Advertisement
Aturan Percepatan Swasembada Gula Bisa Picu Monopoli, Ini Alasannya
Ilustrasi gula pasir (JIBI/Bisnis Indonesia - Rachman)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Swasembada Gula pada 2025 memicu monopoli.
Hal itu terkait dengan salah satu isi dalam perpres tersebut, yakni penujukan PTPN III sebagai pengolah gula kristal putih dan gula rafinasi
"Jika monopoli, bisa jadi PTPN III ini akan monopsoni juga di mana nantinya untuk pembelian tebu dari petani akan dikendalikan oleh PTPN III," kata dia, Kamis (6/10/2022).
Terlebih, lanjut Nailul, sebelumnya Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mematok harga pembelian gula kristal putih (GKP) minimal Rp11.500 per kilogram di tingkat petani.
Harga tersebut, lanjutnya, dinilai akan membuat industri memilih melakukan impor ketimbang menyerap gula petani dalam negeri. "Ada kekhawatiran mengenai sistem pembelian dari PTPN III ke petani. Bahkan ini kalau dilihat tarifnya kan Rp11.500 per kg dari petani ke PTPN III, nah bisa memperlebar dengan harga gula internasional," ujarnya.
BACA JUGA: Ramai PHK, Klaim JPK BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp18 Miliar
Menurut dia, hal itu pasti akan menyebabkan banyak yang memilih impor ketimbang menyerap dari dalam negeri kemudian stok dalam negeri tidak terserap. Makanya industri ini butuh keseimbangan.
Nailul menambahkan daripada menerbitkan aturan baru yang berpotensi merugikan petani, lebih baik pemerintah memperbaiki sistem tanam tebu dan produksi gula di dalam negeri.
Advertisement
Selain itu, pemerintah juga seharusnya melakukan berbagai upaya guna memberantas adanya makelar di sistem lelang tebu yang membuat petani merugi.
PROMOTED: Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Smartfren Gelar Public Expose 2022
Utang Pemerintah Indonesia Nyaris Rp7.500 Triliun, Kemenkeu Tegaskan Masih Aman
OJK Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit
Songsong Situasi Ekonomi 2023, Peran UMKM Harus Terus Diperkuat
Advertisement
Juara Asia Andi Gilang & Komunitas Honda Ramaikan CBR Track Day di Mandalika
PLN Tebar Hadiah untuk Pelanggan Setia PLN Mobile di Semarang
Ikut Pelatihan Pita Lebar, Omzet Pelaku UMKM Diklaim Naik
Advertisement
Duh, Naik Lagi! Utang Pemerintah Nyaris Rp7.500 Triliun per Oktober 2022
Ribuan Sahabat Daihatsu Padati Museum Gunung Api Merapi
Habbie, Top Produk MURI Menyapa Jogja di Expo Parenthood
Marak PHK Besar-besaran & Resesi Kian Tampak, Ini Saran Pakar Ekonomi
6 Wakil Astra Motor Yogyakarta Siap Gas Honda CBR Series di Mandalika
Advertisement
Rekaman Jejak Musik Jadi Prinsip Bisnis Asyik ala JRNY Store
Berita Pilihan
- Songsong Situasi Ekonomi 2023, Peran UMKM Harus Terus Diperkuat
- Juara Asia Andi Gilang & Komunitas Honda Ramaikan CBR Track Day di Mandalika
- PLN Tebar Hadiah untuk Pelanggan Setia PLN Mobile di Semarang
- Habbie, Top Produk MURI Menyapa Jogja di Expo Parenthood
- 6 Wakil Astra Motor Yogyakarta Siap Gas Honda CBR Series di Mandalika
Advertisement
Longsor di Jalur Wonosari-Jogja Belum Mengganggu Pengiriman Logistik
Advertisement
Sajian Musik Etnik Dihadirkan Demi Hidupkan Wisata Budaya Kotagede
Advertisement
Berita Populer
- PLN Tebar Hadiah untuk Pelanggan Setia PLN Mobile di Semarang
- Juara Asia Andi Gilang & Komunitas Honda Ramaikan CBR Track Day di Mandalika
- Songsong Situasi Ekonomi 2023, Peran UMKM Harus Terus Diperkuat
- OJK Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit
- Utang Pemerintah Indonesia Nyaris Rp7.500 Triliun, Kemenkeu Tegaskan Masih Aman
- Smartfren Gelar Public Expose 2022
- Sempat Dibatalkan, Bagaimana Kelanjutan Konversi Kompor Listrik? Begini Kata PLN
Advertisement
Advertisement
