Advertisement
Jokowi Berharap QRIS Antarnegara & Kartu Kredit Pemerintah Dongkrak Transaksi UMKM

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara dan Kartu Kredit pemerintah dapat membantu UMKM makin berdaya. Potensi ekonomi digital Indonesia yang besar, yang diperkirakan mencapai US$130 miliar pada 2030, diharapkan memberi dampak bagi para pelaku UMKM.
“Saya harap QRIS antarnegara dan Kartu Kredit Pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta perluasan akses ke pasar internasional,” kata Jokowi dalam Festival Keuangan Ekonomi Digital 2023, Senin (8/5/2023).
Advertisement
Bank Indonesia (BI) baru saja meluncurkan implementasi penggunaan QRIS antarnegara, yaitu antara Indonesia dan Malaysia. Peluncuran dilakukan setelah kedua negara berhasil dalam uji coba (piloting). Implementasi Qris antarnegara dengan Malaysia ini merupakan bagian dari implementasi Asean-5 payment connectivity initiative.
BACA JUGA : Mulai Hari Ini, QRIS Bisa Digunakan di Malaysia
BI bersama dengan empat bank sentral Asean, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT), menandatangani MoU Integrasi Pembayaran Regional Asean-5 pada KTT G20 di bawah Presidensi Indonesia.
Jokowi mengatakan pengembangkan konektivitas pembayaran di kawasan Asean, seperti QRIS antarnegara, mendesak untuk terus diperkuat guna mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan dan menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia pada tahun ini.
“Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah Inovasi dan kepercayaan. Inovasi penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus kembangkan,” kata Jokowi.
Dia mengatakan Indonesia merupakan salah satu pemain utama ekonomi digital di Asia. Jokowi optimistis keuangan digital Tanah Air akan terus bertumbuh. Dalam kancah dunia, Indonesia menempati peringkat keenam negara dengan jumlah perusahaan rintisan (startup) terbesar di dunia, yang mencapai lebih dari 2.400 startup dan penetrasi internet mencapai 76,8 persen.
BACA JUGA : Seorang Pemuda Ganti QRIS Kotak Amal Masjid
Inovasi keuangan digital seperti Kartu Kredit Pemerintah, lanjutnya, juga perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja.
"Kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah serta mendukung perluasan Qris antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Aturan Rumah Bersubsidi Ukuran Mini Batal Direalisasikan, Ini Daftar dan Ukuran yang Berlaku
Advertisement

Dibuka Mulai 14 Juli, Sekolah Rakyat SMA di Bantul Tampung 200 Siswa dari Keluarga Miskin Ekstrem
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Cari Smart TV untuk Streaming Netflix dan YouTube? Intip Rekomendasinya dari Polytron!
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Tinjau Kantah Virtual Kota Tangerang: Benar-benar Digital Twin
- Rute Penerbangan Yogyakarta-Karimunjawa Dibuka, GIPI Dorong Pemda DIY Ciptakan Pasar
- Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
- Pesan Menteri Nusron dalam Forum Pembangunan Wilayah di Sulteng: Tata Ruang Harus Ketat demi Jaga Ketahanan Pangan
Advertisement
Advertisement