Advertisement
Indef Ingin Kantor Pusat Perusahaan BUMN Disebar ke Berbagai Daerah
Ilustrasi BUMN. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna berpendapat kantor pusat beberapa perusahaan BUMN perlu direlokasi ke berbagai daerah di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar peran BUMN sebagai agent of development dapat berjalan dengan optimal.
“Menurut saya untuk mengoptimalkan peran BUMN sebagai agent of development, keberadaan lokasi kantor pusat ini harus disebar, tidak terpusat di Jakarta atau bahkan di Pulau Jawa,” kata Ariyo dalam Diskusi Publik Online Indef KEM-PPKF 2024 yang bertajuk Perlukah PMN Sebesar itu? di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Advertisement
Saat ini, tercatat ada 38 kantor pusat perusahaan BUMN dan sembilan Perusahaan Umum (Perum) yang berlokasi di DKI Jakarta. Perusahaan-perusahaan tersebut pun cukup bervariasi, mulai dari yang bergerak di industri energi, minyak dan gas hingga jasa telekomunikasi dan media.
Ariyo menjelaskan, jumlah kantor BUMN di DKI Jakarta dan di luar Jakarta jumlahnya terpaut jauh. Di Banten, terdapat 3 kantor BUMN, di Jawa Barat 7 BUMN dan 1 Perum, Jawa Timur 4 BUMN dan 1 Perum, serta DIY hanya ada 1 BUMN.
BACA JUGA: Diikuti 800.000 Orang, Kementerian BUMN Ingatkan Peserta Ikuti Juknis Tes Online Rekrutmen
Sedangkan di luar pulau Jawa justru semakin sedikit. Di Sumatera Utara hanya terdapat 2 kantor BUMN, Sumatera Selatan 1 BUMN, Kepulauan Riau 1 BUMN, Nusa Tenggara Timur (NTT) 1 BUMN, serta Sulawesi Selatan hanya 1 BUMN.
Dia menilai, persebaran kantor-kantor pusat BUMN ke luar Jawa dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga BUMN mampu mewujudkan salah satu fungsinya sebagai Agent of Development secara maksimal.
"Kalau ingin mengatasi masalah ketimpangan, justru pemerintah perlu merelokasi kantor-kantor pusat BUMN ini ke luar Jawa, misalnya di Papua harus ada klaster BUMN di sana, kantor pusat di Sulawesi seharusnya juga ada," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Resesi Dikhawatirkan Jokowi dan Sri Mulyani Tak Terbukti, Ini Alasannya
Dipantau Khusus! Ini 17 Kode Huruf Emiten Bermasalah Bagi Saham
Perwakilan TikTok Indonesia Klaim 7 Juta Kreator Kehilangan Pendapatan
Advertisement
Mau Buka Usaha? Simak 10 Tips Sederhana Merancang Rencana Bisnis yang Sukses
LPS Minta Bank Perbanyak Kredit Proyek Hijau, Jangan Hanya Berorientasi Cuan
Ditanya Nasib Penjual di Tiktok Shop, Ini Kata Mendag
BP Tapera Salurkan Pembiayaan Rumah FLPP Rp17,24 Triliun untuk 33 Provinsi
Advertisement
Stabilkan Harga, Operasi Pasar & Bantuan Beras Kembali Digelontorkan
Mendag Minta Pilihan TikTok Harus Jelas
Mendag Ancam Cabut Izin Social Commerce yang Masih Nekat Jualan dan Bertransaksi
Mendag: TikTok Shop Enggak Boleh Beroperasi, Kita Kasih Waktu 1 Minggu!
TikTok Shop Dilarang, Apakah Menguntungkan UMKM DIY? Ini Kata Pemda..
Advertisement
Kenaikan Harga Beras Bakal Kerek Inflasi September? Ini Kata BPS DIY
Berita Pilihan
- BP Tapera Salurkan Pembiayaan Rumah FLPP Rp17,24 Triliun untuk 33 Provinsi
- Bank Mandiri Siap Penuhi Ketentuan Pemblokiran Rekening Judi Online
- Update Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg
- Pertumbuhan Ekonomi RI Menguat, Tekstil Negara Maju Serbu Pasar Domestik
- Kembangkan Wisata Halal, Jumlah Hotel Syariah di Indonesia Naik 500%
Advertisement
Penjelasan Penjabat Wali Kota Jogja Terkait Validasi Data PKL Teras Malioboro 2: Pedagang Dilibatkan
Advertisement
Tiket Gratis Masuk Ancol, Berlaku Bagi Pengunjung Tak Bawa Kendaraan Bermotor
Advertisement
Berita Populer
- TikTok Tak Bayar Pajak Transaksi E-commerce
- Pemda DIY Memastikan Seluruh Warga Terlindungi JKN
- Berkah Gelegar Cuan PLN Mobile, Kastalim Terima Hadiah Mobil Listrik Langsung dari General Manager PLN
- Menteri PUPR Membujuk Investor China Agar Mau Menanam Modal di IKN
- Kenaikan Harga Beras Bakal Kerek Inflasi September? Ini Kata BPS DIY
- TikTok Shop Dilarang, Apakah Menguntungkan UMKM DIY? Ini Kata Pemda..
- Mendag: TikTok Shop Enggak Boleh Beroperasi, Kita Kasih Waktu 1 Minggu!
Advertisement
Advertisement
