OJK dan KLHK Jalin Kerja Sama Siapkan Penyelenggaraan Bursa Karbon

Harianjogja.com, JOGJA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyepakati perluasan kerjasama di bidang keuangan berkelanjutan. Dalam rangka menyukseskan perdagangan karbon di Indonesia.

Nota kesepahaman ini menjadi landasan hukum pertukaran dan pemakaian data perdagangan karbon melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim [SRN-PPI]. Sehingga dapat dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyambut baik kerja sama ini. Dia mengatakan dalam pelaksanaannya akan ada tantangan besar yang dihadapi.

"Saya menyambut dengan sangat baik dan sangat gembira kerja sama ini. Mari kita sambut kerja berat ini dengan segala tantangannya, semoga Tuhan merestui langkah kita," ucapnya, Selasa (18/7/2023).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan, kerjasama ini merupakan landasan dalam konteks menyambungkan SRN-PPI dengan pencatatan perdagangan bursa karbon melalui pengaturan OJK.

BACA JUGA: Ada Lebih dari 50 Warung Masakan Daging Anjing Tersebar di Seluruh DIY, Semuanya Ilegal

"Ini suatu langkah penting dan hal itulah yang akan menjadikan beberapa kerja sama lainnya di bidang SDM, pertukaran informasi, promosi, sosialisasi atau roadshow ke berbagai tempat di dalam negeri, maupun luar negeri sehingga masyarakat, pasar dan para pelakunya semakin siap untuk menyambut keberadaan bursa karbon Indonesia," jelasnya.

Ada lima poin kesepakatan dari nota kesepahaman antara OJK dan KLHK. Di antaranya, harmonisasi antara kebijakan di sektor jasa keuangan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan sektor jasa keuangan.

Kemudian penyediaan, pertukaran, pemanfaatan data dan/atau informasi untuk mendukung tugas dan fungsi OJK dan KLHK. Penelitian dan/atau survei dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengembangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta sektor jasa keuangan di bidang keuangan berkelanjutan terkait penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Terakhir, penyediaan tenaga ahli/narasumber di lingkungan hidup dan kehutanan dan sektor jasa keuangan.

Saat ini Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon telah dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI. Diharapkan bisa segera diundangkan sebagai bagian dalam proses persiapan launching Bursa Karbon di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.