Advertisement
Aturan Percepatan Swasembada Gula Bisa Picu Monopoli, Ini Alasannya
Ilustrasi gula pasir (JIBI/Bisnis Indonesia - Rachman)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Swasembada Gula pada 2025 memicu monopoli.
Hal itu terkait dengan salah satu isi dalam perpres tersebut, yakni penujukan PTPN III sebagai pengolah gula kristal putih dan gula rafinasi
Advertisement
"Jika monopoli, bisa jadi PTPN III ini akan monopsoni juga di mana nantinya untuk pembelian tebu dari petani akan dikendalikan oleh PTPN III," kata dia, Kamis (6/10/2022).
Terlebih, lanjut Nailul, sebelumnya Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mematok harga pembelian gula kristal putih (GKP) minimal Rp11.500 per kilogram di tingkat petani.
Harga tersebut, lanjutnya, dinilai akan membuat industri memilih melakukan impor ketimbang menyerap gula petani dalam negeri. "Ada kekhawatiran mengenai sistem pembelian dari PTPN III ke petani. Bahkan ini kalau dilihat tarifnya kan Rp11.500 per kg dari petani ke PTPN III, nah bisa memperlebar dengan harga gula internasional," ujarnya.
BACA JUGA: Ramai PHK, Klaim JPK BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp18 Miliar
Menurut dia, hal itu pasti akan menyebabkan banyak yang memilih impor ketimbang menyerap dari dalam negeri kemudian stok dalam negeri tidak terserap. Makanya industri ini butuh keseimbangan.
Nailul menambahkan daripada menerbitkan aturan baru yang berpotensi merugikan petani, lebih baik pemerintah memperbaiki sistem tanam tebu dan produksi gula di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga seharusnya melakukan berbagai upaya guna memberantas adanya makelar di sistem lelang tebu yang membuat petani merugi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indef Ungkap Mafia Lintas Negara di Impor Baju Bekas
QRIS Jadi Penyelamat Ekonomi Digital Indonesia di Masa Covid-19
Prabowo Tunjuk 16 Nama Calon Dewan Energi Nasional, Diserahkan ke DPR
Korupsi Impor Gula, 5 Petinggi Perusahaan Swasta Dihukum Bayar Rp337 M
Advertisement
Ini Langkah Agar Tren Kunjungan Wisatawan Eropa ke DIY Positif
Harga Emas Hari Ini, Logam Mulia Antam, UBS dan Galeri24, Masih Turun
Kunjungan Wisatawan Eropa ke DIY Masih Stabil Hingga September 2025
Pertamina Pastikan Tindaklanjuti Laporan Motor Rusak Akibat Pertalite
Kemnaker Buka 80.000 Kuota Magang Nasional Tahap 2
Advertisement
Cek Harga Sembako Hari Ini, Cabai Rp39 Ribu, Telur Rp31 Ribu
Harga Emas Logam Mulia Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini, 29 Oktober
HIPPI Gelar Rakernas 2025 di Jogja, Bahas Kedaulatan Ekonomi
Kemnaker Siapkan Perpres Ojol, Tekankan Aspek Keadilan Kerja
Regulasi UMP 2026 Masih Disusun, Menaker Pastikan Libatkan Buruh
Advertisement
Indonesia Surplus 4 Juta Ton Beras, Tak Lakukan Impor Tahun Ini
Berita Pilihan
- PLN UP3 Yogyakarta Siagakan Lebih dari 500 Petugas Hadapi Musim Hujan
- Kemnaker Buka 80.000 Kuota Magang Nasional Tahap 2
- Cek Harga Sembako Hari Ini, Cabai Rp39 Ribu, Telur Rp31 Ribu
- Kemnaker Siapkan Perpres Ojol, Tekankan Aspek Keadilan Kerja
- Regulasi UMP 2026 Masih Disusun, Menaker Pastikan Libatkan Buruh
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Hari Ini, Logam Mulia Antam, UBS dan Galeri24, Masih Turun
- Ini Langkah Agar Tren Kunjungan Wisatawan Eropa ke DIY Positif
- Korupsi Impor Gula, 5 Petinggi Perusahaan Swasta Dihukum Bayar Rp337 M
- Prabowo Tunjuk 16 Nama Calon Dewan Energi Nasional, Diserahkan ke DPR
- QRIS Jadi Penyelamat Ekonomi Digital Indonesia di Masa Covid-19
- Indef Ungkap Mafia Lintas Negara di Impor Baju Bekas
- PLN UP3 Yogyakarta Siagakan Lebih dari 500 Petugas Hadapi Musim Hujan
Advertisement
Advertisement
