harga Pangan Hari Ini: Beras Medium, Bawang, hingga Cabai Turun
Kendalikan Konsumsi, Ekonom UGM Usul Cukai Rokok Sebaiknya Naik
Advertisement
Jelang Merger, Pelita Air Buka Rute Singapura-Jakarta Kelas Premium
Harga Jual Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Kompak Naik
Kucuran Rp200 Triliun Himbara Perlu Diimbangi Kemudahan Usaha
Impor Komoditas Etanol Akan Dibatasi, Ini Tujuannya
Merger Pelita Air dan Garuda, Begini Tanggapan CEO Danantara
Advertisement
KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
Berita Pilihan
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement
Jembatan Pandansimo, Harapan Ekonomi Baru Warga Selatan Kulonprogo
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Harga Jual Emas Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini Kompak Naik
- Jelang Merger, Pelita Air Buka Rute Singapura-Jakarta Kelas Premium
- Kendalikan Konsumsi, Ekonom UGM Usul Cukai Rokok Sebaiknya Naik
- Harga Pangan Hari Ini: Beras Medium, Bawang, hingga Cabai Turun
- Kadin: Renovasi 500 Rumah Layak Huni Ditarget Selesai April 2025
- Bahlil Minta SPBU Swasta Kolaborasi dengan Pertamina Terkait Stok
- Dukung Ekonomi Nasional, BI Rate Dipangkas Jadi 4,75 Persen
Advertisement
Advertisement
